Hari Hak Asasi Manusia diperingati setiap tahun di seluruh dunia pada tanggal 10 Desember untuk mengenang penetapan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR). Secara historis, penetapan hari internasional ini tidak terlepas dari peran Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
Majelis Umum PBB memproklamasikan UDHR di Paris pada tanggal 10 Desember 1948, tiga tahun setelah berakhirnya Perang Dunia 2, untuk menetapkan perlindungan hak asasi manusia fundamental secara universal.
Deklarasi ini memiliki makna yang sangat dalam karena mengabadikan hak-hak yang tidak dapat dicabut dari setiap orang, seperti ras, etnis, warna kulit, agama, jenis kelamin, bahasa, pendapat politik, asal usul kebangsaan, harta benda, kelahiran, dan status lainnya.
UDHR menjadi standar pencapaian bersama bagi semua orang dan semua negara untuk mengamankan pengakuan dan ketaatan universal melalui langkah-langkah progresif. Meskipun bukan dokumen yang mengikat, Deklarasi tersebut telah menginspirasi lebih dari 60 instrumen hak asasi manusia yang membentuk standar internasional.
Pada bulan Desember 1948, UNESCO menjadi badan PBB pertama yang menempatkan UDHR sebagai inti dari semua tindakannya untuk mempromosikannya ke seluruh dunia melalui pendidikan dan media.
Hari Hak Asasi Manusia secara resmi dimulai pada tahun 1950, setelah Majelis Umum mengeluarkan resolusi 423 (V) yang mengundang semua Negara dan organisasi yang berkepentingan untuk menetapkan tanggal 10 Desember setiap tahun sebagai Hari Hak Asasi Manusia.
Saat ini, persetujuan umum semua Negara Anggota PBB atas hak asasi manusia dasar yang ditetapkan dalam UDHR semakin memperkuat dan menekankan relevansinya dalam kehidupan sehari-hari.
Mendekati akhir tahun 2024, PBB kembali menekankan bahwa hak asasi manusia dimiliki oleh semua orang melampaui ras, gender, kebangsaan, atau kepercayaan, dan menjamin kesetaraan dan martabat yang hakiki bagi semua orang. Hak-hak ini mencakup hak-hak mendasar, yaitu hak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi, sesuai Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR).
PBB lalu mengingatkan bahwa hak asasi manusia tidak dapat dibagi-bagi dan saling bergantung, artinya pemenuhan satu hak sering kali bergantung pada hak lainnya. Hak asasi manusia juga bukan hanya sekadar gagasan abstrak. Melalui berbagai deklarasi, perjanjian, dan rancangan undang-undang, hak asasi manusia telah menjadi standar yang dapat dan harus ditindaklanjuti. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia dan setiap individu harus mendukung.
Tahun ini, peringatan 76 tahun UDHR menekankan kekuatan hak asasi manusia untuk pencegahan, perlindungan, dan perubahan, terutama di saat krisis.
Tema Hari Hak Asasi Manusia 2024
Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia memainkan peran utama dalam mengoordinasikan peringatan tahunan Hari Hak Asasi Manusia. Hari internasional ini dirayakan dengan tema berbeda setiap tahun.
Melansir dari situs resmi PBB, tema Hari Hak Asasi Manusia di tahun 2024 adalah Hak Kita, Masa Depan Kita, Saat Ini (Our Rights, Our Future, Right Now).
Aksi nyata yang dapat kita lakukan untuk mengakui makna dan pentingnya hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari, sesuai tema tahun 2024, adalah berbicara menentang ujaran kebencian, mengoreksi misinformasi, dan melawan disinformasi. Ketiganya penting untuk melawan stereotip negatif dan kesalahpahaman tentang suatu hal, dengan demikian menjamin keamanan hak asasi manusia di masa kini dan di masa depan.
Hal lain yang dapat kita lakukan untuk merayakan Hari Hak Asasi Manusia adalah mempromosikan perubahan sikap, menawarkan pengetahuan dan alat konkret untuk membantu orang memperjuangkan hak-hak mereka dengan lebih baik, dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran global tentang UDHR melalui edukasi.
Terkait keamanan hak asasi manusia secara internasional, kita harus berfokus pada isu-isu global yang relevan, menunjukkan dampaknya, dan mencari solusi praktis. Ini memainkan peran penting untuk mencegah perluasan konflik, melindungi pihak-pihak yang terdampak, dan mengubah keadaan menjadi lebih baik. Sejumlah itu global yang perlu mendapatkan sorotan lebih dari PBB di antara lain adalah konflik di Palestina (terutama di Gaza), krisis di Sudan, dan perang di Ukraina.
Beberapa isu umum yang juga memerlukan aksi nyata dari semua orang di setiap negara adalah pelanggaran hak asasi manusia, melawan kekerasan dan kejahatan, kesetaraan, perbaikan pelayanan kesehatan, keamanan siber, krisis air bersih dan energi, dan hilangnya keanekaragaman hayati. [BP]
