Koran Sulindo – Benarkah prestasi Ahok membangun Jakarta diakui namun para pemilih pemilihan gubernur DKI Jakarta mencoblos yang lain? Benarkah membersihkan sungai, menyumbang pembangunan masjid, mendisiplinkan kantor kelurahan dan kecamatan, memberantas korupsi, membentuk “pasukan oranye” untuk membersihkan jalan dan selokan, menggratiskan bus TransJakarta untuk manula 60 tahun ke atas tak membuat Ahok menang hanya karena ia non-muslim dan keturunan Cina?
Setidaknya, pada pemilihan gubernur Jakarta Ahok hanya menang tipis sehingga harus ada pemilihan putaran kedua. Di putaran kedua inilah, konon, para “ahoker” mencemaskan kemungkinan sentimen para pemilih terhadap calon gubernur yang non-muslim dan keturunan Cina membuat mereka mencoblos yang bukan Ahok.
Tampaknya, orang memang mudah lupa. Ketika Joko Widodo (Jokowi) yang kini presiden menjadi gubernur Jakarta dan Ahok adalah wakil gubernur, kinerja mereka membuat orang jadi bertanya-tanya: “Lo, jadi apa kerja gubernur-gubernur Jakarta sebelumnya?” Artinya, pasangan gubernur dan wakil gubernur ini bisa dan mau bekerja untuk masyarakat Jakarta.
Jokowi menemukan penyebab banjir Jalan Thamrin hanya dengan cara yang amat simpel: memblusuk ke saluran pembuang air di jalan tersebut, yang ternyata sempit dan banyak sampah. Mendisiplinkan aparat DKI Jakarta agar melayani masyarakat dengan memberhentikan lurah, camat, walikota yang tidak becus atau tidak mau mengurusi wilayah mereka. Ahok meneruskan kebijakan itu dengan lebih tegas dan keras –juga dalam arti sebenarnya, bicara Ahok memang keras dan blak-blakan.
Soal gaya Ahok yang blak-blakan inilah menyebabkan dia kena perkara: didakwa menista Islam. Dalam beberapa kali sidang perkara ini, rasanya belum jelas benar siapa yang merasa dinista. Apakah pemeluk agama identik dengan agama yang dipeluknya? Apakah nilai-nilai suatu agama otomatis merasuk ke pada diri pemeluknya? Diskursus keagamaan, terutama tentang Islam, di Indonesia dan di sejumlah negara mayoritas muslim memang peka dan mudah mengundang emosi daripada mendalami religi. Penghayatan keagamaan dikalahkan oleh simbol-simbol ritual.
Memang, pilihan antara penghayatan dan simbol keagamaan bukan masalah baru. Adalah Iding Rosyidin, kepala departemen politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Negeri Jakarta, mengutip ucapan Muhammad Abduh, seorang reformis dari Mesir. Kata Abduh: “Saya melawat ke Barat dan melihat Islam di sana, bukan Muslim. Saya balik ke Timur dan melihat Muslim, bukan Islam.” (Jakarta Post, 21 Februari 2017).
Dalam kaitan soal Ahok, tampaknya ucapan Muhammad Abduh relevan. Mana yang mesti dipilih, seorang non-muslim yang menerapkan nilai-nilai Islami, atau Muslim yang tidak mencerminkan nilai-nilai Islami?
Ini mengingatkan sebuah survei yang dilakukan oleh Universitas George Washington beberapa tahun lalu: negara manakah yang mempraktikkan nilai-nilai Islami. Hasilnya, yang paling Islami adalah Selandia Baru, dan 30 negara di peringkat atas, tak satu pun negara yang berdasarkan Islam atau negara yang mayoritasnya pemeluk Islam. Kalau tak salah ingat, Malaysia berada di peringkat ke-33, dan Arab Saudi 37.
Memang, pernyataan bahwa pemeluk Islam tidak identik dengan Islam tak lalu berarti para pemeluk Islam cenderung tidak Islami. Masalahnya, dalam hidup sehari-hari, tidak mudah mengatakan bahwa Muslim A adalah seorang yang Islami atau sebaliknya. Siapa pula yang berhak menilainya?
Namun, berkaitan dengan memilih seorang pemimpin, kita boleh atau berhak menilai. Sebab, bagaimana kita akan memilih salah satu bila kita tidak mempunyai penilaian? Lalu apa itu nilai-nilai Islami itu? Iding Rosyidin mengutip Sura Al-Baqarah ayat 124. Itulah surah yang mengisahkan pengangkatan Nabi Ibrahim menjadi pemimpin. Lalu Nabi Ibrahim memohon, agar anak turunnya pun dijadikan pemimpin. Maka Allah bersabda: “Tidak bagi mereka yang berlaku tidak adil.”
Itu salah satu nilai Islami. Menurut Hussein Askari, profesor masalah-masalah internasional di George Washington University yang menyelenggarakan survei tentang negara-negara yang Islami, nilai Islami yang lain adalah: antikorupsi, antipenindasan, menegakkan keadilan, semua sama di depan hukum, kebebasan beragama, mengutamakan musyawarah dan perdamaian, antara lain. Para ulama bisa menambah daftar yang Islami itu, dengan antara lain mengingat perilaku Nabi Muhammad SAW.
Ada yang bertanya, bagaimana menentukan pilihan pada pemilihan gubernur atau bupati atau wali kota yang hanya satu calon yang sudah melakukan tugas sebagai gubernur dan wakilnya, sedangkan yang lain belum?
Bukankah yang belum pernah menjadi gubernur atau wakil gubernur juga sudah melakukan pekerjaan di lain-lain bidang? Bukankah itu berarti ada rekam jejak yang bisa dinilai? Oleh karena itu adalah penting mengetahui kinerja para calon pemimpin. Inilah saya kira yang bisa membekali para pemilih agar bisa dengan akal sehat menentukan pilihan. Ini tentu bukan hanya tugas para tim sukses masing-masing calon, juga media massa, dan kalau anda hendak ambil bagian, ya tugas kita semua. Tujuannya: mendapatkan pemimpin yang Islami, Muslim atau bukan, karena diakui dunia bahwa Islam adalah agama yang menawarkan nilai-nilai kebaikan, dunia-akhirat. Amin.
[Bambang Bujono, penulis independen di Jakarta]
