Koran Sulindo – Persiapan infrastruktur untuk adaptasi kebiasaan baru di sekolah dinilai sangat krusial, karena mengangkut keselamatan jutaan siswa, guru sekolah.
KPAI pun mengingatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai banyaknya masalah di sektor pendidikan yang membutuhkan penanganan darurat.
Seperti dari perbaikan sistem pembelajaran jarak jauh fase dua hingga penyiapan pembelajaran tatap muka dengan pemenuhan infrastruktur, yang diperlukan untuk memudahkan penerapan protokol kesehatan atau standar operasional adaptasi kebiasaan baru di sekolah.
“Bukan hanya masalah kuota internet, masalah minimnya infrastruktur sekolah mengancam nyawa anak-anak dan guru saat buka sekolah,” kata Komisioner Bidang Pendidikan KPAI Retno Listyarti di Jakarta, Minggu (30/8).
Data yang disampaikan Direktur SMP Kemdikbud dalam Rapat Koordinasi Nasional secara daring yang diselenggarakan KPAI pada Kamis (27/8) menunjukkan bahwa ada 3.347 sekolah yang saat ini sudah menggelar tatap muka, dan ada ribuan sekolah lainnya yang memaksa ingin buka sekolah tanpa pernah dipastikan kesiapan infrastruktur dan standar operasionalnya, baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dan Satuan Tugas Covid-19 pusat dan daerah.
Retno mengatakan, penyiapan infrastruktur untuk AKB membutuhkan dana yang tidak sedikit dan penyiapan tersebut tidak bisa mengandalkan dana Bantuan Operasional Sekolah karena tidak cukup.
“Pengalaman SMKN 11 Kota Bandung yang sudah menyiapkan infrastruktur adaptasi budaya baru di sekolah dalam pembelajaran tatap muka ternyata anggaran penyiapan sangat besar, tak bisa hanya mengandalkan dana BOS, tetapi juga BOSDA dan dukungan angaran Komite Sekolah,” kata Retno.
Data dari survei KPAI yang melibatkan 6.729 sekolah juga menunjukkan bahwa infrastruktur pendukung budaya bersih dan sehat di satuan pendidikan, baik sekolah maupun madrasah, masih minim.
Bahkan, sebelum ada pandemi Covid-19, sarana dan prasarana toilet, wastafel, sabun cuci tangan, tisu dan lain-lain juga masih tidak memadai.
KPAI mendorong anggaran pendidikan diprioritaskan untuk menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan untuk penerapan adaptasi kebiasaan baru di sekolah.
“Semua itu butuh anggaran yang tidak kecil, jadi seharusnya politik anggaran mulai diarahkan ke pendidikan, terutama penyiapan infrastruktur untuk memenuhi protokol kesehatan agar kita dapat menjamin dan memenuhi hak hidup, hak sehat dan hak pendidikan jutaan anak Indonesia dan para gurunya,” demikian Retno. [WIS]
