Koran Sulindo – Pada Kamis malam (27/9), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) rencananya akan meresmikan Jalan Tol Depok-Antasari (Desari) Seksi I, ruas Antasari-Brigif, sepanjang 5,8 kilometer. Sepanjang pekan pertama sejak pengoperasian tol tersebut tak akan ada pengenaan tarif alias cuma-cuma bagi pengguna.
Diungkapkan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna, pihaknya masih menghitung besaran tarif yang akan diberlakukan. Tapi, ada kemungkinan tarif yang akan diberlakukan sebesar Rp 1.000 per kilometer, seperti halnya tol di luar kota yang sedang dibangun. “Masih proses. Nanti akan diumumkan tarifnya setelah ditetapkan,” ujar Herry di Jakarta, Rabu (26/9).
Jalan Tol Desari merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional yang digarap Waskita Toll Road (WTR). Perusahaan ini memiliki 25% saham Citra Waspphutowa. Seperti banyak diberitakan berbagai media, pengerjaan proyek jalan tol ini sempat terganggu karena adanya kerusakan girder.
Pada bulan September ini, menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kementerian PUPR juga akan meresmikan Jalan Tol Pejagan-Pemalang dan Solo-Sragen. Adapun ruas Jalan Tol Sragen-Ngawi dan Porong-Gempol siap dioperasikan pada September ini juga. Adapun ruas Jalan Tol Salatiga-Kartasura akan diresmikan pada bulan depan, Oktober 2018.
Pada November 2018, Tol Pemalang-Batang dan Batang-Semarang siap diresmikan secara penuh. Lalu, pada Desember 2018, Jalan Tol Wilangan-Kertosono dan Pasuruan-Grati-Probolinggo siap digunakan secara penuh. “Tol Pejagan-Pemalang dan Solo-Sragen sudah 100 persen dan siap dioperasikan,” ujar Basuki.
Rencananya, pada akhir tahun 2019, Kementerian PUPR dapat menghubungkan jalan tol dari Merak di Banten hingga Banyuwangi di Jawa Timur sepanjang 1.150 kilometer. Dalam pembangunannya, pemerintah tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tapi juga menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Juga ada yang dibuat dengan pembiayaan penuh swasta, untuk jalan tol yang layak secara ekonomi dan finansial. “Dengan demikian, APBN bisa difokuskan bagi infrastruktur yang membutuhkan investasi langsung pemerintah,” tutur Basuki pada Juni 2018 lalu.
Tujuan dibangunnya jalan tol trans Jawa ini antara lain untuk meningkatkan konektivitas di Pulau Jawa dan menurunkan biaya logistik. Karena, Pulau Jawa berkontribusi lebih dari 50% pada pertumbuhan ekonomi nasional. Tujuan lainnya adalah mendorong berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di area istirah (rest area) jalan tol.
“Kreativitas pemerintah daerah sangat penting dalam memfasilitasi perkembangan UMKM,” demikian keterangan dari Kementerian PUPR. [PUR]
