Catatan Cak AT:
Namanya Mohammad Rafiq. Usianya 78 tahun. Suaranya sudah pelan, tubuhnya renta, tetapi selama puluhan tahun ia tetap setia menaiki tangga masjid tua Kamal Maula di Dhar, India Tengah, untuk mengumandangkan adzan.
Lima puluh tahun lamanya ia menjadi muadzin. Sebelum dirinya, sang kakek, Hafiz Naziruddin, sudah lebih dulu menjaga masjid itu sejak masa India belum merdeka dari Inggris. Tapi hari ini mereka menangis keras tak bisa shalat Idul Adha di sana.
Bayangkan. Sebuah keluarga menjaga suara adzan lintas generasi, seperti orang menjaga nyala lampu minyak sejarah. Lalu Jumat itu datang seperti palu godam yang diketukkan bukan ke meja hukum, tetapi ke dada manusia.
Pengadilan Tinggi Madhya Pradesh belum lama ini memutuskan bahwa kompleks Kamal Maula bukan lagi sekadar masjid tua abad pertengahan, melainkan situs kuil Hindu untuk Dewi Vagdevi, gelar bagi Dewi Saraswati dalam tradisi Hindu, pada era Dinasti Paramara sekitar abad ke-11 hingga ke-13.
Di ruang persidangan yang memperkokoh islamopobia di India, perkara itu berkembang jauh melampaui sengketa bangunan tua. Sidang demi sidang berubah menjadi pertarungan tentang siapa yang berhak menulis ulang sejarah India.
Pihak Muslim menghadirkan dokumen resmi pemerintah kolonial Inggris tahun 1935 yang secara eksplisit menyebut Kamal Maula sebagai masjid dan menegaskan bahwa shalat Jumat tetap diperbolehkan di sana.
Mereka juga mengingatkan adanya kesepakatan tahun 2003 dengan Archaeological Survey of India (ASI), yang selama ini membagi penggunaan situs: umat Hindu beribadah setiap Selasa, sementara umat Islam melaksanakan shalat Jumat.
Bagi komunitas Muslim Dhar, pengaturan itu memang tidak ideal, tetapi setidaknya masih menyisakan pengakuan bahwa tempat itu adalah masjid hidup, bukan reruntuhan mati.
Namun suasana sidang berubah ketika laporan survei ASI dijadikan tulang punggung utama gugatan pihak Hindu nasionalis. Pengadilan menerima argumentasi bahwa struktur di kompleks Bhojshala memiliki jejak kuil Hindu kuno yang didedikasikan kepada Dewi Vagdevi.
Yang menarik, nama “Bhojshala” sendiri dikaitkan dengan Raja Bhoja, penguasa Paramara yang dalam tradisi Hindu dikenal sebagai pelindung ilmu pengetahuan dan sastra. Narasi tentang “kuil Dewi ilmu” pun dibangun, kemudian menjadi dasar tuntutan politik serta hukum untuk mengklaim kembali situs tersebut.
Dari sinilah perdebatan menjadi sangat panas. Para pengacara Muslim mempertanyakan metodologi survei tersebut: bagaimana artefak ditafsirkan, bagaimana prasasti dibaca, bahkan bagaimana kesimpulan sejarah ditarik.
Mereka menuduh ASI tidak lagi berdiri sebagai lembaga ilmiah independen, melainkan terlalu tunduk pada tekanan politik Hindutva yang sedang dominan di India.
Sejumlah akademisi juga mengkritik survei itu karena dianggap tidak memenuhi standar riset sejarah internasional dan terlalu dipenuhi asumsi ideologis.
Perdebatan semakin dramatis ketika pihak Hindu meminta pengadilan mendukung pemulangan patung Dewi Vagdevi dari British Museum di London. Patung marmer putih itu disebut sebagai bukti bahwa kompleks Bhojshala dahulu adalah kuil Hindu besar.
