Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pada Selasa (29/07/2025) bahwa Inggris akan mengakui negara Palestina pada bulan September jika Israel tidak menyetujui gencatan senjata dengan Hamas.
Ini memberikan tekanan kepada pemerintah Israel untuk menghentikan perang yang telah menempatkan Gaza di ambang kelaparan.
Pengumuman Starmer, yang muncul setelah rapat darurat kabinetnya, merupakan perubahan tajam, jika tidak sepenuhnya tidak terduga, dalam posisinya, yang mencerminkan tekanan politik intens yang dihadapi pemerintahannya ketika publik dan anggota parlemen dari Partai Buruhnya sendiri mundur dari gambaran anak-anak yang kelaparan di Gaza.
Starmer menggambarkan pengakuan Palestina sebagai bagian dari upaya Eropa yang lebih luas untuk mengakhiri konflik hampir dua tahun antara Israel dan Hamas.
Ia menegaskan kembali bahwa Hamas harus membebaskan para sandera yang tersisa, menandatangani gencatan senjata, dan menerima bahwa pihaknya tidak akan memiliki peran dalam pemerintahan Gaza.
Namun, langkah Starmer ditujukan langsung kepada Israel, dan hal ini menunjukkan betapa cepatnya sentimen tentang perang telah berubah di antara negara-negara Barat.
Inggris mengikuti Prancis, yang minggu lalu mengumumkan akan mengakui negara Palestina di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September.
“Situasinya sungguh tak tertahankan,” ujar Starmer pada Selasa, dikutip dari The New York Times.
“Saya sangat prihatin bahwa gagasan solusi dua negara semakin mengecil dan terasa semakin jauh saat ini dibandingkan bertahun-tahun yang lalu.”
Selain gencatan senjata, Starmer mengatakan pemerintah Israel harus setuju untuk tidak mencaplok Tepi Barat yang diduduki dan berkomitmen pada proses perdamaian yang akan menghasilkan negara Palestina berdampingan dengan Israel.
Tuntutan-tuntutan ini kemungkinan besar tidak akan diterima Israel di bawah pemerintahan sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Netanyahu baru-baru ini mengatakan negara Palestina dapat menjadi “landasan peluncuran untuk memusnahkan Israel.”
Pada hari Selasa, pemimpin Israel itu mengecam pengumuman Inggris dalam sebuah unggahan media sosial.
Langkah Starmer merupakan penghargaan atas “terorisme mengerikan Hamas & menghukum para korbannya,” kata Netanyahu, seraya menambahkan, “Negara jihadis di perbatasan Israel HARI INI akan mengancam Inggris BESOK. Upaya meredakan ketegangan terhadap teroris jihadis selalu gagal. Hal itu juga akan mengecewakan Anda.”
Keputusan Inggris akan memperdalam isolasi diplomatik Israel setelah Israel membatalkan gencatan senjata dengan Hamas pada bulan Maret dan melanjutkan serangan militernya di Gaza.
Hal ini juga memiliki bobot simbolis yang signifikan, mengingat status diplomatik Inggris, hubungan dekat dengan Amerika Serikat, dan sejarah panjang di Timur Tengah.
Pemerintah Inggris memainkan peran sentral dalam pembentukan negara Israel dengan mendeklarasikan pada tahun 1917 bahwa mereka mendukung pembentukan “tanah air nasional bagi orang-orang Yahudi” di wilayah yang saat itu merupakan Palestina.
Starmer bersikap ambivalen tentang pengakuan negara Palestina saat ini, dua pejabat senior Inggris mengatakan kepada The New York Times, karena ia memandangnya sebagai isyarat “performatif” yang tidak akan mengubah situasi di lapangan dan, pada kenyataannya, dapat mempersulit upaya negosiasi gencatan senjata antara Israel dan Hamas.
Kedua pejabat tersebut berbicara dengan syarat anonim untuk membahas pertimbangan internal yang sensitif.
Namun, serangkaian peringatan tentang meningkatnya kelaparan di Gaza, setelah pembatasan pengiriman makanan oleh Israel, mengubah perhitungannya.
Lebih dari 250 anggota parlemen, termasuk banyak dari Partai Buruh, menandatangani surat kepada Starmer dan Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, yang mendesak Inggris untuk mengakui negara Palestina pada konferensi PBB minggu ini, yang membahas solusi dua negara.
Tindakan Starmer diambil setelah pertemuan berjam-jam dengan Presiden Trump pada hari Senin di resor golf milik Trump di Skotlandia.
