Koran Sulindo – Menjelang perhelatan pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia di Bali pada Oktober ini diwarnai protes dari organisasi rakyat. Organisasi rakyat yang tergabung dalam Aliansi Konferensi Rakyat Global menilai kerja sama pemerintah dengan IMF dan Bank Dunia hanya semakin memiskinkan rakyat.
Aksi yang digelar pada Jumat (5/10) pagi ini juga bertujuan memprotes reaksi berlebihan Kepolisian Daerah (Polda) Bali yang melarang segenap masyarakat termasuk untuk menyampaikan pendapat selama perhelatan pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia itu. Aksi berbagai organisasi rakyat itu berawal dari depan kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali yang berada di Jalan Plawa, Denpasar dengan tujuan kantor Polda Bali.
Seperti dikutip dari kabarbali.com, Koordinator aksi, Dimas menuturkan, pihaknya membawa 3 tuntuan dalam aksi kali ini. Pertama, mereka meminta agar aparat dan pemerintah menghentikan kebijakan dan aturan yang memberangus serta mengekang hak rakyat atas kebebasan berkumpul, berekspresi, berorganisasi dan mengemukakan pendapat, terutama ketika menyikapi pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia di Bali.
Lalu, mereka juga mendesak agar surat Polda Bali yang melarang rakyat menggelar demonstrasi menyikapi pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia untuk dicabut. Terakhir, mendesak pemerintah untuk memberi jaminan dan perlindungan atas pelaksanaan kegiatan masyarakat sipil dalam rangka merepons pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia sebagai wujud penegakan demokrasi.
Dalam aksi itu, aparat kepolisian dari Polda Bali sempat memberikan respons berlebihan atas aksi yang digelar berbagai organisasi rakyat itu. Aparat tampak berupaya membubarkan aksi yang digelar para demonstran. Sempat terjadi ketegangan. Pasalnya, aparat meminta para demonstran memindahkan lokasi aksinya. Para demonstran bergeming. Para pimpinan organisasi rakyat lalu diterima untuk beraudiensi dengan pimpinan Polda Bali.
Dalam aksi itu, para demonstran meneriakkan yel-yel berupa “Jokowi-JK Boneka Amerika, Jokowi-JK Rezim Anti-rakyat, Anti-demokrasi, Anti-rakyat miskin, Jokowi Fasis” dan sejumlah yel-yel lainnya.
Menanggapi pelarangan ini, Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi SP melalui pesan WhatsApp mengatakan, sebaiknya hal itu ditanyakan langsung kepada Kepala Kepolisian RI dan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto. Secara terpisah, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Abetnego Tarigan mengatakan, pihaknya mengaku heran dengan pelarangan tersebut. Pasalnya, kegiatan serupa yang digelar masyarakat sipil sama sekali tidak mendapat pelarangan.
“Mungkin saja RRI yang berlebihan, coba dicek lagi. Aku nggak ikuti dengan baik soal IMF dan Bank Dunia ini,” kata Abetnego.
Agenda pokok pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia di Bali adalah mempromosikan apa yang disebut sebagai hyperglobalization. Istilah ini merujuk kepada apa yang disebut sebagai memaksimalkan pembiayaan pembangunan (MFD). Dan Grup Bank Dunia telah menetapkan pendekatan MFD pada Maret 2018. Visinya hingga 2030 menargetkan peran pembiayaan G20 dan Bank Pembangunan Multilateral (MDB) secara kolektif antara 25 persen hingga 35 persen dalam setiap periode tiga tahunan.
G20 akan mengukur kinerja MDB sejauh mana lembaga tersebut memanfaatkan investasi swasta. Dan MDB akan mengukur kinerja negara-negara yang mendapatkan pinjaman seefektif apa mereka memanfaatkan investasi swasta. Proyek percontohan MFD melibatkan 9 negara dan Indonesia merupakan salah satunya.
Proyek percontohan MFD ini merupakan keterlibatan swasta dalam sektor energi, transportasi dan infrastruktur. Di masa mendatang – kendati Grup Bank Dunia awalnya fokus pada infrastruktur – proyek MFD ini juga akan terlibat di sektor kesehatan, pendidikan, keuangan dan pertanian kecil serta menengah. Pendeknya, Grup Bank Dunia ingin mempromosikan upaya untuk menghilangkan sebagian besar hambatan atau dengan kata lain efisiensi biaya transaksi yang selama ini dinilai menghambat arus perdagangan modal. Itulah yang akan diresmikan yang tidak saja melibatkan IMF dan Bank Dunia melainkan juga PBB. [KRG]
