Koran Sulindo – Presiden Joko Widodo mempertanyakan harus setiap tahun mencarikan solusi utang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kepada rumah sakit-rumah sakit.
“Mestinya sudah rampunglah di Menteri Kesehatan, di Dirut BPJS, urusan pembayaran hutang rumah sakit sampai Presiden. Kalau tahun depan masih diulang kebangetan,” kata Presiden Jokowi, saat memberikan sambutan pada Pembukaan Kongres XIV Persatuan Rumah Sakit Seluruh Inonesia (PERSI), di Plenary Hall Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (17/10/2018), seperti dikutip setkab.go.id.
Menurut Jokowi, ia mengetahui problem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) itu sekitar sebulan atau 5 minggu sebelumnya.
“Tapi ini sebetulnya urusannya Dirut BPJS tidak sampai Presiden, harus kita putus tambah Rp4,9 triliun,” katanya.
Itupun masih kurang karena kebutuhannya ternyata bukan Rp4,9 triliun.
“Lha kok enak banget ini, kalau kurang minta, kalau kurang minta. Mestinya ada manajemen sistem yang jelas sehingga rumah sakit kepastian pembayaran itu jelas,” katanya.
Presiden mengakui problem utang pembayaran BPJS Kesehatan ke rumah sakit itu sudah terjadi 3 tahun terakhir dan memang bukan persoalan mudah.
“Jadi jangan gampang komplain dulu, tidak mudah. Negara kita ini negara besar, jumlah rumah sakitnya ribuan, tersebar di 17.000 pulau yang kita miliki, 514 kota/kabupaten, 34 provinsi,” katanya.
Presiden mengaku sering memarahi Dirut BPJS Kesehatan karena menilai masalahnya terdapat di sistem.
“Sekali lagi kalau membangun sistemnya benar ini gampang. Selalu saya tekankan sistem, selalu saya tekankan manajemen, ya karena memang itu,” katanya.
Presiden bercerita sering blusukan ke rumah sakit tanpa mengajak menteri kesehatan dan Dirut BPJS Kesehatan.
“Saya pengen kontrol saya pengen cek, dan suaranya, ‘Pak ini hutang kita sudah puluhan milyar belum dibayar’, ngerti saya. Jadi Pak Dirut, rumah sakit, tidak usah bicara banyak di media, saya sudah ngerti,” kata Jokowi.
Duit Gede Banget
Presiden lalu menunjuk data BPJS Kesehatan yang menyatakan biaya untuk pengidap penyakit katastropik, penyakit yang mematikan, sangat tinggi.
Pada 2017, misalnya, klaim kasus untuk penyakit jantung Rp9,25 triliun.
“Gede banget, gede banget lho Rp9,25 triliun itu duit gede banget, untuk tadi penyakit jantung,” kata Presiden.
Sementara klaim untuk pengobatan kanker Rp3 triliun, untuk gagal ginjal Rp2,2 triliun, untuk penanganan stroke Rp.2,2 triliun. Presiden juga mempertanyakan klaim ke BPJS yang non-katastropik juga terbilang tinggi. Pada 2017, klaim untuk operasi katarak sebesar Rp2,6 triliun, fisioterapi sebesar Rp965 miliar.
“Hati-hati ini gede banget, dan ini mestinya menjadi kajian,” kata Jokowi.
Hadir dalam acara itu antara lain Menkes Nila F. Moelok, Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris, dan Ketua PERSI Dr. Kuntjoro AP,M.Kes. [DAS]