Perdana Menteri berbagi detail inisiatif perdamaian Eropa dengan Trump.
Meskipun tidak jelas apakah ia memberi tahu Trump tentang rencana Inggris untuk mengumumkan pengakuan Palestina, Trump tampaknya memberi Starmer keleluasaan untuk mengambil langkah tersebut.
“Saya tidak akan mengambil posisi apa pun; saya tidak keberatan dia mengambil posisi apa pun,” kata Trump.
“Saya ingin memberi makan orang-orang sekarang. Itu posisi nomor 1, karena ada banyak orang yang kelaparan.”
Para kritikus langkah Inggris mengatakan bahwa status negara Palestina tidak boleh digunakan sebagai alat tawar-menawar.
Yang lain mengatakan hal itu tidak akan banyak membantu meredakan krisis kemanusiaan di Gaza dan akan menghilangkan pengaruh Inggris yang dapat digunakannya terhadap pemerintah Israel di kemudian hari dalam krisis ini.
“Saya memahami dorongan tersebut, tetapi saya tidak melihat sisi positifnya,” kata Aaron David Miller, mantan negosiator perdamaian dan peneliti senior di Carnegie Endowment for International Peace, sebuah organisasi riset di Washington.
Menyebut pengakuan sebagai bentuk “memberi isyarat kebajikan”, Miller berkata, “Pada dasarnya ia telah menciptakan situasi di mana ia tidak akan memiliki pengaruh maksimal.”
Kim Darroch, mantan duta besar Inggris untuk Amerika Serikat, mengatakan, “Starmer pasti akan senang dengan gagasan mendapatkan sesuatu untuk pemindahan ini.”
Ia menambahkan, “Alih-alih pesan untuk Palestina, ini adalah pesan untuk Israel.”
Meskipun Starmer memberikan syarat, Darroch mengatakan, “persyaratan ini, menurut saya, 99 persen tidak mungkin berhasil.”
Sejarah masih menggantung di balik pengumuman Inggris.
Berbicara di konferensi PBB pada hari Selasa, Lammy menyinggung peran Inggris dalam pembentukan Israel, dengan mencatat bahwa Deklarasi Balfour, pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 1917, bersumpah bahwa “tidak ada yang akan dilakukan, tidak ada yang akan merugikan hak-hak sipil dan agama” rakyat Palestina.
“Ini belum ditegakkan,” katanya, “dan ini adalah ketidakadilan historis yang terus berlanjut.”
Lammy mencatat bahwa Inggris telah menangguhkan beberapa penjualan senjata ke Israel dan menjatuhkan sanksi kepada dua menteri garis keras Netanyahu.
Namun, para analis mengatakan tekanan terhadap Starmer untuk berbuat lebih banyak telah menjadi mustahil untuk ditolak.
Beberapa menteri di kabinet Starmer mendesaknya untuk mengakui negara Palestina, dengan alasan pemerintah Inggris perlu menunjukkan bahwa mereka tidak akan tinggal diam menghadapi tragedi yang sedang berlangsung.
Dalam beberapa hari terakhir, Inggris telah mengirimkan bantuan melalui udara ke Gaza dan mengevakuasi anak-anak yang terluka ke rumah sakit di Inggris.
Inggris juga mendesak agar jalur bantuan PBB dimulai kembali.
Di Skotlandia, Starmer meminta Trump untuk menggunakan pengaruhnya terhadap Netanyahu agar mengizinkan lebih banyak truk makanan masuk ke Gaza.
“Kami akan terus bekerja sama dengan semua mitra internasional kami untuk mengakhiri penderitaan, menyalurkan bantuan ke Gaza, dan mewujudkan masa depan yang lebih stabil bagi Timur Tengah,” ujarnya pada hari Selasa.
“Karena saya tahu itulah yang sangat diinginkan oleh rakyat Inggris.”
Bagi Starmer, seorang mantan pengacara hak asasi manusia, pemandangan menyakitkan di Gaza telah menjadi sinyal, katanya, bahwa “inilah saatnya untuk bertindak.
“Sekarang, di Gaza, karena kegagalan bantuan yang dahsyat, kami melihat bayi-bayi kelaparan, anak-anak yang terlalu lemah untuk berdiri—gambaran yang akan terus kami ingat seumur hidup,” ujar Starmer, yang tampak emosional kepada para wartawan. [BP]
