Koran Sulindo – Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB sebagai wakil Asia dan Pasifik setelah meraih 144 suara dari suara 190 negara.
Dalam Sidang Majelis Umum PBB, Indonesia mengalahkan Maladewa yang hanya mendapatkan 46 suara.
Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB bersama Jerman, Belgia, Afrika Selatan dan Republik Dominika untuk masa jabatan selama dua tahun hingga akhir 2020 mendatang.
Presiden Majelis Umum PBB Miroslav Lajcak memimpin proses pemungutan suara menggunakan sistem secret ballot dengan membagikan kotak suara kepada seluruh anggota Majelis Umum PBB.
Indonesia pernah tiga kali menjadi anggota tidak tetap DK PBB yakni periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.
Indonesia merebut lebih banyak suara dibanding Maladewa untuk satu tempat terakhir yang diperebutkan, sementara empat negara lainnya lolos tanpa perlawanan.
Kelima negara yang terpilih itu akan menggantikan anggota Dewan Keamanan yang akan habis masa jabatannya pada akhir 2018, yakni Swedia, Belanda, Etiopia, Bolivia dan Kazakhstan yang menjabat sejak 2017.
Dewan Keamanan PBB terdiri dari lima anggota tetap, yakni AS, Rusia, China, Inggris dan Perancis, serta sepuluh anggota tidak tetap yang menjabat selama dua tahun.
Indonesia mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap DK PBB untuk mewujudkan komitmen sebagai mitra sejati perdamaian dunia dalam berkontribusi untuk perdamaian dan kestabilan dunia.
“Indonesia akan meyuarakan harapan dan pandangan negara-negara jika terpilih sebagai anggota non-permanen DK PBB, dan menjadi ‘bridge-builder’ dalam mewujudkan kesamaan cita-cita perdamaian dan kesejahteraan dunia,” kata Menteri Luar Negeri Retno Maruti dalam pidato pencalonan Indonesia, Rabu (6/6) di Markas Besar PBB di New York.
Retno menyebut Indonesia mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap DK PBB karena menganggap memiliki rekam jejak yang baik.
Rekam jejak Indonesia bagi perdamaian, kemanusiaan dan kesejahteraan global dapat dilihat dari berbagai aksi dan kontribusi yang dibangun dalam beberapa dekade.
Kampanye Indonesia untuk DK PBB telah dimulai sejak peluncurannya pada 2016 di New York dan mengusung prioritas Indonesia menciptakan ekosistem perdamaian dan stabilitas global.
Indonesia juga memastikan sinergi antara melanggengkan perdamaian dan agenda pembangunan berkelanjutan, dan memerangi terorisme, radikalisme, dan ekstremisme.(TGU)
