Koran Sulindo – PDI Perjuangan menyatakan posisi politiknya tetap berdiri membela Pemerintahan Joko Widodo bersama Partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK), terutama soal isu Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Dengan melihat kepemimpinan pak Jokowi yang mendengarkan seluruh aspirasi dari masyarakat Indonesia, saya kira harusnya kita percaya pada pemimpin nasional kita. Karena itulah ketika ada gerakan-gerakan yang tujuannya adalah deligitimasi terhadap pemerintahan pak Jokowi, PDI Perjuangan bersama dengan seluruh partai koalisi Indonesia Kerja akan memberikan dukungan, akan berada di belakang presiden,“ Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, di Ciledug, Kabupaten Cirebon, Sabtu (28/9/2019).
Menurut Hasto, PDI Perjuangan percaya terhadap komitmen Presiden Jokowi di dalam melakukan pemberantasan korupsi yang lebih berkeadilan dengan melalukan revisi UU KPK.
“Sebab revisi UU KPK sejalan dengan hasil survei dimana lebih dari 64 persen responden setuju terhadap pentingnya Dewan Pengawas KPK sehingga penyalahgunaan kewenangan dapat dihindari,” katanya.
Hasil survei Litbang Kompas yang menemukan 64,7 persen responden setuju dengan ide Dewan Pengawas KPK. Survei itu juga menemukan 44,9 persen rakyat mendukung revisi UU KPK dan 39,9 persen menolaknya.
Menyoal isu Dewan Pengawas KPK, Hasto mengatakan rakyat tidak bisa menutup mata ketika dua mantan komisioner KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjajanto, memiliki posisi politik yang berbeda dengan presiden.
“Bahkan pernyataan Abraham Samad yang pernah akan menangkap Presiden sebagai cermin hadirnya kekuasaan KPK tanpa batas, negara di dalam negara, ke depan tidak boleh terjadi lagi,” katanya.
Presiden sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab terhadap politik hukum dan memastikan agar keadilan ditegakkan di dalam program pemberantasan korupsi.
Perppu KPK
Menyinggung adanya masukan dari sebagian tokoh agar Presiden Jokowi mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Hasto mengatakan bagi PDI Perjuangan, ide itu hanyalah gagasan sebagian tokoh, yang sifatnya sebagai aspirasi.
PDI Perjuangan berpegang pada prinsip bahwa revisi UU KPK adalah hasil kesepakatan DPR bersama Pemerintah yang sudah diterima dan disahkan.
Hasto menilai efektivitas undang-undang itu seharusnya lebih dikedepankan sebelum diubah. Artinya UU itu dilaksanakan dulu baru dievaluasi dan diubah kalau memang efeknya negatif.
“Terlebih ketika Presiden Jokowi dan seluruh partai politik di DPR sudah menjadi satu kesatuan yang bulat untuk melakukan revisi. Maka, merubah undang-undang dengan Perppu sebelum undang-undang tersebut dijalankan adalah sikap yang kurang tepat,” katanya.
PDI perjuangan meyakini Presiden Jokowi takkan mengeluarkan Perppu sebelum berbicara dengan parpol yang ada di parlemen.
“Kami percaya, bahwa terkait kemungkinan adanya Perppu, Presiden Jokowi akan membahasnya dengan seluruh pimpinan dewan dan pimpinan fraksi di DPR,” katanya.
Hasto meminta agar semua pihak mewujudkan situasi yang kondusif sebagai syarat demokrasi bekerja baik. Demikian halnya bagi PDI Perjuangan, pemberantasan korupsi bersifat wajib dan melalui cara-cara yang berkeadilan, sesuai koridor hukum.
“Di partai kami, kami memberikan sanksi pemecatan bagi pelaku tindak pidana korupsi,” kata Hasto.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi bereaksi terhadap puluhan aktivis yang selama ini kerap membela KPK. Jokowi mengaku mendapat masukan dari mereka untuk menerbitkan Perppu KPK. Dalam pertemuan itu, hadir diantaranya Erry Riyana Hardjapamekas, Mahfud MD, Feri Amsari, dan Bivitri Susanti.
“Berkaitan dengan UU KPK yang sudah disahkan oleh DPR, banyak sekali masukan yang diberikan kepada kita, utamanya masukan itu berupa perppu,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9/2019).
Ditunggangi
Hasto juga mengatakan indikator demonstrasi akhir-akhir ini ditunggangi sudah tampak. Salah satunya tampak dari ngototnya para peserta aksi demonstrasi melanjutkan aksinya melewati pukul 18.00 WIB.
“Kemudian ada sekelompok massa yang berkumpul, menunggangi demo, kemudian melakukan tindakan-tindakan anarkis. Karena itulah PDI Perjuangan dengan seluruh partai politik Koalisi Indonesia Kerja memeberikan dukungan sepenuhnya kepada pemerintahan bapak Jokowi di dalam menjaga keamanan dan ketertiban, “ katanya.
PDI Perjuangan mendukung seluruh upaya Polri yang didukung TNI di dalam menjaga keamanan masyarakat. Maka, PDI Perjuangan menegaskan pihak-pihak yang menempuh jalan di luar jalur demokrasi akan berhadapan dengan kekuasaan hukum yang mendapatkan legitimasi dari rakyat.
“PDI Perjuangan tidak akan membiarkan pak Jokowi sendirian,” kata Hasto. [CHA/Didit Sidarta]
