Koran Sulindo – Pemerintah gencar membangun proyek infrastruktur kemaritiman di Indonesia timur. Itu dimaksudkan untuk menghubungkan daerah-daerah yang selama ini menjadi sumber perikanan di wilayah tersebut.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, keterhubungan atau konektivitas kemaritiman tersebut berupa pembukaan penerbangan atau rute pelayaran di Indonesia timur. Maka, ini menjadi tugas Menteri Perhubungan Budi Karya mendukungnya antara lain membuka penerbangan Garuda dan kapal Pelni.
Susi yang sedang mengikuti forum bisnis di Norwegia dan Denmark tidak berharap rute penerbangan dan pelayaran tersebut dibuka setiap hari. Bisa saja dengan tiga atau empat hari sepekan terutama ke wilayah-wilayah seperti Saumlaki dan Nusa Tenggara Timur.
Ia juga meminta pemeirntah untuk menyubsidi pengusaha angkutan udara atau laut agar membuka rute tersebut. Keterhubungan ini, kata Susi, akan memicu minat para pengusaha untuk berpartisipasi. Dampaknya, harga-harga barang bisa lebih murah.
Pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari janji pemerintah Joko Widodo ketika berkampanye. Itu sebabnya, alokasi terbesar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2017 diperuntukkan untuk infrastruktur.
Dalam dokumen janji kampanyenya, Jokowi akan membangun infrastruktur jalan baru sepanjang 2.000 kilometer, membangun 10 pelabuhan baru, 10 bandar udara baru, 10 kawasan industri baru, serta membangun 5.000 pasar baru. Kendati sebagian pihak menganggap pembangunan ini mirip di era Orde Baru dan zaman kolonial, pemerintah bergeming.
Sebelum Jokowi, pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono telah memulainya lewat Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) pada periode keduanya. Menggunakan konsep keterhubungan antar-koridor dengan jalan pembangunan infrastruktur baik jalan tol, bandara, kereta api dan lain-lain.
Yudhoyono pada waktu itu menetapkan nilai investasi sekitar Rp 4.662,7 triliun. Meliputi 1.667 proyek dengan enam koridor yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara dan Papua-Kepulauan Maluku. Penetapan koridor-koridor ekonomi dalam MP3EI sebagai cara untuk mengundang investor sebesar-besarnya atas tanah, air, udara dan kandungannya bagi modal. Skemanya lewat Private Public Partnership, terutama bergantung pada modal swasta asing. [KRG]
