Koran Sulindo – Rohaniwan Frans Magnis Suseno mengatakan persatuan Indonesia di ambang bahaya.
“Kalau hanya melihat ‘kami’ dan ‘mereka’, yang dilihat hanya perbedaan, persaingan, mungkin sentimen. Kita ditantang untuk betul-betul menghayati ‘kita bersama’,” kata Magnis, dalam acara refleksi akhir tahun bertajuk “Tantangan Merawat Kebangsaan Indonesia”, di Museum Nasional, Jakarta, Kamis (29/12).
Agamawan dan ahli filsafat itu mencontohkan tokoh-tokoh Islam pada awal berdirinya republik ini, yang meski pemeluk agamanya di Indonesia berjumlah mayoritas, namun tak menuntut kedudukan istimewa dalam Undang-Undang Dasar 1945.
“Itu sebetulnya menjadi modal dasar luar biasa yang lebih menggembrakan. Saya harap kita semua kembali ke kesetiaan untuk menerima perbedaan,” katanya.
Magnis juga mengingatkan agama harusnya terasa sebagai rahmat tak hanya bagi kelompoknya, tapi seluruh anak bangsa.
“Agama tidak boleh menakutkan. Kalau menakutkan, masalahnya bukan agama tapi manusia yang sudah menyalahgunakannya,” kata Magnis.
Sementara itu Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Din Syamsudin, mengatakan ancaman perpecahan atas kemajemukan Indonesia bisa diselesaikan melalui dialog.
“Marilah sesama anak bangsa secara jernih duduk bersama berdialog dan membahas masalah-masalah yang ada untuk mencari jalan keluar,” katanya.
Ketua Pergerakan Indonesia Maju itu menganggap Indonesia tengah menghadapi tantangan serta ancaman atas kemajemukan bangsa Indonesia sendiri. Ia mengibaratkan persoalan itu seperti proses berumah tangga.
“Ibarat berumah tangga yang besar, ada anak yang berbeda pendapat itu biasa. Namun saya yakin rumah tangga itu akan baik-baik saja. Dan itulah yang dihadapi Indonesia sekarang,” kata Din.
Kecemasan akan keberagaman Indonesia juga diyatakan Wakil Ketua DPD GKR Ratu Hemas.
“Saya sudah mulai gelisah karena kebijakan-kebijakan yang masih kurang kondusif, kebijakan kepala daerah atau perda-perda yang sangat merugikan masyarakat yang memiliki kebinekaan,” kata Hemas.
Hemas berharap kesatuan bangsa tidak dirusak oknum-oknum yang memiliki kepentingan politik. Menurut Hemas suasana tak kondusif belakangan ini akibat adanya kelompok-kelompok yang memanfaatkan isu agama untuk kepentingan politik.
“Tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana kesatuan dan persatuan Indonesia sedang diuji dengan berbagai cara yang mendominasi ruang publik, dalam kepentingan yang bertentangan dengan spirit bangsa Indonesia sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika,” kata Hemas.
Acara ini digelar bersama antara lain oleh DPP Projo (Pro Jokowi), Ikatan Sarjana Katolik Indonesia, Jaringan Duta Joko Widodo, dan Iluni UI.
Stres Komunal
Sementara itu Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid mengatakan modal budaya bangsa Indonesia untuk merawat jiwa kebangsaan sangat kuat. Sayangnya belum tahu cara mengarahkan modal itu menjadi kekuatan konkret.
Salah satu tantangan terdepan saat ini adalah bagaimana bangsa ini menyikapi transformasi budaya dengan dominannya teknologi digital.
“Sebagai kolektif kita sesungguhnya belum tahu persis bagaimana cara memanfaatkan teknologi digital ini untuk kebaikan bersama,” katanya.
Teknologi digital yang punya potensi yang luar biasa justru meng-alienasi satu sama lain.
“Kalau kita lihat dalam group-group WA dalam satu tahun terakhir ini mungkin isinya pertengkaran terus. Bukan suatu percakapan yang beradab tentang bagaimana sebaiknya membangun, tetapi suatu pertengkaran. Kita dengan bersemangat bertempur untuk sesuatu yang kebenarannya saja belum tentu. Stres komunal. Ini perkara kebudayaan,” kata Hilmar.
Situasi saat ini menurut Hilmar adalah karakteristik sebuah masyarakat yang tidak memiliki kendali penuh terhadap teknologi. Secara kolektif masyarakat Indonesia gagap dengan transformasi digital. Kegagapan ini lalu melahirkan macam-macam kegelisahan.
“Dalam pembicaraan-pembicaraan diskusi publik yang sering saya hadiri, sering kali orang bertanya, sebetulnya arah bangsa ini ke mana? Padahal sederhana sekali. Tujuan didirikannya republik ini jelas tertera dalam Pembukaan UUD ’45. Jadi tidak ada lagi diskusi tentang arah. Bukan arah yang kita persoalkan, tapi cara kita mencapai tujuan tersebut,” katanya.
Menurut salah satu pendiri Seknas Jokowi itu pihak yang menarik manfaat dari situasi kegagapan semacam ini adalah yang menguasai teknologi.
“Harus ada sesuatu yang kita lakukan bersama untuk mengatasi keadaan ini. Masyarakat sendiri harus memegang kendali terhadap teknologi, bukan justru dikendalikan,” kata Hilmar. [DAS]
