Koran Sulindo – Pemerintah akan membangun Kota Palu Baru di lokasi baru karena tidak mungkin lagi dibangun di tempat semula.
“Untuk di Palu, teman-teman sudah tahu ada tiga hal, gerakan tanah atau gempa bumi, tsunami dan likuifaksi,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/10/2018), seperti dikutip antaranews.com.
Menurut Basuki, penanganan Kota Palu berbeda dengan di Lombok yang masih bisa di lokasi yang lama.
“Ini sudah berubah semua, kita ingin membangun Palu baru, berarti kita harus bikin master plan baru yang mengadopsi semua,” katanya.
Menteri PUPR belum dapat memperkirakan berapa biaya untuk membangun Kota Palu Baru karena rencana induknya belum ada, namun diperkirakan Rp5 triliun hingga Rp6 triliun.
Terdapat 3 alternatif lokasi Kota Palu Baru yaitu di Duyu, Pondok, dan Pembewe. Tiga lokasi alternatif itu masih diselidiki kondisi geologinya.
Basuki Ia menyebutkan penanganan perencanaan kota tersebut berada di bawah Deputi Regional Bapenas yang membawahi masalah agraria dan tata ruang, pekerjaan umum, dan pengembangan wilayah. Pembahasan rencana induk kota baru juga akan melibatkan BMKG dan para pakar geologi.
“Dalam 2 minggu ini akan saya laporkan ke Wapres untuk kita rapatkan dengan pemda dan semuanya untuk diteruskan,” katanya.
Dalam penyiapan masterplan relokasi rumah warga yang rusak, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hadi Sucahyono dan Ketua Satgas Penanggulangan Bencana Sulawesi Tengah Kementerian PUPR, Arie Setiadi Moerwanto. bersama perwakilan dari Kementerian ATR, Badan Geologi, Bappenas, Kanwil BPN dan Pemda telah melakukan survey di 3 lokasi yakni lokasi Duyu (78 ha), Tondo (88 ha), dan Pombewe (210 ha).
“Selanjutnya akan menunggu hasil penelitian tanah dan kondisi geologi lebih detail dari Badan Geologi dan Pusat Studi Gempa Nasional, agar bisa dipastikan lokasi untuk relokasi benar-benar aman,” kata Hadi Sucahyono, Jumat (12/10/2018) lalu.
Rencana Induk
Penyusunan Rencana Induk harus segera diselesaikan secepatnya agar mulai tahun 2019 bisa dibangun. Kkarena tidak mungkin membangun di tempat yang sama maka pemerintah menyiapkan hunian sementara (huntara).
“Ada sekitar 1.200 unit huntara, kita menghitung dari jumlah pengungsi, satu huntara kira-kira untuk 10 kepala keluarga atau 10 petak yang dilengkapi MCK, dapur umum, dan kebutuhan hidup lainnya,” katanya.
Pekerjaan utama saat ini adalah membuat master plan, membuat huntara dan membersihkan kota.
Sementara untuk perbaikan infrastruktur, sekolah darurat, rumah sakit, universitas, semuanya selesai dalam 2 tahun, mulai dari 2019 hingga 2021.
Saluran Air Minum Hancur
Sambungan Penyediaan Air Minum Palu, Sigi dan Donggala (Spam Pasigala) hancur hingga 90 persen akibat gempa yang melanda wilayah itu pada 28 September 2018.
“Kondisi Pasigala itu hancur 90 persen khususnya di bagian air baku atau di jaringan transmisinya,” kata Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Saliman Simanjuntak di Palu, Senin (15/10/2018), seperti dikutip antaranews.
Dari hasil pendataan Spam Pasigala yang diharapkan menyelesaikan problem air bersih di Kota Palu, Sigi dan Donggala pascagempa tidak bisa diharapkan lagi bisa menyuplai air ke tiga daerah tersebut. Padahal sebelumnya proyek tahun jamak yang telah menelan anggaran ratusan miliar rupiah ini dalam sebulan terakhir sebelum gempa sudah menyuplai air 100 liter per detik dari target 300 liter per detik.
Air tersebut didistribusi melalui jaringan PDAM Donggala di Kota Palu.
Selain itu, Spam yang direncanakan menyuplai air ke Palu, Sigi dan Donggala 300 liter per detik itu tidak bisa lagi mengharap sumber air dari Sungai Saluki karena di sumber tersebut mengalami kerusakan paling parah.
“Instalasi pengelolaan air itu mengalami kerusakan paling parah dari Saluki sampai Oloboju,” katanya.
Kondisi pipa terputus-putus sehingga sama sekali tidak bisa lagi difungsikan.
Saat ini suplai air dari Spam Pasigala sama sekali terhenti dan butuh waktu lama untuk membangun kembali infrastruktur tersebut.
Solusi yang dapat dilakukan adalah mengambil sumber air dari Oloboju, Kabupaten Sigi dan sumber-sumber air terdekat lainnya.
“Dan ini dikerjakan pemerintah pusat dan provinsi,” kata Saiman.
Harmoni dengan Bencana
Sebelumnya, Menteri PUPR mengatakan pentingnya masyarakat bisa hidup harmonis dengan bencana., karena Indonesia berada di cincin api sehingga rawan gempa bumi dan tsunami.
Hidup harmonis dengan bencana telah lama dilakukan masyarakat Indonesia seperti di Maros, rumah yang dibangun adalah rumah panggung dan terdapat perahu. “Ternyata untuk antisipasi banjir saat musim hujan. Rumah mereka tidak tergenang dan tetap bisa beraktivitas menggunakan perahu,” kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu, seperti dikutip pu.go.id.
Dalam membangun bangunan gedung, sejumlah regulasi telah diterbitkan mulai dari Rencana Tata Ruang yang mengatur zona mana yang bisa dan tidak bisa dibangun hingga persyaratan teknisnya. Peraturan zonasi sebagai alat pengendalian pemanfaatan ruang selain perijinan, pemberian insentif dan disinsentif serta sanksi.
“Pertama zonasi harus dipatuhi, kedua building code. Bila itu bisa dilakukan akan mengurangi risiko bencana. Kalau infrastruktur PUPR yang dibangun tentunya akan mematuhi kedua hal tersebut,” katanya.
Kementerian PUPR pada 2013 telah membangun rumah contoh tahan gempa dengan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) sebanyak 8 unit dan Rumah Instan Kayu (Rika) sebanyak 4 unit yang lokasinya berada di Petobo, sekitar 1 kilometer dari lokasi terjadinya Likuifaksi. Meski mengalami guncangan gempa magnitude 7,4 pada 28 September lalu, rumah Risha dan Rika ini tidak mengalami kerusakan. [DAS]
