Koran Sulindo – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mulai tahun ini memprogramkan pengiriman kepala desa dan pendamping desa studi ke luar negeri untuk percepatan pembangunan dan pengembangan desa.
“Pada tahun ini kami memprogramkan pengiriman kepala desa dan pendamping desa belajar atau studi ke luar negeri yang materi pendidikannya disesuaikan dengan kebutuhan desa masing-masing,” kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo ketika menjadi pembicara Seminar Nasional Tata Kelola Pemerintah Desa, di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (27/2/2019), seperti dikutip antaranews.com.
Menurut Eko, negara tujuan tempat belajar kades dan pendamping desa itu antara lain China, Jepang, Korea, dan Thailand.
Kepala desa dan pendamping desa yang akan dikirim studi ke luar negeri akan diseleksi secara ketat oleh tim khusus Kemdes PDTT. Program ini untuk mempercepat program pembangunan dan pengembangan desa sehingga ke depan tidak ada lagi desa tertinggal.
“Dalam beberapa tahun terakhir jumlah desa tertinggal berkurang hingga 50 persen, berdasarkan data saat ini masih ada 20 ribu desa tertinggal dan secara bertahap bisa dientaskan dengan program pembangunan yang didukung dana desa,” katanya.
Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 ditargetkan mengentaskan 5.000 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan meningkatkan 2.000 desa berkembang menjadi desa mandiri. Target tersebut terpenuhi pada 2018 bahkan melampaui angka yang ditetapkan dalam RPJMN yakni mencapai 6.518 desa tertinggal terentaskan menjadi desa berkembang dan 2.665 desa berkembang meningkat menjadi desa mandiri.
Mayoritas Masyarakat Puas
Sebelumnya, Menteri Desa mengatakan sebanyak 85 persen masyarakat Indonesia puas dengan program dana desa.
“Tingkat kepuasan masyarakat terhadap dana desa cukup tinggi. Kita lihat surveinya, bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap dana desa 85 persen. Salah satu tertinggi di kabinet,” kata Eko, di Jakarta, Jumat (22/2/2019), melalui rilis media.
Menurut Kemendesa, dana desa sejak 2015 hingga 2018 berhasil membangun jalan desa sepanjang 191.600 kilometer. Jika dipukul rata, maka setiap desa membangun sepanjang 2,5 km jalan desa sepanjang 4 tahun terakhir, atau sepanjang 625 Meter per tahunnya.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2019, di Ecovention Ocean Ecopark Taman Impian Jaya Ancol Jakarta, Rabu (20/2/2019) lalu, Eko mengatakan tak hanya jalan desa, dana desa digunakan untuk membangun ribuan infrastruktur dasar lainnya seperti MCK, Polindes, Posyandu, Jembatan, irigasi, dan gedung PAUD.
Menurut Eko, proses pelaksanaan dana desa dilakukan dengan prosedur cukup ketat. Untuk pencairan, misalnya, disalurkan melalui tiga tahap dengan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi.
“Kalau sudah cair tahap pertama, tahapan berikutnya tidak akan cair kalau tahapan sebelumnya belum dilaporkan,” katanya.
Pengawasan dana desa juga dilakukan ketat, dengan melibatkan pihak kepolisian, kejaksaan, lembaga/kementerian terkait, dan Satgas dana desa.
“Masyarakat juga antusias turut mengawasi dana desa,” kata Eko.
Pamer ke Roma
Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menghadiri forum internasional Dana Internasional untuk Pengembangan Agrikultural (International Fund for Agricultural Development/IFAD) Governing Council 2019 ke-42 di Roma, Italia yang digelar pada 14-15 Februari lalu.
Forum internasional tersebut fokus pada tema inovasi pedesaan dan kewirausahaan. IFAD dengan mandat khusus mentransformasi pedesaan memiliki peran penting dalam menciptakan inovasi dan kewirausahaan.
Mendes PDTT menjadi pembicara pada sesi interaktif yang berfokus pada dukungan (IFAD) dalam proses inovatif desa.
Dalam sesi ini Mendes berbagi pengalaman soal dana desa dan model pembagunan pedesaan di Indonesia serta berbagai capaian yang telah dicapai.
“Kalau kita melihat, selama 4 tahun telah terjadi penurunan angka kemiskinan, penurunan angka stunting dari 37 persen menjadi 30 persen, peningkatan pendapatan perkapita hampir 50 persen, pembukaan lapangan kerja melalui program Padat Karya Tunai (PKT), BUMDes, desa wisata, angka pengangguran di desa turun daripada di kota dan Gini ratio di desa terus meningkat. Jadi, telah banyak keberhasilan yang dicapai dari dana desa,” kata Eko, seperti dikutip kemendesa.go.id.
Presiden IFAD, Gilbert Houngbo, mengapresiasi keberhasilan itu yang dinilainya sejalan dengan program-program IFAD untuk membangun wilayah perdesaan melalui bidang pertanian.
“Apa yang paling mengesankan bagi saya adalah dalam program dana desa ini, pembangunan dilakukan terintegrasi antara sektor pembangunan sosial dan ekonomi,” kata Houngbo.
Dalam forum itu para delegasi mengeksplorasi bagaimana IFAD bekerja untuk memastikan pengembangan rantai usaha pertanian yang memiliki peran penting terhadap gender dan gizi. Selain itu juga terkait peran kewirausahaan sosial dan inovasi dalam mempromosikan ketahanan dan mengatasi tantangan global serta dampak teknologi baru pada masa depan pertanian telah mengalami perkembangan.
Forum itu juga meluncurkan Agribusiness Capital Fund (ABC Fund), panel pemuda dan briefing tentang G20.
Pemerintah telah menggelontorkan dana desa sejak 2015-2018 sebesar Rp 187 triliun dan pada 2018 lalu ditambah menjadi Rp 70 triliun; sehingga dalam 4 tahun, pemerintah menggelontorkan dana desa sebesar Rp 257 triliun.
Rumus dana desa sebanyak 72 persen dibagi rata kesemua desa, sebanyak 25 persen ditambahkan ke desa-desa berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah org miskin dan tingkat kesulitan geografis. Sedangkan sisanya ditambahkan untuk desa-desa yang masuk kategori tertinggal atau sangat tertinggal.
Selama 4 tahun ini dana desa telah membangun sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi masyarakat desa. Program ini telah membangun 1.140.378 meter jembatan, jalan desa 191.600 kilo meter, pasar desa sebanyak 8.983 unit, kegiatan BUMDesa sebanyak 37.830 unit, embung desa sebanyak 4.175 unit, sarana irigasi sebanyak 58.931 unit serta sarana-prasarana penunjang lainnya.
Selain itu, 959.569 unit sarana air bersih, 240.587 unit MCK, 9.692 unit Polindes, 50.854 unit PAUD, 24.820 unit Posyandu, serta drainase 29.557.922. [DAS]
