Koran Sulindo –Meski sudah 73 tahun merdeka perekonomian Indonesia masih terus menerus memelihara ironi fatal.
Sebagai negara agraris yang subur sekaligus memiliki memiliki garis pantai terpanjang, petani dan nelayan justru menjadi kelompok termiskin.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro dalam acara diskusi Sumbang Pemikiran Kadin dalam RPJMN 2020-2024 di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (14/11).
“Ironis di Indonesia adalah kita tahu Indonesia adalah negara yang subur. Tetapi siapa kelompok masyarakat paling miskin? Ada dua yakni petani dan nelayan,” kata Bambang.
Lebih lanjut Bambang menyebut justru di tempat yang paling kaya seperti sektor pertanian secara alami dan natural pelaku ekonominya adalah kelompok masyarakat paling miskin.
Seperti diketahui berdasarkan terbitan Badan Pusat Statistik pada Maret 2018, jumlah penduduk miskin Indonesia tercatat berjumlah 25,95 juta orang atau 9,82 persen.
Jumlahnya itu berkurang 633.200 orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang.
Menurut BPS, meskipun angka kemiskinan turun banyak penduduk miskin yang justru berasal dari kalangan petani.
Di sisi lain, pada sektor perikanan seharusnya potensi kelautan Indonesia sanggup mendorong peningkatan daya saing Indonesia secara global.
Menurut Bambang, potensi tersebut harus dioptimalkan dengan cara mendorong peningkatan nilai tambah yang akan berdampak pada peningkatan ekspor Idonesia di sektor perikanan.
“Kalau bertanding kita sudah punya keahlian lawannya belum. Yang bahaya lawan bisa mempercepat kemampuannya sehingga bisa menyusul,” kata Bambang.
Khusus untuk sektor kelautan dan perikanan, Bambang berharap RPJMN 2020-2024 menangkap industri kelautan dan perikanan sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia.
“Lawan akan berfikir bagaimana bisa bersaing dengan kita. Mentalitas suatu saat kita akan tersalip itu yang harus dipikirkan oleh kita.”
Menurut Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto pembahasan RPJMN ini juga diharapkan dapat menjadi solusi menyelesaikan masalah-masalah di sektor perikanan yang sampai saat ini masih belum tuntas.
“Kita ingin masukkan yang konkrit. Tapi tinggal eksekusinya. Siapapun nanti pemerintahannya secara undang-undang Bappenas mengusulkan tim ekonomi yang terukur dan bisa memasukkan usulan ke pemerintah,” kata Yugi.
Menyitir keluhan dari Kadin di daerah-daerah, Yugi menyebut, mereka masih terkendala masalah-masalah lain-lain. Ia mencontohkan seperti yang terjadi di Sulawesi Utara yang kekurangan pasokan ikan hingga perlu impor.
“Apakah perikanan ambil di luar meskipun di Manado banyak ikannya. Pemerintah ingin ada nilai tambah dan strategi perikanan kita fokuskan dan ukur,” kata dia.[TGU]
