Koran Sulindo – Apapun gerakan yang mengatasnamakan nama 212 yang tengah berkembang saat ini murni merupakan gerakan politik. Bukan seperti tujuan semula yang berniat menegakkan hukum.
Penegasan tersebut disampaikan calon wakil presiden no urut 01 Ma’ruf Amin saat menggelar konsolidasi ulama NU se-Pantura Jawa Tengah.
“Gerakan 212 tadinya merupakan gerakan penegakkan hukum,” kata Ma’ruf di Hotel Gumaya, Semarang, Selasa (5/2).
Menurut Ma’ruf tujuan awal gerakan 212 sudah sejak lama terpenuhi terkait dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alis Ahok.
Selain kasus tersebut sudah selesai dan Ahok juga sudah menjalani masa hukuman.
“Saya yang keluarkan fatwa, penegakan hukum dilakukan selesai. Harusnya selesai, yang bersalah sudah dihukum. Makanya gerakan kita bubarkan, gerakan nasional pengawal fatwa MUI bubarkan,” kata Ma’ruf menjelaskan.
Bukannya bubar, kata Ma’ruf, malah muncul gerakan lain seperti Persaudaraan Alumni 212 yang kental bernuansa politik dan bukan lagi penegakan hukum. Gerakan tersebut memanfaatkan momentum pilpres sebagai kendaraan politik.
“Muncul lagi PA 212 kemudian GNPF MUI diubah diganti GNPF Ulama sudah tidak ada kaitannya penegakan hukum tapi gerakan politik. Menggunakan Pilpres sebagai kendaraan politik mereka,” kata Ma’ruf.
Menurutnya tak masalah jika gerakan 212 tersebut dihidupkan kembali sepanjang bertujuan untuk ajang silaturahmi.
Milestone NU
Selain menggelar konsolidasi ulama NU se-Pantura, kesempatan itu juga digunakan oleh Ma’ruf Amin mendiskusikan kesiapan NU untuk 100 tahun kedua yang jatuh setelah tahun 2026 mendatang.
“Menjelang 100 tahun NU pada 2026, NU juga harus mempersiapkan 100 tahun kedua, kita siapkan landasannya milestone agar siap takeoff tinggal landas, jadi sudah siap dengan pembaharuan,” kata Ma’ruf Amin.
Selain soal konsolidasi NU, Ma’ruf juga memaparkan peringatan dini terhadap ancaman perang ideologi yang datang dari kelompok radikal dalam Pilpres 2019. Ma’ruf mengibaratkan perang tersebut bak kehilangan insiden sandal dan masjid.
“Jadi kalau dulu ke masjid, hanya sendal hilang, sekarang sendalnya ada tapi masjidnya yang hilang. Itu karena apa? Karena masjid-masjid mulai dikuasai ideologi yang bukan ahlulsunnah waljamaah, tapi almakiyun bukan ahli Mekkah, tapi ahli memaki-maki,” kata Ma’ruf.
Kepada seluruh warga NU, lebih lanjut Ma’ruf meminta agar menjaga eksistensi kelompok ormas Islam terbesar di Indonesia demi mempertahankan keutuhan berbangsa dan bernegara, selaras dengan ajaran agama.
“Mari kita jaga masjid-masjid kita, Kita harus mengelola masjid dengan baik, ditakmirkan, dan menggunakan Islam moderat, yang santun, rahmatan lil alamin,” kata dia.
Selain membahas posisi 100 tahun kedua, hal lain yang menjadi topik pembicaraan adalah bagaimana NU menjaga suasana menjelang Pilpres 2019 yang akan digelar bulan April mendatang.
NU juga punya kewajiban melaporkan dukungan pada pasangan Jokowi-Ma’ruf.
“Hadapi Pilpres jaga suasana kondusif. kebetulan saya kader NU, menjadi calon wakil presiden. NU punya kewajiban melaporkan dukungan untuk memenangkan Pilpres,” kata Ma’ruf.[TGU]
