Koran Sulindo – Presiden Joko Widodo mengatakan banyak yang bertanya kepada dirinya, apakah demokrasi Indonesia sudah terlalu bebas dan keblabasan.
“Saya jawab iya. Demokrasi kita ini sudah terlalu kebablasan, ”kata Presiden Jokowi, saat memberikan sambutan pada acara Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/2).
Menurut Jokowi, praktik demokrasi politik yang dilaksanakan Indonesia membuka peluang terjadinya artikulasi politik yang ekstrem, seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme, dan terorisme. Juga ajaran yang lain yang bertentangan dengan Pancasila.
“Penyimpangan praktik demokrasi itu mengambil bentuk nyata, ya seperti yang kita lihat akhir-akhir ini, politisasi SARA,” katanya.
Kunci dalam demokrasi yang sudah terlalu kebablasan ini adalah penegakan hukum.
“Aparat hukum harus tegas, tidak usah ragu-ragu. Jangan sampai kita lupa, terus-menerus berurusan dengan hal-hal dalam, seperti dalam 4-5 bulan ini, yang kita hadapi, sehingga energi kita habis dan lupa pada persoalan masalah ekonomi kita,” kata Jokowi.
Masih Bersatu
Jokowi juga bercerita banyak pertanyaan yang ditujukan kepadanya, terutama tentang 4-5 bulan terakhir ini, saat warga negara disuguhi persoalan-persoalan bangsa yang banyak menjadikan tanda tanya, apakah bangsa kita masih bersatu?
“Saya jawab, bangsa kita masih bersatu,” kata Presiden.
Menurut Jokowi Indonesia adalah sangat beraneka ragam dan majemuk. Keberagaman yang melekat pada bangsa Indonesia ini menjadi jati diri, identitas, sekaligus entitas Indonesia sebagai suatu bangsa.
Banyaknya berita bohong, fitnah, dan ujaran kebencian dapat menjurus kepada perpecahan bangsa Indonesia. Namun Presiden meyakini bahwa ujian ini akan menjadikan bangsa Indonesia semakin dewasa, matang, tahan uji, dan bukan malah melemahkan.
“Kalau tenaga dan pikiran kita habis, kita lupa pada pekerjaan utama kita yaitu menyejahterakan rakyat. Kuncinya dalam demokrasi yang kebablasan adalah penegakan hukum. Aparat hukum harus tegas tidak perlu ragu-ragu,” kata Jokowi. [setkab.go.id/ Humas Kemensetneg/DAS]
