Koran Sulindo – Calon presiden Joko Widodo bukanlah sosok pemimpin yang hanya beretorika dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Jokowi pun tak memakai jargon “stop impor”, namun mengeluarkan kebijakan yang membuat Indonesia tak tergantung pada impor pangan.
“Jadi berbeda dengan Prabowo yang cuma tahu bicara jargon “stop impor, stop impor”, tanpa jelas apa kebijakannya. Padahal yang lebih penting bagaimana punya kebijakan pangan yang tak tergantung sama impor,” kata Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto saat bertemu dengan kelompok petani dan nelayan dari Kabupaten Tanggamus, di sela-sela Safari Kebangsaan IX menyusuri Provinsi Lampung, Sabtu (2/3/2019).
Menurut Hasto, Jokowi sangat memahami dan melaksanakan apa yang pernah dinyatakan oleh Proklamator RI Bung Karno, bahwa petani adalah penyangga ekonomi Indonesia. Di acara itu, Hasto didampingi Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung, Sudin dan Pengarah TKD Tanggamus Dewi Handajani.
Petani dan nelayan di era pemerintahan Jokowi boleh bermimpi dan punya harapan. Untuk menangani masalah impor, bukan sekadar bicara, Jokowi membangun berbagai infrastruktur pertanian. Dari embung, bendungan, irigasi, meningkatkan kualitas peneliti pertanian, pusat penelitian benih, hingga memberi bantuan alat mesin pertanian.
“Plus satu lagi. Impor tak bisa dihentikan dengan retorika stop impor. Pak Jokowi memberi solusi lewat Dana Desa serta pembagian lahan. Tak bisa petani makmur kalau elitnya kuasai lahan-lahan besar dimana petani cuma bisa mengolah 0,25 hektare. Jadi stop impor itu tak bisa cuma retorika,” kata Hasto.
Pernyataan Hasto itu tampaknya ingin menyindir Prabowo yang pada debat kedua pilpres lalu harus mengklarifikasi kepemilikannya atas hak guna usaha 320 ribu hektar lahan di Kalimantan serta Aceh.
Hasto mengatakan bahwa Jokowi adalah pemimpin yang mempraktikkan orientasi pembangunan sektor pangan yang berbeda dengan masa lalu. Jika di masa lalu orientasi kebijakan dari atas, maka kini orientasinya dari bawah.
“Sebab Pak Jokowi keluar dengan blusukannya. Apa yang terjadi di petani dilihat dan suara petani didengarkan. Sehingga kebijakannya sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Itulah yang dilakukan Pak Jokowi,” kata Hasto. [CHA]