Tetapi pengacara Muslim membalas dengan menunjukkan catatan British Museum sendiri yang menyebut artefak itu ditemukan di reruntuhan istana kota Dhar, bukan di lokasi masjid Kamal Maula.
Bahkan peta lama yang menyertai arsip kolonial memperlihatkan bahwa “Kamal Maula Mosque” dan “City Palace” adalah dua lokasi berbeda. Dengan nada geram, salah satu pengacara Muslim menyebut klaim lawannya sebagai “kebohongan terang-terangan yang dipoles menjadi sejarah”.
Yang paling menggetarkan justru bukan argumen hukumnya, melainkan atmosfer batinnya. Di ruang sidang itu terasa bahwa bukti sejarah perlahan sengaja dikalahkan oleh gelombang keyakinan kolektif.
Kata-kata seperti “kehormatan Hindu”, “pemulihan peradaban”, dan “warisan leluhur” berkali-kali muncul lebih kuat daripada pembacaan arsip atau kehati-hatian akademik.
Pengadilan seperti berdiri di antara dua tekanan besar: hukum positif di satu sisi, dan arus mayoritarianisme politik di sisi lain.
Ketika akhirnya hakim memutuskan situs itu sebagai kuil Hindu dan menyarankan Muslim mencari lahan alternatif untuk membangun masjid baru, banyak orang merasa bahwa yang sedang diputus bukan sekadar status bangunan, tetapi juga posisi minoritas Muslim dalam imajinasi India modern.
Di titik inilah pengadilan terasa bukan lagi sekadar arena hukum, melainkan panggung perebutan ingatan nasional. Hingga akhirnya Pengadilan Tinggi Madhya Pradesh bikin keputusan yang memihak penguasa.
Sejak itu, masjid yang selama ratusan tahun menjadi tempat sujud berubah rupa menjadi panggung ritual kemenangan identitas. Bendera safron berkibar. Musik diputar keras. Patung dewi dipasang di lokasi.
Orang-orang menari sambil merekam video dengan telepon genggam. Polisi berjaga. Dan seorang muadzin tua berdiri seperti lelaki yang baru saja kehilangan rumah sekaligus makam kenangannya.
Kalimat Rafiq sederhana, tetapi terasa seperti suara pecahan kaca. “Sampai Jumat lalu, masjid itu milik kami. Hari ini tidak lagi.”
Kadang sejarah memang tidak datang dengan suara meriam. Ia datang dengan stempel pengadilan.
India hari ini sedang mengalami sesuatu yang jauh lebih rumit daripada sekadar sengketa bangunan. Ini bukan sekadar soal batu, kubah, atau situs arkeologi. Ini adalah perang memori. Perang narasi. Perang tentang siapa yang berhak mengaku sebagai pemilik masa lalu.
Dan perang seperti ini sangat berbahaya. Sebab kalau sejarah mulai dijadikan alat balas dendam politik, maka semua bangunan tua bisa berubah menjadi ladang curiga.
Hari ini masjid dituduh berdiri di atas kuil. Besok mungkin makam dituduh berdiri di atas candi. Lusa museum dituduh berdiri di atas bekas kandang sapi suci. Akhirnya seluruh negeri berubah menjadi penggalian tanpa akhir. Arkeologi menjelma seperti detektif sinetron azab.
Yang paling ironis, penggalian masa lalu itu justru dilakukan ketika masa depan rakyat sendiri compang-camping. Pengangguran tinggi. Ketimpangan sosial melebar. Harga hidup naik.
Tetapi politik identitas selalu punya keunggulan: ia murah secara intelektual, tetapi sangat mahal secara sosial. Tidak perlu membangun industri. Tidak perlu menciptakan lapangan kerja. Cukup bangkitkan luka sejarah, lalu massa bergerak seperti air bah.
Narasi Hindutva di bawah Narendra Modi memang sedang membangun proyek besar: mendefinisikan ulang India.
