Koran Sulindo – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak menggunakan data daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) untuk menetapkan daftar pemilih tetap (DPT), tapi malah menggunakan DPT Pemilu 2014.
“Sayangnya KPU tidak pakai data NIK DP4 Kemendagri, tapi masih ada yang pakai data DPT Pileg 2014. Masalah sudah dicatat langsung oleh Ketua Bawaslu dan akan ditanyakan ke KPU,” kata Mendagri, di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (27/6/2018), seperti dikutip antaranews.com.
Mendagri menyayangkan kinerja KPU yang menentukan DPT tidak berdasarkan data DP4, melainkan menggunakan data DPT pada saat Pemilu 2014. Menurut Mendagri, keputusan KPU itu berakibat tercatatnya data pemilih ganda pada Pilkada hari ini.
“KPU tidak pakai data DP4 Kemendagri yang diserahkan ke KPU, padahal di aplikasi KPU data saya di TPS Semarang, tempat tinggal saya yang lama. NIK saya sudah pindah Jakarta dan saya ber-KTP Jakarta,” katanya.
Tjahjo mendapatkan informasi namanya masih terdaftar sebagai DPT di Pilkada Jawa Tengah. Ia berinisiatif langsung mendatangi TPS 10 Mlatiharjo, Semarang Timur, tempat ia terdaftar sebagai DPT.
“Untungnya saya dapat informasi itu dan proaktif mendatangi TPS tersebut bersama Ketua Bawaslu Pusat (Abhan), dan dicabut nama saya di DPT itu serta memastikan (Formulir C-6) tidak dipakai),” kata Tjahyo.
Lancar dan Aman
Namun Mendagri optimistis Pilkada Serentak tahun ini secara umum berlangsung lancar dan aman.
“Saya kira antusias masyarakat cukup tinggi karena kunci sukses pilkada adalah tingkat partisipasi masyarakat optimal,” kata Tjahjo, usai memantau suasana pemungutan suara di TPS 01 RT 02/RW 01 Klipang, Sendangmulyo, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (27/6/2018), seperti dikutip kemendagri.go.id.
Tjahjo optimistis tingkat partisipasi pemilih di Pilkada serentak 2018 akan meningkat, sesuai yang ditargetkan KPU. KPU menargetkan tingkat partisipasi pemilih bisa mencapai 78%.
Saat ditanya tentang perekaman data penduduk, Tjahjo mengatakan memang di satu daerah yang ditemukan data ganda dan sebagainya. Ia contohkan, dirinya yang sudah punya KTP el Jakarta, tapi masih tercatat sebagai pemilih di Citarum Semarang.
“Makanya saya mau ngecek jangan sampai itu disalahgunakan. Saja ajak Pak Ketua Bawaslu bahwa yang double gini harus clear. Nanti di pileg dan pilpres harus sudah clear semuanya,” kata Mendagri. [DAS]
