Koran Sulindo – Presiden Joko Widodo memerintah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memperketat pengawasan proyek-proyek infrastruktur, terutama yang memasuki tahap konstruksi.
“Pekerjaan-pekerjaan itu memang pekerjaan detail. Tidak mungkin itu diawasi hanya sambil lalu, enggak bisa,” kata Presiden Jokowi, usai melantik para Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/2/2018), seperti dikutip setkab.go.id.
Dini hari tadi, cetakan tiang pancang tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) ambruk, sebanyak 7 orang luka-luka. Kecelakaan ini adalah yang ke-11 dalam setahun terakhir.
“Kita harapkan dengan pengawasan-pengawasan seperti itu, baik kelalaian, kesalahan-kesalahan di dalam mendirikan komponen-komponen yang mendukung konstruksi itu betul-betul terawasi satu per satu,”
Hari ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menghentikan sementara (moratorium) semua pengerjaan proyek tol layang.
“Tadi pagi kami sudah diskusi dengan Pak Menteri. Perintah pertama adalah moratorium semua pekerjaan yang elevated, itu akan kita hentikan semuanya,” kata Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Arie Setiadi Moerwanto, di Jakarta, Selasa (20/2/2018).
Rapat di PUPR
Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono hari ini menggelar rapat dengan Menteri Perhubungan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, serta seluruh Direktur Utama dari BUMN Karya, membahas banyaknya kecelakaan konstruksi pada proyek-proyek pemerintah.
Basuki mengatakan kecelakaan konstruksi pada proyek Tol Becakayu bukan karena rubuhnya tiang girder, namun karena merosotnya bekisting pier head saat kondisi beton masih basah.
Basuki memerintahkan moratorium atau pemberhentian sementara untuk semua pekerjaan layang di seluruh Indonesia, baik pembangunan LRT, jalan tol dan jembatan layang yang membutuhkan pekerjaan berat di atas (elevated).
“Kita lihat Transjawa, Transumatra, LRT di Palembang, LRT di Bekasi-Jakarta, Cibubur-Jakarta, semua berhenti dulu. Tidak hanya proyek strategis nasional, semua pekerjaan berat yang ‘elevated’ saya hentikan sementara,” kata Basuki.
Saat ini Komite Keselamatan Konstruksi dan Dirjen Bina Marga masih melakukan investigasi untuk memastikan penyebab kecelakaan Tol Becakayu.
PT Waskita Karya juga telah berkoordinasi dengan polisi menangani masalah ini. Saat ini pun sedang dilakukan investigasi secara internal maupun oleh pihak kepolisian untuk mendapatkan data dan informasi mengenai peristiwa tersebut dan diharapkan hasilnya sudah keluar dalam waktu 1×24 jam.
Menambah Jumlah Kecelakaan
Insiden ini menambah panjang deretan kecelakaan kerja pada proyek infrastruktur di Tanah Air sejak 2017.
Sebelumnya, jalur Kereta Bandara Soekarno-Hatta Longsor, Senin (5/2/2018). Hujan deras yang mengguyur wilayah Jabodetabek mengakibatkan aktivitas di underpass jalur kereta Bandara Soekarno-Hatta longsor, Senin (5/2/2018), tepatnya di Jalan Parimeter Selatan. Satu orang tewas setelah sempat terjebak di dalam kendaraan yang tertimbun longsor berjam-jam.
Lalu Crane Pengangkut Beton Proyek DDT di Matraman, Jakarta Timur, Ambruk Minggu (4/2/2018). Crane pengangkut beton proyek Double Double Track (DDT) di Jalan Matraman Raya, Jatinegara, ambruk pada Minggu (4/2/2018) pagi. Kecelakaan ini mengakibatkan empat pekerja tewas.
Pada Senin (22/1/2018), beton Girder Proyek LRT Pulogadung, Jakarta Timur, roboh. Konstruksi proyek Light Rapid Transit (LRT) di Jalan Kayu Raya, Pulogadung, Jakarta Timur, roboh, Senin (22/1/2018) dini hari. Lima pekerja proyek transportasi massal yang dikerjakan sejak pertengahan tahun 2016 itu terluka.
Ombusdman
Sementara itu Ombudsman Republik Indonesia (RI) mengindikasikan adanya potensi maladministrasi dalam pembangunan infrastruktur secara masif dalam waktu yang bersamaan.
Anggota Ombudsman RI Alvin Lie mengatakan dari perspektif publik sebagai penerima manfaat, kecelakaan-kecelakaan tersebut telah menurunkan kepercayaan publik terhadap kualitas, keamanan, dan keselamatan infrastruktur yang dibangun pemerintah.
Menurut Alvin, Presiden Jokowi dan menteri-menteri terkait perlu segera mengevaluasi kondisi ini yang sudah tergolong krisis menuju darurat keselamatan. Perlu tindakan luar biasa untuk menghentikan kecelakaan-kecelakaan ini dan mengantisipasi kecelakaan-kecelakaan berikutnya.
“Tidak bisa Business as Usual. Untuk mencegah terjadinya lagi kecelakaan proyek infrastruktur, diperlukan perhatian dari Presiden selaku pemimpin tertinggi,” kata Alvin. [DAS]
