Bali – Ketua Umum PDI Perjuangan, Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri, secara tegas menyampaikan posisi politik partainya terhadap pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan dalam pidato penutupan Kongres VI PDI Perjuangan di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Sabtu (2/8).
Dalam pidatonya, Megawati menggarisbawahi kekeliruan pemahaman publik yang kerap membandingkan sistem demokrasi di Indonesia dengan model parlementer. Ia menegaskan bahwa dalam sistem presidensial seperti yang dianut Indonesia, tidak dikenal konsep oposisi maupun koalisi secara mutlak.
“Demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi blok-blokan kekuasaan, tetapi demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi,” kata Megawati.
Ia menekankan kembali bahwa sumber kekuasaan tertinggi adalah hukum dasar negara. “Konstitusi itu yang paling tinggi,” tegasnya.
Berdasarkan prinsip tersebut, Megawati menyatakan bahwa PDI Perjuangan tidak akan mengambil peran sebagai oposisi, tetapi juga tidak serta-merta menyatu dalam koalisi kekuasaan. Sebaliknya, partai akan menempatkan diri sebagai kekuatan penyeimbang yang kritis dan konstitusional.
“Kita adalah partai ideologis, yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada pada rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak,” ujarnya.
Lebih lanjut Megawati menegaskan, “Kita tidak berada di dalam kabinet, tetapi juga tidak memilih jalur oposisi. Peran kita adalah memastikan bahwa pembangunan nasional tetap pada rel konstitusi.”
Sebagai partai yang berpijak pada ideologi Pancasila dan prinsip keadilan sosial, PDI Perjuangan, menurut Megawati, akan mendukung kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto sejauh berpihak kepada rakyat. Namun demikian, partai juga tak akan ragu menyuarakan kritik terhadap arah kebijakan yang menyimpang dari konstitusi.
“Kita akan bersuara lantang jika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan amanat penderitaan rakyat,” tegas Megawati.
Presiden Kelima RI itu menegaskan bahwa arah perjuangan partai tidak ditentukan oleh posisi formal dalam pemerintahan, melainkan oleh komitmen terhadap kebenaran moral dan politik sebagaimana diajarkan oleh Bung Karno.
“PDI Perjuangan akan terus menjadi pelopor perjuangan rakyat,” pungkasnya.
