Koran Sulindo – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menolak untuk memutar kembali film Pengkhianatan G30S/PKI. Sebagian pihak di antaranya TNI dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mempersilakan film tersebut untuk diputar lagi setiap 30 September.
Menurut Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti, film yang menjadi tontonan wajib di masa Orde Baru itu tidak layak untuk anak-anak. Ada beberapa alasan yang disampaikan Retno di antaranya karena mengandung adegan kekerasan dan sadistis.
Retno menuturkan, dalam film tersebut muncul beberapa adegan sadis dan kekerasan terutama ketika para jenderal dan perwira TNI Angkatan Darat (AD) diculik dari rumahnya. Semisal, penembakan terhadap Jenderal Ahmad Yani hingga darah yang menetes dari tubuh Ade Irma Nasution.
“Juga ketika film itu memperlihatkan adegan penyiletan salah satu wajah korban. Adegan kekerasan baik verbal maupun kekerasan fisik berupa penyiksaan dan pembunuhan akan menimbulkan trauma buruk dan membahayakan psikologis anak-anak,” kata Retno dalam keterangan resminya pada Minggu (17/9).
Selanjutnya, tutur Retno, dalam film tersebut banyak muncul kata-kata yang juga mengandung kekerasan. Semisal kata-kata “darahmu halal jenderal”. Juga kata-kata lain yang kemungkinan tidak akan dipahami anak-anak. Lalu, berbicara tentang film, menurut Retno, masih banyak film sejarah lain yang lebih mendidik dan layak disaksikan anak-anak.
Terlebih film sejarah sejatinya untuk membangkitkan rasa nasionalisme dan merangsang daya pikir kritis kepada anak-anak. Berdasarkan hal tersebut, Retno mengimbau para orang tua untuk mencegah anak-anak menonton film Pengkhianatan G30S/PKI demi kepentingan terbaik anak-anak.
Menjelang 30 September pada tahun ini, muncul permintaan beberapa kelompok masyarakat untuk memutar kembali film tersebut. Permintaan itu muncul setelah dihembuskan isu mengenai kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Indonesia.
TNI AD, misalnya, menginstruksikan kepada seluruh jajarannya di seluruh daerah untuk mengajak masyarakat nonton bareng film Pengkhianatan G30S/PKI. Kendati demikian, TNI belum mau merilis di daerah mana saja film tersebut akan diputar. Film ini resmi dihentikan pemutarannya setelah Soeharto mundur dari jabatannya.
Penghentian pemutaran film tersebut juga tidak terlepas dari permintaan para pensiunan jenderal terutama dari Angkatan Udara. Film itu terkesan menuduh Pangkalan Halim Perdanakusumah sebagai markas PKI. Apalagi lokasinya tidak jauh dari Lubang Buaya, tempat jenazah para jenderal korban peristiwa G30S dibuang. [KRG]
