Jakarta – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Hendry Ch Bangun dalam keterangan pers menanggapi perihal program pemerintah yang menawarkan rumah bersubsidi untuk wartawan.
Pihaknya menilai program yang gagas oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ini sejalan dengan aspirasi nyata dari para anggota PWI di daerah.
“Saya dihubungi beberapa pengurus daerah yang menanyakan peluang mendapatkan rumah bersubsidi,” kata Hendry dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (16/4).
Pemerintah menawarkan 1.000 unit rumah bersubsidi khusus untuk wartawan, selain alokasi untuk guru, tenaga kesehatan, anggota TNI/Polri, dan masyarakat berpenghasilan rendah lainnya. Permintaan ini mencuat setelah penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian PKP, Kemenkomdigi, dan BPS pada 8 April lalu.
Hendry menilai program ini merupakan langkah yang tepat mengingat situasi industri media yang dalam tiga tahun terahir sedang tertekan. Kebutuhan wartawan akan tempat tinggal tetap menjadi prioritas karena banyak wartawan dengan penghasilan terbatas. Menurut Hendry hal ini tidak akan berpengaruh terhadap independensi pers.
“Ini langkah yang tepat dan tidak ada kaitannya dengan independensi pers,” tegas Hendry.
Hendry menegaskan, wartawan tetap akan menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional, memberi kritik, saran, dan solusi terhadap kebijakan publik.
Ia menegaskan bahwa PWI akan terus bersikap terbuka, memberikan kritik yang membangun, dan mendukung kebijakan pemerintah selama kebijakan tersebut berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Hendry, PWI membuka kesempatan bagi anggotanya yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti program ini, yakni masih aktif bekerja di media, memiliki sertifikat kompetensi, serta berpenghasilan tidak lebih dari Rp8 juta per bulan bagi yang lajang, atau Rp13 juta untuk yang sudah berkeluarga.
“Wartawan adalah profesi intelektual. Mereka bebas secara pikiran dan tidak melihat persoalan secara sempit,” pungkasnya. [IQT]
