Presiden Joko Widodo tak bosan-bosannya menegaskan pentingnya hilirisasi dan industrialisasi dilakukan di Tanah Air. Dia mengungkap kembali soal hilirisasi dan industrialisasi ini saat meresmikan pabrik biodiesel milik PT Jhonlin Agro Raya di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, pada Kamis, 21 Oktober 2021
“Hilirisasi, industrialisasi harus dilakukan dan harus kita paksa untuk dilakukan,” tegasnya. Menurut Presiden, potensi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang dimiliki Indonesia mencapai 52 juta ton per tahunnya sehingga harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Presiden menjelaskan bahwa memperkuat industri biodiesel merupakan pilihan yang sangat strategis di masa mendatang demi ketahanan energi nasional dan menekan besarnya defisit neraca perdagangan akibat impor solar. “Catatan saya di tahun 2020 menghemat devisa sebesar Rp 38 triliun, diperkirakan di tahun 2021 akan menghemat devisa Rp 56 triliun,” ucapnya.
Sebelumnya, saat pemancangan pondasi (groundbreaking) pembangunan smelter milik PT Freeport Indonesia di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Selasa (12/10/2021), Presiden juga telah memerintahkan swasta dan seluruh badan usaha milik negara (BUMN) sektor tambang untuk melakukan hilirisasi.
Selama dua tahun kepemimpinan periode kedua pemerintahannya, Jokowi memang kerap menggaungkan hilirisasi sumber daya alam (SDA) sebagai keniscayaan. Deindustrialisasi dan perlambatan ekonomi yang terjadi pasca-commodity boom atau era tingginya harga dan permintaan komoditas SDA pada 2009-2014, seharusnya menjadi alarm bahwa Indonesia tak bisa selamanya bergantung pada ekspor bahan mentah.
Keseriusan untuk membangun hilirisasi juga sepatutnya menjadi koreksi kebijakan pemerintah yang kerap mengobral konsesi atas nama pembangunan pada beberapa dekade silam. Indonesia patut mencerna pengalaman pahit Indonesia pasca era commodity boom berakhir. Ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah menyebabkan dorongan ekspor besar-besaran saat harga sedang tinggi. Padahal, harga komoditas selalu berfluktuasi.
Ketika harga komoditas jatuh, Indonesia kembali mengandalkan konsumsi rumah tangga untuk menopang perekonomian. SDA yang begitu melimpah menjadi tidak optimal karena Indonesia tak melakukan hilirisasi.
Alhasil, eksploitasi sumber daya alam yang telah dilakukan besar-besaran tidak menghasilkan nilai tambah. Itu justru malah hanya meninggalkan kerusakan lingkungan bagi masyarakat sekitar di daerah penghasil sumber daya alam.
Perut Bumi yang telah dikeruk hanya menghasilkan barang mentah yang dijual murah ke negara lain. Ironisnya, barang mentah itu kemudian diolah di luar negeri menjadi barang bernilai yang kembali diimpor oleh Indonesia.
Hilirisasi yang terlambat dilakukan juga membuat elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja menurun. Ekspor bahan mentah bukanlah kegiatan ekonomi padat karya. Hal itu berbeda dengan hilirisasi industri yang mampu membuka jutaan lapangan kerja.
Presiden pada 13 Oktober 2021 mengatakan Indonesia harus segera menghentikan ekspor bahan mentah. Jika SDA tambang hanya dijual dalam bentuk mentah, masyarakat Indonesia hanya berperan sebagai “tukang gali.” Padahal, Indonesia memiliki kekayaan SDA yang sangat melimpah. Maka dari itu, ekspor bahan mentah harus dihentikan dan hilirisasi harus dilakukan besar-besaran.
“Kalau kita hanya tukang gali, kemudian kita kirim ke luar. Mereka buat smelter di sana, kemudian dijadikan barang setengah jadi atau barang jadi, kemudian kembali ke sini, kita beli, inilah yang sedikit demi sedikit, tahap demi setahap harus mulai kita hilangkan,” kata Presiden.
