Koran Sulindo – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta polisi memproses secara hukum kelalaian pada proyek-proyek infrastruktur yang terjadi.
“Pimpinan DPR meminta Komisi III DPR memanggil dan mengundang kepala Kepolisian Indonesia untuk memproses secara hukum oknum yang lalai dalam membangun proyek infrastruktur,” kata Ketua DPR, Bambang Soesatyo, usai menghadiri pertemuan di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta, Selasa (20/2/2018), seperti dikutip antaranews.com.
DPR meminta polisi juga menyelidiki apakah ada penggelembungan biaya dan pengurangan spesifikasi teknis dalam proyek-proyek infrastruktur.
Kejadian terakhir adalah ambruknya tiang penyangga beton proyek Tol Bekasi Cawang Kampung Melayu (Becakayu), Jakarta Timur, dini hari tadi, yang menyebabkan tujuh pekerja luka-luka.
Kecelakaan ini adalah yang ke-8 pada proyek pembangunan infrastruktur dalam lima bulan terakhir, atau kurang lebih dua kali dalam sebulan.
Politisi Partai Golkar yang akrab dipanggil Bamsoet itu meminta Komisi V DPR memanggil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mempertanggungjawabkan insiden kecelakaan proyek pembangunan insfrastruktur yang sudah berulang kali terjadi.
“Kami juga Meminta Komisi V DPR mendorong pihak konsorsium kontraktor proyek atau penyedia jasa konstruksi proyek untuk mempertanggungjawabkan terjadinya insiden tersebut,” kata Bamsoet.
Komisi V DPR Panggil Kemen PUPR
Sementara itu Komisi V DPR RI segera memanggil Kementerian PUPR karena banyaknya kecelakaan dalam pembangunan infrastruktur setahun belakangan ini.
“Pemerintah seperti sedang kebut-kebutan menyelesaikan beberapa proyek nasional. Namun, di satu sisi justru mengorbankan keselamatan kerja. Waskita mendominasi kasus kecelakaan kerja yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir,” kata Ketua Komisi V DPR, Fary Djemi Francis, di Jakarta, Selasa (20/2/2018), seperti dikutip dpr.go.id.
Menurut politisi Partai Gerindra itu, Komisi V DPR telah memanggil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan direksi BUMN kekaryaan, namun yang dibahas seputar BUMN kekaryaan termasuk Waskita, mendominasi proyek strategis nasional (PSN).
“Persoalannya, Waskita tak hanya menggarap proyek pemerintah, tetapi juga proyek lain yang berasal dari swasta. Kami mengingatkan, jangan karena banyak kerja di luar pemerintah, kemudian pekerjaan pemerintah yang mereka anggap sedikit ini diabaikan keselamatannya,” katanya.
Komisi V dalam waktu dekat berencana membentuk panitia kerja (panja) soal keselamatan kerja proyek infrastruktur. Panja akan mendalami sejumlah kasus kecelakaan kerja yang terjadi, serta sanksi yang telah dijatuhkan terhadap penyedia jasa konstruksi.
Dalam catatan Komisi V, sampai saat ini ada 5 kejadian kecelakaan proyek Waskita. Yang terbaru, Selasa (20/2/2018) pagi, yakni robohnya tiang pancang proyek tol Becakayu yang menimpa 7 pekerja. Sebelumnya, terjadi juga longsoran di terowongan bandara Soekarno Hatta.
“Waskita harus bertanggung jawab. Jangan gara-gara kejar tayang, nyawa pekerja melayang,” kata Fary.
Evaluasi
Sementara itu Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan siap melakukan evaluasi dengan pihak-pihak terkait untuk menginvestigasi kecelakaan yang terjadi pada konstruksi di Proyek Jalan Tol Becakayu, Jakarta Timur.
“Saya harus bicarakan bersama apa saja case-nya. Semua ada teknisnya,” kata Rini, saat ditemui di Gedung Kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta, Selasa (20/2/2018), seperti dikutip antaranews.com.
Rini mengatakan evaluasi ini akan dilakukan bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan serta Kementerian Perhubungan agar kejadian serupa tidak lagi terjadi di kemudian hari.
“Nanti akan dirapatkan bersama, saya belum dapat laporannya,” kata Rini. [DAS]
