Koran Sulindo – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan 20 orang pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta, Jumat (28/12/2018) kemarin malam. Diduga terjadi penyuapan dalam proyek penyediaan air minum di sejumlah daerah.
Proyek ini di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya PUPR.
“Kami menemukan bukti-bukti awal. Ada beberapa proyek penyediaan air minum yang dibangun di sejumlah daerah dan juga ada fee proyek yang kemudian diserahkan kepada sejumlah pejabat di PUPR yang jumlahnya variatif,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Jakarta, Jumat (28/12/2018) malam, seperti dikuti antaranews.com.
KPK sedang mengklarifikasi bukti-bukti awal yang sudah ditemukan. Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR.
“20 orang tersebut tadi kami amankan semuanya dari Jakarta. Jadi diduga transaksinya terjadi di Jakarta dan kami menduga ini bukan transaksi yang pertama terkait dengan fee proyek penyediaan air minum yang dikelola Kementerian PUPR,” kata Febri.
Sementara itu Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, mengatakan ke-20 orang itu terdiri atas pejabat Kementerian PUPR dari unsur pejabat dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sejumlah proyek yang dikelola Kementerian PUPR dan swasta serta pihak lain.
“Tim mengamankan barang bukti awal sebesar Rp500 juta dan 25.000 dolar Singapura serta satu kardus uang yang sedang dihitung,” kata Syarif, di Jakarta, Jumat (28/12/2018) malam, seperti dikuti antaranews.com.
Irjen Kementerian PUPR Sambangi KPK
Sementara itu Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PUPR, Widiarto mendatangi gedung KPK menyusul operasi tangkap tangan (OTT) Jumat malam.
“Tadi Pak Menteri menugaskan saya ke sini untuk mencari tahu hal itu. Dari KPK belum ada informasi yang disampaikan. Jadi kami diminta menunggu sampai besok,” kata Widiarto, di Jakarta, Jumat (28/12/2018) malam, seperti dikuti antaranews.com.
Menurut Widiarto, kasus tersebut berhubungan dengan pengadaan barang jasa di level satuan kerja, bukan dari pejabat eselon II.
“Di level pelaksana,” kata Widiarto.
Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dalam jumpa pers di kantornya, Jl Pattimura, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (28/12/2018), mengatakan belum mengetahui secara rinci OTT itu dalam proyek apa.
“Info yang baru kami dapat, ada pegawai PU yang terkena OTT di bidang air minum. Kalau yang di Pejompongan itu SPAM. Di mana proyeknya, apa proyeknya belum tahu,” kata Basuki.
Basuki hanya menjelaskan gambaran pelaksanaan proyek di Kementerian PUPR. Ada yang proyek yang dikerjakan dengan skema multiyears, ada juga yang sedang dilelang.
“Kalau lelang ya bukan hanya pada pihak luar. Lelang biasa yang di DIPA saja,” kata Basuki. [DAS]
