Koran Sulindo – Ikatan Cendekiawan Muslim se Indonesia (ICMI) mendesak pemerintah segera menghapus dan memblokir situs-situs berbau pornografi dan kekerasan di Youtube dan Google.
“Situs ini telah secara bebas untuk menebarkan konten-konten pornografi dan kekerasan tanpa kontrol sedikitpun. Google dan Youtube telah memberikan dampak negatif bagi Indonesia, jika mereka tidak dapat mengontrol situs-situs yang mereka unggah untuk masyarakat,” kata Sekjen ICMI, Jafar Hafsa, di Jakarta, Selasa (7/6), seperti dikutip situs icmi.or.id.
Jafar mengatakan,beberapa waktu lalu Google dan Youtube berhasil memblokir, menghapus, dan menekan berita dan video radikalisme.
“Jika Youtube dan Google menolak untuk mengontrol situs mereka, di mana situs tersebut merilis mereka layak untuk diblokir. Jutaan konten pornografi dan kekerasan ada di situs tersebut,” kata Jafar.
Rekomendasi ICMI ini diperkuat oleh kondisi belakangan ini hampir semua pelaku pornografi dan kejahatan seksual mengaku mendapatkan rangsangan dan inspirasi dari tayangan porno yang bersumber dari mesin pencari Google dan Youtube yang sangat mudah diakses, baik melalui komputer ataupun telepon genggam.
Pemberantasan konten internet harus secara revolusioner, termasuk menutup Google dan Youtube untuk tayang di Indonesia jika mereka menolak pemblokiran tersebut.
Berdasarkan penelusuran tim riset ICMI, ada rentang waktu 2010-2016, Indonesia merupakan negara pengakses terbesar kedua situs tersebut. Konten porno merupakan kata kunci yang paling banyak diakses dibandingkan konten pendidikan, ekonomi, agama, dan sosial politik.
“Negara harus hadir pada persoalan yang sangat mendasar ini. Harus ada peraturan dan perundang-undangan yang tegas untuk mengatur permalahan tersebut. Begitupula adanya sosialisasi dan pengawasan tegas kepada industri dunia maya”, kata Jafar.
Pertimbangan lain ICMI adalah situs-situs tersebut mendapatkan keuntungan yang besar dari Indonesia tanpa membayar pajak sepeser pun. Menurut Jafar, hal itu tidak adil bagi industri e-commerce dalam negeri yang dikenakan pajak.
Terkait konten-konten Internet dan teknologi informasi tersebut, ICMI menyatakan Indonesia sebagai negara berpenduduk besar sudah saatnya berdaulat degan memiliki mesin pencari dan sosial media sendiri yang merupakan buatan anak bangsa sendiri.
“Saya yakin, inovator indonesia mampu membuat mesin pencari seperti Google dan Youtube yang lebih baik. Tentu dengan dukungan pemerintah,” kata Jafar. [DS]