Jokowi ingin hilirisasi gencar dilakukan dengan memanfaatkan alih teknologi, namun tetap bijaksana dalam memanfaatkan hasil alam. Berkaca dari rentetan era commodity boom, Indonesia harus berani mengubah struktur ekonomi yang selama ini mengandalkan komoditas dan konsumsi, untuk masuk ke hilirisasi dan kemudian industrialisasi.
Jokowi mengaku tidak ingin Indonesia kehilangan kesempatan lagi untuk mengoptimalkan nilai tambah sumber daya alam setelah era booming minyak bumi pada 1970-an dan selanjutnya batu bara era 2000-an. Karena itu, dalam strategi besar bisnis negara, hilirisasi menjadi jalan yang ditujukan untuk keluar dari jebakan negara pengekspor bahan mentah, dan kemudian mempercepat revitalisasi industri pengolahan.
Hilirisasi merupakan proses meningkatkan nilai tambah dengan mengolah atau memurnikan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau jadi. Nilai produk bahan mentah akan semakin meningkat jika mengalami proses hilir dibandingkan dijual dalam bentuk mentah.
Hilirisasi juga memberi arti penting dalam rantai ekonomi, karena akan menghadirkan pemasok dan industri lain, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, dan meningkatkan penerimaan pajak bagi negara.
Tak hanya dari sektor pertambangan, Presiden juga secara eksplisit mengungkapkan rencananya untuk menghentikan ekspor bahan mentah dari sektor pertanian.
Komoditas sawit, misalnya, diarahkan untuk diproses agar menghasilkan nilai tambah yang tinggi sehingga tidak hanya diekspor dalam bentuk minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), melainkan mengarah pada barang jadi lainnya seperti mentega, kosmetik ataupun bahan bakar biodiesel. Larangan ekspor CPO, diisyaratkan Jokowi, akan diberlakukan setelah larangan ekspor bauksit mentah.
Seruan Jokowi itu dikuatkan dengan perintah kepada jajaran menteri agar menyiapkan segala mitigasi untuk menghadapi konsekuensi hukum dan ekonomi jika Indonesia telah secara penuh menghentikan ekspor bahan mentah.
Upaya menghentikan ekspor bahan mentah sudah berjalan saat ini. Pemerintah menutup keran ekspor produk mineral sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba).
Larangan ekspor mineral bijih nikel sudah diberlakukan pada 1 Januari 2020, sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengusahaan Pertambangan Minerba. Larangan ekspor bijih nikel diberlakukan salah satunya untuk mendukung program kendaraan listrik.
Menurut data yang dipaparkan Jokowi, Indonesia memiliki 25 persen cadangan nikel di dunia dengan jumlah 21 juta ton. Sehingga, Indonesia mengontrol hampir 30 persen produksi nikel global. Kekayaan alam Indonesia menambah keyakinan untuk membangun industri kendaraan listrik beserta baterainya.
Bijih nikel akan diolah di dalam negeri untuk menghasilkan katoda baterai, besi anti karat dan juga baterai lithium yang merupakan komponen kendaraan listrik. BUMN PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang telah mampu menghasilkan lembaran baja panas (hot strip mill) akan bermitra dengan industri otomotif untuk memproduksi badan mobil baru dan komponen mobil listrik.
Dengan begitu, Jokowi meyakini dalam 2-3 tahun ke depan, Indonesia sudah mampu memproduksi kendaraan listrik di dalam negeri.
Dengan berbagai tujuan tersebut, hilirisasi saat ini memang menjadi manifestasi penting untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam. Namun, hilirisasi diyakini masih akan menemui jalan terjal, karena pengolahan SDA mentah menjadi barang bernilai, membutuhkan teknologi dan investasi tinggi, termasuk dukungan politik.
Setidaknya Jokowi telah menentukan arah dan peta jalan kebijakan ekonomi untuk mengoreksi tata kelola SDA. Jika tidak dikelola dengan baik, kekayaan alam bisa menjadi bumerang yang mengakibatkan musibah dan ketidakadilan bagi masyarakat. Indonesia patut berharap hilirisasi tidak akan menjadi wacana yang timbul tenggelam tanpa jejak manfaat. [AT]
