Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berpidato menggelora saat hadir di acara Kampanye Akbar pasangan Ganjar-Mahfud di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (3/2/2024).
Megawati menegaskan, PDI Perjuangan adalah partai politik yang sah dan berhak untuk mengikuti pemilihan umum (pemilu). “Artinya diizinkan untuk mengikuti yang namanya pemilu. Pemilihan umum langsung adalah hak rakyat, bukan kepunyaan kalian, ingat!” imbuh dia. Megawati mengaku sudah tidak bersabar lagi karena menurutnya aparat telah dikerahkan untuk mengintimidasi rakyat di masa Pemilu 2024.
Megawati berseru kepada aparat Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia untuk tidak lagi mengintimidasi rakyat Indonesia. “Ingat! Hei polisi, jangan lagi intimidasi rakyatku! Hei tentara, jangan lagi intimidasi rakyatku! PDI Perjuangan adalah partai sah di republik ini,” kata Megawati dalam Kampanye Akbar pasangan Ganjar-Mahfud di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (3/2/2024).
Megawati hadir didampingi sejumah mentei kabinet yang berstatus kader PDI Perjuangan, yakni Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, serta Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas.
Megawati memimpin aksi pukul kentongan serentak dalam acara itu. Megawati menyebut aksi simbolis ini sebagai tanda untuk meningkatkan kewaspadaan nasional jelang Pemilu 2024.
“Bismillahirahmanirahim. Dengan ini saya mengajak seluruh rakyat Indonesia di mana pun berada, untuk mewujudkan Pemilihan Umum 2024 yang demokratis, jujur, adil dan bermartabat,” kata Megawati.
“Sebagai bentuk kewaspadaan kita guna melawan segala bentuk money politic dan intimidasi, marilah kita secara simbolis, serentak, memukul 10.000 kentongan, untuk menjaga kewaspadaan nasional kita, untuk negara kita ini tetap berdaulat dan merdeka. Merdeka!”
Presiden RI kelima itu pun mengkritik politisasi bantuan sosial (bansos) dalam pidatonya. Ia menilai terdapat paslon yang menggunakan ‘uang negara’ sebelum terpilih.
Di sisi lain, Megawati menyatakan bahwa saat ini kekuasaan hanya digunakan untuk mengintimidasi rakyat. “Saya nggak mau kalau sekarang enak-enak aja, nanti nipu-nipu. Siapa yang suka terima bansos? Terima aja, tapi nanti coblosnya jangan goyang, lho. Wong bansos itu uangnya rakyat, lho,” kata Megawati.
“Sekarang pertanyaan saya, kalau belum jadi presiden udah intimidasi rakyat, udah pakai uang negara, pemimpin yang benar atau enggak? Bagus apa enggak? Mau milih yang kayak gitu apa enggak?” lanjutnya.
“Saya enggak bisa melihat bahwa yang namanya kekuasaan itu dipergunakan untuk mengintimidasi yang sama-sama rakyat Indonesia. Yang mempunyai hak yang sama dalam hukum konstitusi kita yang dibuat oleh para pendiri dan pejuang kita,” kata Megawati.
Presiden kelima Republik Indonesia ini pun menyerukan supaya rakyat tidak takut akan intimidasi yang dilakukan aparat karena hukum semestinya melindungi segenap warga negara Indonesia.
“Siapa pun orangnya, kalau merasa sebagai warga negara Indonesia, maka sebenarnya kita tidak boleh dipecah-pecah hanya karena berkeinginan untuk melanggengkan kekuasaan,” kata Megawati. [KS]
