Koran Sulindo – Wakil Ketua Komisi I DPR, Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) TB Hasanuddin, mengatakan paparan calon Kepala Badan Intelijen Nasional Komjen Budi Gunawan tentang fungsi dan peran BIN sangat menegaskan yang bersangkutan menguasainya. Selain itu BG juga menguasai masalah ideologi politik, proteksi masyarakat, dan masalah teroris.
Komisi I DPR menginginkan agar BG menjalankan visi-misi yang telah dipaparkannya dalam uji kelayakan.
“Kami menjalankan fungsi pengawasan, akan mengawasi kinerja Pak BG dalam menjalankan visi-misinya,” kata politikus PDI Perjuangan itu
Sebelumnya, sesuai rapat internal, Komisi I DPR menyatakan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan layak dan patut menjadi Kepala Badan Intelijen Negara, setelah yang bersangkutan memaparkan visi-misi dalam uji kelayakan dan kepatutan dihadapan anggota Komisi I DPR.
“Rapat internal Komisi I memberikan pertimbangan bahwa Budi Gunawan layak dan patut menjadi Kepala BIN menggantikan Sutiyoso,” kata Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari, dalam konferensi pers di Ruang Rapat Komisi I DPR, Jakarta, Rabu (7/9), seperti dikutip Antara.
Pertimbangan itu diambil setelah Komisi I DPR mendengarkan visi-misi BG dan melakukan pendalaman dalam uji kelayakan.
“Ada pertimbangan rapat internal namun tidak bisa kami sampaikan,”kata Abdul.
Setelah uji kepatutan dan kelayakan ini, mekanisme selanjutnya adalah Komisi I DPR akan mengirimkan surat ke pimpinan DPR tentang pertimbangan yang diberikan kepada BG. Setelah itu pimpinan DPR akan mengirimkan surat ke presiden terkait pertimbangan itu lalu kemudian BG dilantik sebagai kepala BIN.
Paparan BG
Dalam paparannya, BG mengatakan akan membangun sistem keamanan nasional yang merupakan satu komponen.
“Sistem keamanan nasional merupakan satu komponen yang memiliki empat dimensi yaitu keamanan manusia, kamtibmas, keamanan dalam negeri dan keamanan pertahanan,” kata BD, dalam uji kelayakan di Ruang Rapat Komisi I DPR itu.
Ancaman terhadap keamanan manusia meliputi keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, komunitas dan politik.
Ancaman terhadap Kamtibmas meliputi kriminal umum dan kejahatan terorganisasi lintas negara.
Ancaman terhadap keamanan dalam negeri meliputi separatisme, terorisme, spionase, sabotase, kekerasan politik, konflik horizontal, perang informasi, perang siber dan ekonomi nasional.
Lalu ancaman terhadap pertahanan seperti perang tidak terbatas, perang terbatas, konflik perbatasan dan pelanggaran wilayah.
Menghadapi ancaman itu, intelijen negara adalah lini pertama yang melakukan deteksi dini, peringatan dini, dan deteksi aksi terhadap berbagai bentuk dan sifat ancaman.
“Selain itu geostrategi mencakup ancaman skala global dengan berbagai ketegangan di berbagai wilayah terutama antara Amerika Serikat dan sekutunya, Rusia dan sekutunya seperti terjadi di kawasan Laut China Selatan,” katanya.
Persaingan global dalam bidang Polhukam juga terjadi dalam bentuk ancaman perang “proxy”.
Perkembangan Teknologi Infomasi dan Komunikasi (TIK) meningkatkan penggunaan internet dan telepon pintar sehingga menimbulkan ancaman infiltrasi melalui dunia maya dan telekomunikasi dan informasi atau “cyber war”. [DAS]
