Koran Sulindo – Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan kasus Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) merupakan pelajaran penting bagi seluruh warga Indonesia bahwa semua warga negara wajib menaati hukum.
“Tidak ada satu warga bangsa pun yang memiliki kekebalan hukum. Semua wajib menaati proses hukum itu,” kata Hasto, di Jakarta, Senin (20/11), melalui rilis media.
Setnov menjadi tersangka kasus korupsi KTP elektronik (e-KTP) dan ditahan di rutan KPK sejak Senin dinihari tadi.
“Kasus ini menjadi pelajaran yang sangat penting bahwa semua warga wajib menaati hukum, terlebih ketika hukum tesebut diabdikan pada upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih,” katanya.
PDIP mendukung setiap proses hukum untuk memberantas korupsi. Namun seluruh aparat hukum wajib mengedepankan proses hukum berkeadilan.
“Dilarang mempolitisasi hukum, dan harus sesuai dengan mekanisme hukum itu sendiri,” katanya.
Mengenai posisi Ketua DPR yang saat ini kosong karena Setnov menghadapi proses hukum, PDIP menegaskan seluruh warga bangsa wajib mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.
“Jangan sampai persoalan tersebut mengganggu jalannya pemerintahan negara, khususnya melalui DPR. Sebab DPR menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sehingga efektivitas kerja pimpinan DPR sangat penting,” katanya.
Namun PDIP menyerahkan kepada Partai Golkar soal posisi Setnov saat ini.
“PDI Perjuangan tidak mencampuri kedaulatan politik partai lain. Tentunya hal tersebut juga diatur dalam Tatib DPR, dan PDIP meminta agar semua menaati Tatib DPR tersebut,” kata Hasto. [DAS]
