Koran Sulindo – Aliansi Konferensi Rakyat Global (PGC) yang menentang pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia kembali mengalami intimidasi dan tindakan represif polisi. Acara Aliansi PGC yang semestinya mengadakan 9 agenda di Hotel Nirmala, Bali, dibubarkan paksa oleh aparat hotel yang mengaku diperintahkan Kepolisian Daerah Bali.
“Kami mengecam keras tindakan tersebut. Semua warga negara berhak mengeluarkan pendapat di muka umum yang dijamin oleh undang undang dan konstitusi,” kata Koordinator Aliansi PGC, M. Ali, di Bali, Kamis (1/10/2018).
Menurut Ali, intimidasi yang dialami Aliansi PGC bukan kali ini saja. Jauh sebelum agenda pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia, pihaknya kerap dipersulit dan acap diintimidasi agar tidak menggelar kegiatan berupa aksi demonstrasi selama perhelatan kegiatan IMF dan Bank Dunia itu.
Sebelumnya Polda Bali, menjelang pembukaan pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia itu mengeluarkan surat resmi yang melarang kegiatan yang melibatkan orang banyak, event orginizing, dan lain sebagainya. Berdasar surat Polda itu, RRI lantas membatalkan peminjaman tempat yang sudah diajukan Aliansi PGC sebelum perhelatan tahunan IMF dan Bank Dunia digelar.
Aliansi PGC sempat protes atas kebijakan Polda Bali itu. Dalam pertemuannya dengan Kapolda Bali Petrus Reinhard Golose, pihak Aliansi PGC yang diwakili Kurniawan Sabar dan Helda Khasmy mempertanyakan kebijakan yang bertentangan dengan UU dan konstitusi itu. Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Bali Petrus Reinhard Golose menjamin Aliansi PGC bisa melaksanakan aksi demonstrasi yang ditempatkan di Lapangan Tugu Perjuangan, Renon.
Aliansi PGC menyambut baik sikap Kapolda Bali dan akan menggelar kegiatannya dari 8 hingga 14 Oktober 2018. Tapi hasil pertemuan itu tidak sesuai kenyataan.
Semua kegiatan Aliansi PGC mendapat intimidasi dan represivitas aparat kepolisian yang menggunakan organisasi kemasyarakatan. Pada 10 Oktober 2018, misalnya, manajemen RRI Bali secara sepihak membatalkan penyewaan auditorium dengan alasan kegiatannya “menentang” kebijakan pemerintah.
Ali membantah alasan RRI itu. Kegiatan yang dilakukan Aliansi PGC sama sekali tidak merugikan rakyat. Justru kegiatan tersebut ingin membongkar kedok IMF dan Bank Dunia yang sama sekali tidak bermanfaat untuk rakyat di seluruh dunia. Tengok, misalnya, keberadaan IMF dan Bank Dunia yang telah lebih dari 60 tahun di Indonesia justru memiskinkan rakyat saban tahun.
“Itulah yang ingin kami sampaikan lewat konferensi rakyat yang melibatkan puluhan organisasi rakyat di seluruh dunia,” kata Ali.
Soal penolakan pihak Hotel Nirmala itu, Dirintelkam Polda Bali, Kombes Pol. Akhmad Jamal Yuliarto mengaku tidak tahu-menahu. Keputusan itu disebutnya sepenuhnya kewenangan pihak hotel. Tentang jawaban pihak hotel bahwa pelarangan kegiatan tersebut karena perintah Polda Bali, Jamal membantah.
“Saya tidak tahu kenapa hotel menolak. Itu diplintir,” kata Jamal. [KRG]
