Kritik terhadap kebijakan pemerintah dalam menangani kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng muncul dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel yang meminta pemerintah tegas dan tidak hanya menjadi “macan kertas”.
Gobel yang juga pernah menjadi Menteri Perdagangan memandang bahwa negara saat ini kalah dan gagal melindungi rakyatnya. Hal itu menurut dia terlihat dari permintaan maaf Menteri Perdagangan M.luthfi soal tidak mampu menangani masalah minyak goreng.
“Kondisi ini menunjukkan negara kalah dan didikte oleh situasi,” kata Gobel dalam keterangannya yang dilansir CNN, Jumat (18/3).
Dia menambahkan, bahwa masalah sesungguhnya bukan di produksi karena Indonesia masih menjadi penghasil CPO terbesar di dunia. Masalahnya sesungguhnya pengusaha memilih menjual produksinya ke luar negeri dengan harga lebih mahal dibanding harga dalam negeri sesuai harga yang diatur pemerintah.
“Ini yang menjadi penyebab kelangkaan. Jadi bukan ditimbun ibu-ibu seperti pernyataan pejabat Kemendag yang asbun itu. Terbukti setelah batasan harga dihapus, minyak goreng berlimpah lagi,” kata Gobel.
Menurut dia negara harus berpihak ke rakyat, melindungi rakyat dan memakmurkan masyarakat. Karena minyak goreng masuk ke dalam barang strategis, bukan sekunder atau tersier seperti elektronika. Sehingga harganya tidak bisa di lepas ke pasar.
Menurutnya, cara mengatas masalah harga minyak goreng hanya butuh keberanian, ketegasan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan pendekatan kemanusiaan pemerintah terhadap produsen minyak goreng dan produsen CPO.
“Tugas pemerintah mengatur dan bertindak di lapangan, bukan cuma ngomong dan mondar-mandir. Jangan jadi macan kertas dan jangan menjadi macan ompong,” kata Gobel.
Dia menambahkan bahwa pencabutan HET minyak goreng kemasan dan menaikkan HET minyak goreng curah sama saja membiarkan masyarakat kecil disorong untuk bertarung melawan raksasa pengusaha.
Sebelumnya, Lutfi menyampaikan permohonan maaf karena belum mampu menangani permasalahan minyak goreng. Ia menduga kelangkaan minyak goreng salah satunya disebabkan oleh mafia dan spekulan yang mengambil keuntungan, sehingga berbagai kebijakan yang telah ia buat tidak efektif.
“Dengan permohonan maaf Kementerian Perdagangan tidak dapat mengontrol karena ini sifat manusia yang rakus dan jahat,” ucapnya dalam rapat bersama Komisi VI DPR, Kamis (17/3). [PAR]
