Koran Sulindo – Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 mengalami penurunan akibat banyaknya aksi mogok dan demonstrasi yang disertai kekerasan.
Badan Pusat Statistik menunjukkan indeks demokrasi Jakarta turun dari 85,32 poin di tahun 2015 menjadi 70,85 poin pada tahun ini.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS M Sairi Hasbullah menyebut penurunan indeks tersebut terjadi hampir di semua aspek.
Selain aksi mogok, faktor lain yang turut memicu turunnya indeks demokrasi menurut Sairi adalah gagalnya kaderisasi partai politik. Sebagai lembaga demokrasi, partai politik dianggap tak cukup baik menciptakan kaderisasi hingga memicu penurunan aspek hak-hak politik.
Faktor lain yang juga turun andil mempengaruhi turunnya indeks demokrasi adalah transparansi dalam bidang anggaran termasuk pengelolaan APBD.
“Pada 2015, DKI adalah provinsi paling transparan. Namun, pada 2016 akhir, ada penurunan transparansi APBD 2016,” kata Sairi dalam peluncuran Indeks Demokrasi Indonesia 2016 di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Selasa (5/12).
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan indeks demokrasi menjadi ukuran objektif dan empiris kondisi demokrasi di tingkat provinsi yang dibangun atas perkembangan sosial politik yang berciri khas Indonesia.
“Terkait dengan Indeks Demokrasi Indonesia ini, saya kira perlu dipertegas lagi ukuran untuk menentukan sebuah indeks itu apakah berdasarkan prinsip dasar ideologi kita, yakni Pancasila, ataukah secara universal,” kata Tjahjo Kumolo.
Menurutnya, demokrasi di Indonesia harus menjadi proses panjang konsolidasi demokrasi khususnya di tahun politik menjelang digelarnya pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2018 dan Pemilu pada tahun 2019.
BPS rutin menerbitkan asesmen terhadap kondisi demokrasi di seluruh provinsi sejak tahun 2009. Indeks tersebut merupakan penilaian pada kondisi demokrasi di masing-masing provinsi di seluruh Indonesia.
Aspek yang diukur dalam indek tersebut adalah kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Ukuran untuk ketiga aspek itu berupa peristiwa atau kejadian, termasuk aturan yang mencerminkan kondisi demokrasi. Penelitian dilakukan melalui tinjauan berita media massa, review dokumen, focus group discussion termasuk wawancara mendalam pada sejumlah informan.
Berdasarkan data BPS tersebut, pada tahun 2016 tercatat 19 provinsi mengalami peningkatan indeks sedangkan 15 provinsi lainnya mengalami penurunan.
Provinsi yang mencapai peningkatan tertinggi adalah Provinsi Maluku naik 12,30 poin dan Provinsi Maluku Utara yang naik 11,74 poin. DKI Jakarta menjadi provinsi yang mengalami penurunan terbesar dengan 14,47 disusul Provinsi Sumatera Barat dengan 13,05 poin.
Provinsi dengan kebebasan sipil tertinggi adalah Sulawesi Utara, Provinsi Bali dan Provinsi Kalimantan Utara. Sedangkan provinsi dengan kelembagaan demokrasi terbaik adalah Provinsi Bengkulu.[TGU]
