Koran Sulindo – DPR berencana memanggil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan terkait maraknya aksi teror akhir-akhir ini.
Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menyebut pemanggilan itu akan dilakukan untuk meminta penjelasan terhadap BIN terkait rentetan peristiwa tersebut
“Pekan depan Komisi I DPR mengadakan Rapat Kerja dengan Kepala BIN untuk mengetahui bagaimana langkah deteksi dini yang diberikan institusi tersebut kepada aparat keamanan,” kata Abdul Kharis di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (18/5).
Menurutnya, sejauh ini kemampuan intelijen Indonesia mestinya lebih dari cukup untuk bisa mengetahui mendeteksi ini aksi-aksi teror tersebut.
“Saya belum tahu ini ada miss atau ketidaksinkronan di mana. Kenapa bisa terjadi rentetan aksi teror ledakan-ledakan di berbagai daerah,” kata Abdul Kharis.
Rapat kerja, bertujuan mengevaluasi kinerja dan memperbaharui informasi terkini yang dilakukan mitra kerja.
“Kenapa bisa jadi seperti itu apakah informasi awalnya tidak memadai, kurang valid, atau sudah memadai, valid, tetapi tidak ditindaklanjuti aparat keamanan,” kata Abdul Kharis .
Menurutnya, terlalu dini untuk menyebut BIN kecolongan dalam mengatasi teror belakangan ini.
Penjelasan komprehensif dari Kepala BIN diperlukan untuk merumuskan langkah-langkah pencegahan dan antisipasi aksi teror dalam rapat kerja pekan depan.
Komisi I menurut Abdul Kharis ingin melihat lebih jauh peranan dan memberikan masukan serta evaluasi terkait kinerja BIN belakangan ini.
“Nanti kita lihat dari hasil Raker itu. BIN berikan informasi dini deteksi dini itu saja, Kalau sudah diberikan maka kami tanyakan pada kepala BIN,” kata dia.
Tak hanya memanggil Kepala BIN, Komisi I juga berencana memanggil Panglima TNI terkait usulan pengaktifan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) TNI.
“Dalam Raker dengan Panglima TNI kita dengarkan penjelasannya soal Koopsussgab ini karena kami baru lihat dari berita dan kami belum rapat dengan panglima,” kata Abdul.
Rapat kerja dengan Panglima TNI itu nantinya bakal membahas secara lebih teknis tentang operaisonalisasi Koopsusgab TNI dalam memberantas teror di Indonesia.
Ini penting dilakukan agar tak ada kewenangan yang tumpang tindih antara satu institusi dengan institusi lainnya dalam menanggulangi terorisme di Indonesia.
“Kita lihat karena UU Antiterorisme yang sedang di revisi ini sudah mendekati selesai. Harus ada sinkronisasi, sehingga tak bisa tumpang tindih, ada Densus 88, BNPT ada Koopsusgab, tentunya harus ada sinkronisasi dan koordinasi.”
Koopsusgab merupakan gabungan tim anti-teror dari tiga matra TNI yakni Sat-81 Gultor Kopassus dari TNI AD, Denjaka dari TNI AL dan Satbravo 90 dari Kopaskhas TNI AU.
Koopssusgab sejatinya adalah pasukan yang dibentuk Moeldoko ketika ia menjabat sebagai Panglima TNI. Komando pasukan ini kali pertama diresmikan tanggal 9 Juni 2015.
Semenjak kerusuhan napi terorisme di Rutan Mako Brimob pekan lalu, beberapa insiden serangan terori terus terjadi di tanah air.
Mulai dari penusukan di pos jaga Mako Brimob, serangan bom di beberapa gereja di Surabaya, penyerangan Maporestabes Surabaya dan yang terakhir penyerangan di Mapolda Riau.
Sejauh ini serangan-serangan di berbagai tempat tersebut telah menewaskan puluhan orang baik pelaku maupun korban.[CHA/TGU]
