Koran Sulindo – Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan Polri tidak melakukan penyadapan terhadap Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tito bersedia menjelaskan ke DPR jika memang dibutuhkan.
“Tidak ada Polri melakukan penyadapan terhadap bapak SBY, saya tegaskan,” kata Kapolri, setelah meluncurkan program Smile Police Polda Jawa Tengah di Polda Jawa Tengah, Jalan Pahlawan nomor 1, Semarang, Sabtu (4/2).
Kasus ini bermula dari persidangan kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), Selasa (31/1), ketika pengacara Ahok, Humphrey R Djemat bertanya kepada Ketua MUI Ma’ruf soal ada atau tidaknya telepon dari SBY pada pukul 10.16 WIB. Humprey menyebut ada pengaturan pertemuan dengan pasangan calon Pilgub DKI Agus Yudhoyono-Sylviana murni di Kantor PBNU dan juga agar ada fatwa penistaan agama oleh Ahok.
Ma’ruf membantahnya. Humphrey kemudian menyebut akan memberikan bukti soal hal ini.
Ahok lalu ikut berbicara dalam persidangan dalam konteks yang sama. Karena bantahan soal telepon SBY, Ahok mengaku berencana melaporkan Ma’ruf ke polisi. Belakangan, Ahok mengklarifikasi dirinya tak bermaksud memproses hukum Ma’ruf. Ahok juga meminta maaf kepada Ma’ruf, dan mengatakan mengetahui informasi soal komunikasi via telepon antara SBY dan Ma’ruf lewat situs berita daring.
Sehari setelahnya, SBY membuat konferensi pers yang mengatakan dari persidangan Ahok itu terkuak ada penyadapan terhadap dirinya.
Pilkada
Sebelumnya, Kapolri juga meminta semua lapisan masyarakat menjaga situasi aman terutama menjelang pelaksanaan Pilkada serentak pada 15 Februari 2017.
“Antara pemerintah dengan warga masyarakat dan seluruh anggota masyarakat saya minta bersatu dalam mengawal NKRI, negara kesatuan republik yang kita cintai ini,” kata Kapolri, pada acara Silaturahmi Ulama, Polri, TNI untuk Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Wadah NKRI, di Mapolda Jawa Tengah, Jumat (3/2).Kapolri menyebutkan perbedaan pilihan tidak dilarang karena itu merupakan hak politik setiap masyarakat dan bagian dari demokrasi.
“Kita beribadah untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Ini sangat penting sekali dalam rangka memupuk persatuan dan kesatuan. Apalagi, jelang pilkada terjadi polarisasi masyarakat, terpisah karena ada pilihan masing-masing. Jangan sampai perbedaan itu pemecah bagi kita,” kata Tito.
Kapolri juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudak terpancing provokasi dengan isu SARA yang saat ini makin marak terjadi baik di masyarakat maupun media sosial.
Silaturahmi akbar itu dihadiri 7.000 orang terdiri dari Polri, TNI, pemerintah daerah, tokoh-tokoh agama, dan para santri yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
Kegiatan itu diisi tausiyah Habib Lutfi dari Pekalongan. Saat di panggung, Kapolri tampak duduk persis di samping KH Maimun Zubair, pimpinan Ponpes Al Anwar, Rembang. [ntmcpolri.info/bidhumas Polda Jateng /NOR/DAS]