Dulu India dibanggakan sebagai negeri sekuler terbesar di dunia, rumah bagi beragam agama, bahasa, dan etnis. Kini perlahan sebagian kelompok ingin mengubahnya menjadi “rumah eksklusif mayoritas”.
Kalimat seorang aktivis Hindu dalam laporan itu sangat telanjang: “Sekularisme tidak lagi menjalankan India. Hindutva yang menjalankannya.”
Kalimat itu bukan sekadar slogan. Ia seperti pengakuan resmi bahwa demokrasi bisa berubah menjadi mayoritarianisme berjubah nasionalisme religius.
Dan di sinilah tragedinya. Sebab demokrasi tanpa perlindungan minoritas ibarat pertandingan sepak bola di mana wasit ikut menjadi striker salah satu tim. Semua prosedur tampak sah, tetapi hasilnya sudah diketahui sejak awal.
Masjid Babri di Ayodhya pernah menjadi contoh paling dramatis. Masjid abad ke-16 itu dihancurkan massa tahun 1992. Ribuan orang tewas dalam kerusuhan setelahnya.
Lalu bertahun-tahun kemudian, pengadilan akhirnya memberikan lokasi itu kepada kelompok Hindu untuk pembangunan Kuil Ram. Ketika Modi meresmikan kuil tersebut pada 2024, banyak pendukungnya merasa “kejayaan Hindu” kembali bangkit.
Masalahnya, kemenangan simbolik semacam itu bekerja seperti domino. Setelah satu jatuh, yang lain mulai digoyang. Kashi. Mathura. Gyanvapi. Sambhal. Kini Dhar. Satu demi satu masjid diperiksa seperti tersangka sejarah.
Padahal Undang-Undang Places of Worship tahun 1991 sebenarnya dibuat untuk menghentikan kegilaan semacam ini. Undang-undang itu membekukan status tempat ibadah sebagaimana adanya saat India merdeka tahun 1947.
Tujuannya sederhana: agar bangsa ini tidak hidup sebagai mesin pembongkar masa lalu tanpa akhir. Tetapi ketika politik identitas terlalu dominan, hukum pun bisa perlahan berubah menjadi plastisin: lentur mengikuti tekanan kekuasaan.
Yang menyedihkan, rakyat biasa selalu menjadi korban paling sunyi. Muadzin tua seperti Rafiq tidak sedang bicara teori geopolitik. Ia hanya kehilangan tempat yang selama hidupnya menjadi rumah spiritual.
Dan kehilangan seperti itu tidak bisa diganti dengan “tanah alternatif” sebagaimana putusan pengadilan menawarkan lahan baru untuk membangun masjid lain.
Masjid bukan sekadar tembok. Ia adalah akumulasi air mata, doa, kenangan, suara adzan, sandal jamaah, dan sejarah keluarga. Menggantinya dengan tanah baru ibarat mengatakan kepada seseorang: “Rumah masa kecilmu memang dibongkar, tapi tenang, kami beri tanah kosong di pinggir kota.”
Peradaban yang besar mestinya tidak takut pada keberadaan rumah ibadah orang lain. Kalau sebuah mayoritas merasa identitasnya terancam hanya karena kubah tua masih berdiri, mungkin yang rapuh bukan bangunannya, melainkan rasa percaya dirinya.
Dan sejarah mengajarkan satu hal yang menakutkan: ketika agama mulai dijadikan alat penaklukan politik, maka iman kehilangan cahaya moralnya. Ia berubah menjadi bendera perang.
Hari ini seorang muadzin tua kehilangan masjidnya. Besok mungkin bangsa besar kehilangan jiwanya.
Karena negeri tidak runtuh hanya ketika gedung dibakar. Negeri runtuh ketika keadilan mulai dipilih berdasarkan siapa yang paling keras berteriak.
Cak AT – Ahmadie Thaha | Kolumnis
