Koran Sulindo –Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) mengusulkan agar pemerintah menerapkan karantina wilayah ketimbang ambil opsi lockdown. Dengan karantina wilayah, distribusi logistik seperti beras masih bisa terus berjalan.
“Karena distribusi beras masih bisa berjalan. Kalau lockdown, masyarakat tidak bisa ke mana-mana dan di rumah saja,” kata Wakil Ketua Umum Perpadi Billy Haryanto kepada wartawan, Senin (30/3).
Karantina wilayah, kata Billy, hanya membatasi pergerakan orang dari satu wilayah ke wilayah lainnya dan tidak membatasi pergerakan distribusi barang. “Jadi di perbatasan wilayah nantinya para sopir truk yang membawa beras tinggal menunjukkan kartu pas,” kata Billy.
Keberlangsungan pedagang beras, menurut Billy, menjadi penting di saat situasi krisis seperti sekarang ini. Karena peredaran beras di Jabodetabek 98 persen dipegang pelaku swasta. Selain itu banyak pekerja informal yang menggantungkan hidupnya dari distribusi beras.
“Kecuali Bulog yang dikelola BUMN yang pegang mau di-lockdown juga enggak masalah. Harus diingat, perhatikan kuli di pasar Cipinang rata-rata dari luar DKI, Serang, dan Karawang,” katanya.
Berbeda apabila pemerintah memberlakukan lockdown, pengusaha beras di daerah tidak akan mengirimkan berasnya ke Jakarta. Karena mereka khawatir beras tidak akan masuk karena pemberlakuan karantina total. Selain itu, diksi lockdown, menurut Billy, terkesan menakutkan bagi masyarakat
“Lockdown kan dikunci total, sopir-sopir truk yang membawa beras takut bila statusnya lockdown, karena beras tidak akan masuk. Arus logistik jadi terganggu. Dan kalau dengar kata lockdown, masyarakat jadi takut,” kata Billy.
Menurut Billy, distribusi beras menjadi sangat penting, karena di pasar induk beras Cipinang, ketersediaan beras hanya cukup untuk 25 hari ke depan. “Stok beras di pasar induk Cipinang cukup untuk 25 hari,” katanya. [WIS]
