Koran Sulindo – Indonesia hanya menjadi pasar yang besar (big market) bagi industri syariah.
“Kita tahu Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya muslim, tetapi kita belum mampu menjadi pemain, kita baru pada tatanan sebagai pasar besar bagi produk syariah,” kata Asisten Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Jardine A Husman, dalam seminar pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (23/5/2018), seperti dikutip antaranews.com.
Menurut Jardine, beberapa negara mampu menjadikan produk syariah sebagai potensi pertumbuhan ekonomi baru dan mengembangkan dan mendeklarasikan diri sebagai eksportir besar produk-produk syariah.
China bahkan menjadi negara pengekspor baju muslim tertinggi ke Timur Tengah dengan nilai ekspor mencapai 28 miliar dolar AS. London, Inggris, kini adalah pusat keuangan syariah di Barat.
Sedangkan Korea, memiliki visi menjadi destinasi atau tujuan utama pariwisata halal dunia, menyusul Jepang, yang bertekad menjadi pusat industri halal dan kontributor kunci 2020.
Malaysia, yang merupakan tetangga terdekat Indonesia, juga memiliki visi menjadi pusat industri halal dan kuangan syariah global di 2020, terakhir Australia, kini telah menjadi pemasok daging sapi halal terbesar ke Timur Tengah.
Indonesia memang masuk dalam top 10 Expenditure di tiap industri, namun tidak sebagai player.
BI telah mengambil beberapa langkah strategis, yaitu program penguatan ekonomi syariah dalam halal value chain, antara lain melalui kemandirian ekonomi pesantren.
Saat ini, upaya tersebut telah mencakup 63 pesantren di 31 wilayah Indonesia pada 2017 dan menjadi ditargetkan menjadi 100 pesantren pada 2018.
Tumbuh Tinggi
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan pertumbuhan industri keuangan syariah pada 2017 mencapai 27 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan industri keuangan konvensional.
Total aset keuangan syariah Indonesia, tidak termasuk Saham Syariah, mencapai Rp1.133,23 triliun atau tumbuh 27 persen.
“Ini lebih tinggi dari pertumbuhan industri keuangan konvensional. Bahkan, pangsa pasar sukuk Indonesia mencapai 19% dari seluruh sukuk yang diterbitkan berbagai negara,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dalam sambutan seusai dilantik menjadi Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), di Jakarta, akhir Maret lalu.
Berdasarkan hasil survei OJK 2016, tingkat literasi dan inklusi masyarakat terhadap produk keuangan syariah baru sebesar 8,11 persen, dengan tingkat literasi perbankan syariah sebesar 6,63 persen, per asuransian syariah 2,51 persen, dan pasar modal syariah 0,02 persen.
Berdasarkan data Global Islamic Finance Report 2016, Indonesia ada diposisi ke-9 sebagai negara yang memiliki aset keuangan syariah terbesar di dunia. Posisi tiga besar dipimpin oleh Arab Saudi, Iran, dan Malaysia. Sekitar 2 tahun lalu, OJK menetapkan Peta Jalan Pengembangan Keuangan Syariah 2017-2019.
Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah, hingga akhir tahun lalu, total aset perbankan syariah baru mencapai Rp424,181 triliun atau 5,97 persen dari total aset perbankan. Pangsa pasar tersebut sebenarnya sudah meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 5,5 persen.
Pemerintah
Presiden Joko Widodo telah membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) 2 tahun lalu.
“Sekali lagi, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia seharusnya memiliki industri keuangan syariah yang bisa tumbuh dengan pesat,” kata Presiden Jokowi, saat membuka acara Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) di Istana Negara, Jakarta, 27 Juli 2017, seperti dikutip setkab.go.id.
Data mencatat, jumlah institusi keuangan syariah di Indonesia terbanyak di dunia. Ada 34 bank syariah, 58 operator takaful atau asuransi syariah, ada 7 modal ventura syariah, rumah gadai syariah, dan lebih dari 5000 lembaga keuangan mikro syariah, serta 23 juta pelanggan. Akan tetapi, bila dilihat dari sisi pangsa pasar, industri syariah masih rendah.
Jokowi coba membandingkan dengan Arab Saudi yang perbankan syariah memiliki pangsa pasar 51,1% di negaranya, Malaysia 23,8% dan UNi Emirat Arab 19,6%.
Jokowi optimistis industri syariah mampu menopang pembiayaan pembangunan di Indonesia, baik infrastruktur jalan, jembatan, pembangkit listrik hingga pengentasan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial.
“Untuk pengentasan kemiskinan dan menekan ketimpangan, kita harus bisa memanfaatkan dana-dana sosial keagamaan seperti dana zakat yang juga potensinya masih sangat besar sekali,” kata Jokowi. [DAS]
