Rasa cemas dan penasaran yang menggelayut saat menonton final Piala Thomas 2021 hilang sudah. Akhirnya, setelah melalui perjuangan melelahkan, Anthony Ginting dan kawan-kawan memenangkan pertandingan 3-0 atas Tim China di laga final yang berlangsung Ahad (17/10) di Ceres Arena, Aarhus, Denmark.
Bangsa Indonesia patut berbangga, Tim Indonesia berhasil menjadi juara Piala Thomas setelah menunggu 19 tahun sejak 2002. Namun, bersamaan dengan itu, banyak pihak menyayangkan, bendera Merah Putih tidak boleh dikibarkan saat seremoni tim Indonesia menjadi juara Piala Thomas. Hanya bendera PBSI yang bisa berkibar.
“Saya sebagai Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) bangga dengan penampilan Tim Thomas kita, tetapi juga sekaligus sangat kecewa dan sedih karena seremoni medali (hanya tampil) dengan bendera PBSI,” kata Ketua KOI (NOC Indonesia) Raja Sapta Oktohari dalam keterangan resmi, Ahad malam.
Bayangkan, sambung pria yang akrab dipanggil Okto itu, selama 19 tahun tim Thomas Indonesia mendambakan membawa pulang Piala Thomas ke Tanah Air. Tapi, saat kemudian menjadi juara, justru bendera Merah Putih tidak bisa ditampilkan. “Saya tetap bersyukur Indonesia Raya masih dapat berkumandang,” katanya.
Tim Thomas Indonesia kali terakhir menjuarai turnamen supremasi bulu tangkis beregu putra itu pada 2002. Sukses yang dibawa Jonatan Christie dan kawan-kawan kali ini menambah keunggulan rekor Tim Bulu Tangkis Putra Indonesia di Piala Thomas menjadi 14 kali atau terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini digelar sejak 1949 di Preston, Inggris.
Namun, seremoni kemenangan Indonesia tampak kurang sempurna dengan tidak bisa dikibarkannya Merah Putih. Alasannya, Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) masih dinyatakan tidak patuh karena gagal menerapkan Kode Anti-Doping Badan Anti-Doping Dunia (WADA) 2021. Selain Indonesia, teguran serupa juga disampaikan WADA kepada Korea Utara dan Thailand.
Akibatnya, sejumlah hak-hak Indonesia di ajang olahraga internasional harus ditangguhkan. Di antaranya, bendera negara tidak boleh dikibarkan di single event dan multievent internasional, tidak bisa dipilih menjadi tuan rumah olahraga kelas regional, kontinental hingga dunia selama satu tahun sejak diberlakukannya sanksi tersebut, serta hak-hak eksklusif lainnya.
Ada beberapa agenda multievent yang akan diikuti Indonesia pada 2022 mendatang. Di antaranya, Asian Indoor and Martial Art Games (AIMAG) pada 10-20 Maret, SEA Games (Mei), Islamic Solidarity Games (9-18 Agustus), Asian Games (10-25 September) dan Asian Youth Games (20-28 Desember).
“Saya berharap LADI bisa menyelesaikan masalah ini secepatnya sehingga kita dapat segera terbebas dari sanksi doping yang merugikan Indonesia di ajang Internasional,” tegas Okto. Disebutnya, sanksi itu telah berlaku dengan tidak boleh dikibarkannya bendera Indonesia di Piala Thomas.
Namun demikian, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali memastikan WADA memahami kondisi olahraga di Indonesia menyusul teguran yang dilayangkan kepada LADI terkait implementasi program uji doping yang efektif. Disebutnya, WADA merespons positif surat tertanggal 8 Oktober yang disampaikan pihaknya atas teguran tersebut.
Dia pun memastikan, Indonesia tidak akan kehilangan hak-haknya di ajang olahraga internasional dan masih bisa menjadi tuan rumah kejuaraan internasional. Menurut dia, WADA juga akan menunggu sampel uji doping di PON Papua sehingga ambang batas minimal sample pengujian (TDP) Indonesia dapat terpenuhi.
“WADA sudah merespons bahwa mereka memahami apa yang terjadi di Indonesia, situasi di Indonesia,” katanya. “Mereka berharap dari PON ini sampel-sampel kita sesuai TDP kita tahun 2021,” kata Zainudin dalam laman Kemenpora, yang ditayangkan Ahad.
Zainudin menuturkan, sampel tersebut akan diawasi melalui Agensi Anti-Doping Jepang (JADA) sebagai salah satu lembaga anti-doping yang sudah terakreditasi dan terstandardisasi secara internasional. Sampel akan dikirim ke laboratorium di Qatar karena Indonesia belum memiliki laboratorium yang terakreditasi dan terstandar internasional.
Zainudin pun meminta masyarakat tak perlu khawatir lagi terkait berbagai kemungkinan sanksi lain yang akan dijatuhkan. Ia menyakini, ajang internasional yang telah dijadwalkan tetap akan bisa digelar di Indonesia, termasuk MotoGP Mandalika. (AT/Ant)
