Koran Sulindo – Wacana pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri membuka perbedaan pandangan antara Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Juru Bicara Wakil Presiden, Husain Abdullah, mengatakan tidak ada perbedaan pandangan antara presiden dan wakil presiden, karena belum ada keputusan final tentang pembentukan Densus Tipikor.
Menurut Husain, pandangan dan sikap Kalla dalam kapasitas sebagai wakil presiden, tentu akan jadi pertimbangan bagi Jokowi dalam mengambil keputusan. Kalla juga pasti akan bertemu presiden mendiskusikan masalah lembaga baru itu.
“Jadi jangan Fahri Hamzah menyebut JK ngomong seenaknya. Ini harus dipahami Fahri bahwa apa yang dikatakan Pak JK ada logika berfikirnya dan punya alasan argumentatif. Pastinya Pak JK tidak berbicara seenaknya,” kata Husain, di di Jakarta, Rabu (18/10), melalui rilis media.
Saat ini terdapat enam institusi yang yang menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum, yaitu BPK, BPKP, Kepolisian Indonesia, Kejaksaan Agung, Kehakiman, dan KPK.
Bila institusi bertambah lagi, dikhawatirkan kerja pemerintah hanya membuat laporan saja. Di lain pihak kemungkinan akan terjadi ketakutan berlebihan dalam proses pengambilan keputusan serta kebijakan pada penyelenggara negara.
Fahri Hamzah
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyayangkan perbedaan sikap antara Jokowi dan Kalla mengenai Densus Tipikor Polri.
Juru bicara presiden, Johan Budi, mengatakan presiden tidak berkeratan dengan rencana Polri membentuk Densus Tipikor, selama bermanfaat dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Sedangkan Kalla mengatakan Densus Tipikor tidak perlu dibentuk, lebih baik memaksimalkan KPK saja.
“Manajemennya seharusnya bukan ‘manajemen pasar klontong’. Harusnya hasil rapat di DPR ini oleh presiden dan wapres itu dibawa dulu ke rapat kabinet,” kata Fahri di DPR, Jakarta, Rabu (18/10).
Politikus pecatan PKS ini mengatakan rapat-rapat di Komisi III belum selesai, sehingga belum mencapai kesimpulan untuk menolak atau mendukung pembentukan Densus Tipikor. Karena itu Fahri menyayangkan komentar JK yang menolak pembentukan Densus Tipikor.
“Kami ini lagi mikir serius, dia seenaknya ngomong kayak gitu. Dia seenaknya saja ngomong. Saya kira ini tak punya etika,” kata Fahri.
Usulan pembentukan Densus Tipikor ini muncul dari Polri yang diusulkan kepada Komisi III DPR. Komisi III kemudian melakukan rapat gabungan dengan Kapolri, Jaksa Agung, Menteri Hukum dan HAM, serta pimpinan KPK. Rapat ini masih akan dilanjutkan pada Senin (23/10) nanti. [DAS]
