Koran Sulindo – Pembangunan infrastruktur yang digenjot pemerintah Joko Widodo – Jusuf Kalla saat ini tidak serta merta meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Sayangnya, Presiden Jokowi baru memberi perhatian tentang pembangunan manusia Indonesia di akhir masa jabatannya.
Juru bicara pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengatakan, pihaknya sudah mengingatkan hal itu sejak agar pemerintah tidak mengesampingkan pembangunan manusia. Dan baru diperhatikan ketika memasuki tahun politik.
“Indonesia dalam penguasaan sains berdasarkan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) berada di peringkat 62 dari 70 negara,” tutur perempuan yang akrab disapa Sara ini dalam Seminar Nasional bertajuk “Outlook For Indonesia’s Presidential Election 2019” dalam rangka HUT ke-19 Habibie Center.
Dikatakan Sara, data serupa juga menunjukkan tentang minat membaca Indonesia yang berada di peringkat 64 dari 70 negara dan penguasaan matematika menempatkan Indonesia di peringkat 63 dari 70 negara. Kemudian, secara keseluruhan sistem pendidikan Indonesia juga hanya berada di peringkat 62 dari 72 negara.
“Indonesia kalah dari Korea Selatan yang kini berada di peringkat puncak dan Vietnam sudah berada di peringkat ke-8 dunia,” kata Sara menambahkan.
Ia menduga, rendahnya peringkat kualitas manusia dari berbagai aspek itu karena persoalan manajemen, kualitas sistem pendidikan dan kurangnya dukungan meningkatkan kualitas pengajar. Jadi, sama sekali bukan karena anggarannya. Terlebih negara telah mengalokasikan 20 persen dari APBN untuk pendidikan.
Bukti bahwa pembangunan infrastruktur tidak mendorong peningkatan kualitas hidup adalah melambatnya angka penurunan kemiskinan di Indonesia. Pemerintahan saat ini dinilai hanya mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sekitar 500 ribu orang per tahun. Penurunan jumlah penduduk miskin paling lambat dalam dua dekade terakhir.
Angka itu, kata Sara, jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan 2 periode masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sekitar 700 ribu orang per tahun pada periode pertama dan sekitar 900 ribu orang per tahun pada periode kedua. Juga kalah jika dibandingkan masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri yang mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sekitar 600 ribu orang per tahun.
“Kalau Gus Dur mencapai sekitar 5,05 juta jiwa per tahun,” ujar Sara.
Soal ini, Sara memastikan, Prabowo-Sandi telah menyiapkan program untuk mengatasi hal tersebut. Pembangunan dipastikan akan berjalan di semua sektor secara berkelanjutan. Salah satu yang dibenahi adalah data penerima bantuan yang tidak akurat selama ini.
Pembangunan semua sektor itu, kata Sara, menjadi penting dilakukan untuk menghadapi bonus demografi 2030. Pembangunan itu meliputi perbaikan gizi anak, peningkatan sistem pendidikan, penguatan ketahanan energi (terutama terbarukan) dan sistem pertahanan, serta kebijakan mengatasi masalah lingkungan.
“Pembangunan semua sektor itu akan menjadi prioritas, tidak hanya satu dimensi. Kita harus segera berbenah dengan tepat. Dan Prabowo-Sandi mampu menjawab tantangan itu dengan solusi yang sesuai,” kata Sara.
Presiden Jokowi memastikan pada tahun terakhir kepemimpinannya akan fokus kepada pembangunan manusia yang terdiri atas 3 ukuran yaitu perlindungan sosial, pendidikan dan kesehatan. Karena itu, anggaran untuk perlindungan sosial, misalnya, diklaim meningkat setiap tahunnya. Pun demikian dengan anggaran kesehatan.
Kualitas kehidupan manusia Indonesia diklaim Presiden Jokowi kian membaik dalam 4 tahun terakhir. Ia menyebut Indonesia sudah masuk dalam kategori high human development (pembangunan manusia di peringkat atas). Itu tampak dari indeks pembangunan manusia meningkat dari 68,90 pada 2014 menjadi 70,18 pada 2017. Indeks pembangunan manusia disebut Jokowi merupakan hasil dari sejumlah program pemerintah.
Dalam bidang kesehatan, kata Jokowi, sekitar 92,4 juta penduduk Indonesia sudah mendapatkan bantuan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jumlah tersebut mencakup 25,95 juta orang miskin dan rentan miskin. Di bidang pendidikan, kata Jokowi, penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) telah mencapai 20 juta peserta didik. Juga menyalurkan program beasiswa bidik misi bagi mahasiswa.
Pemerintah juga disebut telah memberikan jaminan perlindungan sosial melalui stabilitas harga bahan pokok dan penyaluran bantuan sosial. Pemerintah kini telah menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta keluarga. [KRG]
