OPINI – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintah dua periode masa jabatan 2014-2019 dan 2019-2024. Minggu 20 Oktober 2024 Jokowi akan mengakhiri masa jabatan dan berganti kepada era pemerintahan Prabowo Subianto.
Jokowi telah merampungkan masa bakti di pemerintahan mulai dari Walikota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta dan Presiden RI.
Banyak capaian sukses meski ada pula hal-hal yang belum dirampungkan pada era pemerintahannya.
Sejumlah pencapaian dapat dianggap sebagai legasi (warisan) penting bagi Indonesia. Berikut beberapa di antaranya:
1. Infrastruktur, salah satu warisan utama Jokowi adalah program pembangunan infrastruktur yang masif di seluruh Indonesia. Di bawah pemerintahannya, infrastruktur seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, dan jembatan dibangun atau diperluas untuk meningkatkan keterhubungan antar wilayah. Proyek-proyek penting tersebut misalnya: Tol Trans-Jawa dan Tol Trans-Sumatra, Pelabuhan Patimban dan Makassar New Port, Jalan Trans Papua, Proyek Rel Kereta di Sulawesi yang dapat memperlancar pergerakan di darat maupun laut.
2. Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur menjadi salah satu rencana besar pemerintahan Jokowi. Meski belum rampung hingga masa pemerintahannya berakhir, proyek ini dianggap sebagai langkah awal untuk mendorong pemerataan pembangunan di luar Jawa.
3. Reformasi Birokrasi dan Kemudahan Berusaha, Jokowi mendorong reformasi birokrasi yang lebih sederhana dan efisien. Salah satu bentuknya adalah melalui Online Single Submission (OSS) yang mempercepat perizinan usaha dan investasi. Program ini ditujukan untuk menarik lebih banyak investasi asing dan mempermudah pengusaha lokal dalam menjalankan bisnis.
4. Program-program bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi upaya Jokowi untuk memperbaiki akses kesehatan dan pendidikan serta membantu keluarga miskin.
5. Pembangunan Desa dan Kawasan Terpencil, Jokowi juga memberi perhatian besar pada pembangunan di daerah terpencil melalui Dana Desa, yang ditujukan untuk memperkuat ekonomi desa dan memperkecil kesenjangan antara desa dan kota.
Meskipun banyak pujian atas pencapaiannya, pemerintahan Jokowi juga menuai kritik terkait isu-isu seperti konsistensi kebijakan, perusakan lingkungan, kebebasan sipil, penegakan hukum, dan konsolidasi kekuasaan.
Beberapa hal yang dianggap sebagai catatan hitam dan mendapat kritik terhadap kepemimpinan Jokowi adalah sebagai berikut:
1. Kontroversi UU Cipta Kerja (Omnibus Law), Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang disahkan pada 2020 mendapat penolakan luas dari berbagai kalangan. UU ini bertujuan untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja dengan menyederhanakan peraturan-peraturan yang dianggap menghambat bisnis. Namun, para kritikus berpendapat bahwa UU ini merugikan hak-hak pekerja, melemahkan perlindungan lingkungan, dan terlalu menguntungkan pemilik modal besar.
2. Penanganan Lingkungan dan Deforestasi, kebijakan Jokowi terkait lingkungan juga banyak dipertanyakan, terutama terkait deforestasi dan eksploitasi sumber daya alam. Meski pemerintahannya berkomitmen mengurangi deforestasi, kenyataannya laju deforestasi di era pemerintahannya sangat tinggi, ini akibat ekspansi industri kelapa sawit dan perizinan tambang yang kurang memperhatikan kondisi lingkungan.
3. Penanganan Hak Asasi Manusia (HAM), kritik keras juga datang terkait penanganan isu hak asasi manusia di bawah kepemimpinannya. Beberapa kasus pelanggaran HAM, seperti penindasan terhadap aktivis, pembatasan kebebasan berpendapat, dan kekerasan di Papua, dinilai tidak mendapatkan perhatian serius. Banyak pihak yang menilai bahwa pemerintah kurang transparan dan lambat dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, penghilangan paksa aktivis, dan kekerasan di Papua.
4. Otoritarianisme yang meningkat, kritik terkait penurunan kualitas demokrasi juga sering diarahkan kepada pemerintahan Jokowi. Tren otoritarianisme yang meningkat, terutama dengan adanya upaya pemerintah untuk mengontrol kebebasan berekspresi, seperti pembungkaman kritik melalui UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). Banyak aktivis, mahasiswa, dan warganet ditangkap atau diadili karena dianggap menyebarkan ujaran kebencian atau menghina pemerintah.
5. Menjelang batas akhir pendaftaran capres-cawapres, keluar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam putusan tersebut, MK memutuskan bahwa kepala daerah di bawah usia 40 tahun dapat mengajukan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, asalkan mereka pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Putusan ini dianggap membuka jalan bagi Gibran Rakabuming (anak sulung Jokowi) untuk maju dalam pemilihan presiden 2024. Jokowi dianggap cawe-cawe pada putusan tersebut karena melibatkan iparnya sebagai Ketua MK.
6. Masalah Pemberantasan Korupsi, meski Jokowi kerap menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi, banyak pihak yang menilai bahwa penegakan hukum terhadap koruptor di bawah pemerintahannya masih jauh dari harapan. Salah satu kontroversi adalah revisi terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2019, yang dianggap melemahkan lembaga antikorupsi tersebut.
7. Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), meskipun pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan dianggap sebagai langkah visioner, kebijakan ini juga menuai banyak kritik. Berbagai pihak menyebut proyek ini tidak diperhitungkan dengan matang dari berbagai sisi, terlalu ambisius dan dikhawatirkan bakal mengorbankan lingkungan, dampak sosial, dan bisa menjadi beban besar bagi anggaran negara.
8. Hubungan dengan Oposisi, di awal pemerintahannya, Jokowi sering dipuji karena pendekatan politiknya yang merangkul semua kalangan. Namun, seiring waktu, beberapa pihak menilai bahwa koalisi pemerintahan Jokowi semakin gemuk dan kurang kritis. Dengan merangkul tokoh-tokoh dari oposisi ke dalam pemerintahan, banyak yang khawatir bahwa hal ini melemahkan mekanisme checks and balances dan mengurangi peran oposisi sebagai pengawas kekuasaan.
9. Dengan segala kekuasaannya Jokowi memperkuat dinasti, anak-mantunya masuk ke dalam kursi pemerintahan dan partai politik.
Meskipun Jokowi memiliki banyak prestasi, beberapa kebijakan dan pendekatannya terhadap isu-isu penting ini telah menjadi subjek kritik.
Warisannya sebagai presiden akan selalu diingat sebagai kombinasi antara pencapaian besar, terutama dalam pembangunan infrastruktur, dan kontroversi terkait lingkungan, hak asasi manusia, penegakan hukum serta demokrasi.
Selamat jalan Presiden Joko Widodo, dan selamat datang Presiden Prabowo Subianto. [KS-07]
