Koran Sulindo – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan kesiapan berkorban demi Pancasila adalah alasan utama bersedia menjadi Ketua Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).
“Kalau untuk Pancasila, saya mau menjadi apa saja,” kata Megawati, saat meresmikan kantor DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara di Medan, Selasa (18/7), melalui rilis media.
Menurut Megawati, permintaan menjadi Ketua Dewan Pengarah (UKP-PIP) itu disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Saat itu ia sedang di Korea Selatan mengupayakan perdamaian Korsel dengan Korea Utara.
Megawati mengetahui banyak pihak yang mempertanyakan motif kebersediaannya itu. Ada pihak yang merasa heran atas kesediaannya karena menganggapnya sudah kenyang jabatan, mulai dari anggota DPR RI, Wakil Presiden, hingga Presiden RI. Pertanyaan atas motifnya ikut dalam UKP-PIP itu sempat viral di media sosial.
Megawati mengaku bersedia ikut karena ingin memperjuangkan Pancasila yang sudah final dalam kehidupan berbangsa, di saat sama ada pihak-pihak lain yang diketahui mencoba untuk mengubahnya.
Megawati semakin bangga karena UKP-PIP diikuti sejumlah tokoh bangsa seperti Wakil Presiden keenam Try Sutrisno, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif, Ketua Umum MUI Maruf Amin, dan Ketua PB NU Said Agil Siradj.
Dukung Pemerintahan Jokowi
Megawati juga mengatakan PDIP berkomitmen mendukung kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Saya pernah menyatakan saat ulang tahun PDIP kepada Presiden Jokowi bahwa meskipun anak-anak PDIP ini nakal-nakal, tetapi sekali saya beri komando, mereka akan bergerak mendukung dan membela pemerintahan yang sah ini,” katanya.
Bagi Megawati, Presiden Jokowi dipilih rakyat secara langsung, sehingga kedudukan dan legitimasinya kuat.
Sementara itu Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pernyataan Megawati tersebut disampaikan mengingat situasional politik saat ini di mana kepentingan politik sesaat mengalahkan kepentingan bangsa dan negara.
“Contohnya dalam pembahasan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (Pres-T). Pres-T minimum 20 persen kursi di DPR diperlukan untuk memastikan presiden dan wapres yang dipilih secara langsung mendapatkan dukungan efektif dari DPR guna menjalankan program dan janji kampanye,” kata Hasto.
PDIP juga mendukung penerbitan Perppu tentang Ormas. PDIP pun memberikan dukungan terhadap kebijakan Presiden, baik sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
“Demikian halnya terhadap Pancasila. Lebih-lebih dengan mengingat bahwa menjaga kedaulatan negara adalah hukum tertinggi. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Siapa pun yang bertentangan dengan Pancasila, tidak bisa dibiarkan,” katanya.
Hasto yakin, karakter kepemimpinan Jokowi yang merakyat, gemar blusukan, dan mengedepankan dialog akan menjadi jaminan bahwa Perppu hanya akan dipakai untuk kepentingan umum.
“Perppu itu juga untuk memastikan demokrasi diterapkan dalam instrumen hukum untuk ketentraman masyarakat,” kata Hasto. [DAS]
