Catatan Cak AT:
Di negeri ini, politik luar negeri kadang diperlakukan seperti konten media sosial: yang penting viral dulu, urusan kenyataan belakangan. Anda tahu, meme “politik luar negeri bebas-aktif” dari Kemenlu beredar, dipoles, dipajang, dan diviralkan.
Isinya indah, seolah Indonesia ini pemain catur dunia yang elegan — tak memihak, tapi tetap aktif. Padahal di papan yang sebenarnya, kita lebih mirip pion yang tersenggol-senggol, sambil tetap percaya diri merasa sebagai ratu.
Di satu sisi, pemerintah mempromosikan posisi netral. Di sisi lain, langkah-langkah konkret justru membentuk narasi yang berbeda. Sulit mau dibilang bersikap bebas, bahkan tampak aktif ke pihak sebelah.
Tak sulit mencatatnya. Belum lama Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Amerika Serikat. Ia mengaku dekat dengan Presiden Donald Trump, terlibat dalam Board of Peace, dan meneken perjanjian dagang resiprokal yang terasa berat sebelah.
Semua itu terbaca oleh dunia bukan sebagai netralitas, melainkan sebagai keberpihakan yang halus, sopan, dan penuh senyum diplomatik. Pak Prabowo boleh menyebut Indonesia netral, namun dunia membaca dengan kacamata yang berbeda.
Dan seperti hukum gravitasi geopolitik yang tak pernah gagal, setiap keberpihakan pasti menagih konsekuensi. Ketika konflik memanas di Timur Tengah, Selat Hormuz yang selama ini kita anggap sekadar jalur pelayaran mendadak berubah menjadi gerbang seleksi alam.
Kapal tanker Indonesia tiba-tiba seperti tamu yang tidak diundang. Tidak diusir secara kasar dari selat itu, tapi juga tak diberi karpet merah untuk sekadar lewat. Dua kapal tertahan. Jalur menyempit. Risiko meningkat.
Di saat yang sama, kapal-kapal dari China, Rusia, Pakistan, hingga India tampak lebih mudah melintas. Dan kita pun tersadar: netralitas bukan slogan, melainkan persepsi yang harus dijaga dengan presisi tingkat dewa — bukan sekadar caption Instagram diplomatik.
Ironisnya, ketika Thailand mampu melobi dan memastikan kapal mereka melintas aman melalui komunikasi langsung dengan Iran, Indonesia justru sibuk mencari pasokan minyak ke negara lain.
Itu seperti orang yang kehilangan akses ke sumur tetangga, lalu memilih beli air galon lebih mahal, sambil tetap bersikeras, “Saya sebenarnya tidak punya masalah.”
Namun cerita ini ternyata lebih dalam dari sekadar kapal yang tertahan. Ada lapisan lain yang jauh lebih sensitif: kasus penyitaan dan rencana lelang kapal tanker Iran, MT Arman 114, yang berlabuh di perairan Batam.
Nilai kapal itu bukan kaleng-kaleng. Ia dilelang bersama minyak mentah muatannya seharga lebih dari Rp1,17 triliun. Tapi dalam bahasa diplomasi, ini bukan soal angka. Ini soal harga diri negara.
Kasus MT Arman 114 yang memuat 166.975 metrik ton light crude oil dan dirampas negara itu menjadi titik rawan dalam relasi Indonesia–Iran. Sebab, ia berada di persimpangan antara hukum dan geopolitik.
Kapal itu ditangkap pada 2023 setelah diduga melakukan transfer minyak ilegal (ship-to-ship) dan mencemari laut. Pengadilan kemudian memutuskan penyitaan kapal dan muatannya, sementara kaptennya yang kabur dijatuhi hukuman secara in absentia.
Namun perkara tak berhenti sebagai urusan hukum domestik. Ketika Indonesia melelang kapal tersebut melalui KPKNL, langkah itu dibaca Iran bukan sekadar sebagai tindakan yuridis, melainkan sebagai sinyal politik yang tidak bersahabat.
Dalam praktik internasional, penyitaan kapal asing kerap masih membuka ruang negosiasi diplomatik. Karena itu, keputusan melelang kapal ini memperdalam kecurigaan bahwa Indonesia tidak lagi menjaga jarak yang sama terhadap semua pihak.
Sejak saat itu, relasi kedua negara berjalan dengan bayang-bayang ketegangan. Dan seperti semua hubungan yang mulai kabur, ia tidak selalu meledak. Tapi terasa di setiap gestur kecil, termasuk dalam urusan vital seperti akses pelayaran di Selat Hormuz.
Bagi Iran, ini bukan sekadar penegakan hukum. Ini sinyal. Dan dalam dunia internasional, sinyal seringkali lebih berbahaya dari peluru, karena ia membentuk persepsi jangka panjang.
Ketika Indonesia melelang kapal yang terkait dengan Iran, lalu menolak kapal perang mereka di tahun berikutnya, maka narasi yang terbentuk bukan lagi soal hukum atau prosedur, melainkan soal keberpihakan.
Dan begitulah, pelan-pelan, meme “bebas-aktif” itu mulai retak seperti layar HP murah yang jatuh sekali tapi langsung spider web. Di atas kertas kita bebas. Di lapangan kita terikat. Di pidato kita aktif. Di realitas kita reaktif.
Padahal Selat Hormuz bukan sekadar jalur air. Ia adalah nadi global. Sekitar seperlima distribusi minyak dunia melewati sana. Ketika jalur ini terganggu, bukan hanya kapal yang berhenti, tapi logika ekonomi global ikut tersendat.
Biaya transportasi naik, distribusi terganggu, harga melonjak. Dan negara seperti Indonesia, yang masih sangat bergantung pada impor energi, otomatis ikut menanggung efek domino.
Lalu muncullah imbauan hemat energi. Sebuah solusi klasik setiap kali sistem besar bermasalah: rakyat diminta bijak. Seolah-olah geopolitik bisa diselesaikan dengan mematikan lampu kamar mandi.
Di titik ini, kita seperti menonton drama absurd. Negara dengan prinsip politik luar negeri “bebas-aktif” justru tersandera oleh persepsi bahwa ia tidak cukup bebas, dan tidak cukup aktif di tempat yang tepat.
Diplomasi kita seperti orang yang ingin menyenangkan semua pihak, tapi akhirnya justru membuat semua pihak ragu.
Di balik semua ini, ada pelajaran yang diam-diam mengetuk. Bahwa, dalam dunia geopolitik yang keras, netralitas bukan sekadar niat baik, melainkan seni menjaga keseimbangan dengan presisi tinggi.
Sedikit saja condong, arus akan menarik kita lebih jauh dari yang kita kira.
Dan mungkin, justru di saat kapal kita tertahan di Selat Hormuz, kita sedang dipaksa memahami satu hal penting: bahwa kebijakan luar negeri bukan soal bagaimana kita melihat diri sendiri, tapi bagaimana dunia melihat kita.
Karena pada akhirnya, dalam politik global, yang menentukan bukan apa yang kita klaim — melainkan apa yang orang lain rasakan.
Cak AT – Ahmadie Thaha | Kolumnis