Sejarah mencatat banyak peristiwa penting yang mengubah nasib suatu bangsa, termasuk perubahan sosial yang terjadi di Tibet. Salah satu momen bersejarah yang terus dikenang hingga kini adalah reformasi demokrasi yang disebut-sebut telah membebaskan masyarakat Tibet dari sistem feodal yang berlangsung selama berabad-abad. Hari Emansipasi Budak, yang diperingati setiap 28 Maret, menjadi simbol dari perubahan tersebut. Namun, di balik perayaan ini, terdapat perjalanan panjang yang penuh dengan dinamika politik, konflik, dan transformasi sosial yang menarik untuk ditelusuri lebih dalam.
Sejarah Hari Emansipasi Budak
Melansir laman National Today, Tibet telah berada di bawah kekuasaan Tiongkok sejak tahun 1720. Namun, pada tahun 1911, setelah revolusi yang menggulingkan Dinasti Qing, Tibet menjadi wilayah merdeka secara de facto. Hubungan antara Tibet dan Tiongkok tetap kompleks, terutama terkait dengan wilayah perbatasan seperti Kham, yang sebagian dikuasai oleh otoritas Tibet dan sebagian lainnya berada di bawah pemerintahan Tiongkok.
Setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949, pemerintah Tibet mengadakan dialog dengan Tiongkok pada tahun 1950 untuk menjamin integritas teritorialnya. Dalam perundingan ini, Tiongkok mengusulkan untuk mengambil alih tanggung jawab atas pertahanan, perdagangan, dan hubungan luar negeri Tibet. Kesepakatan ini diterima oleh Tibet dalam hubungan yang disebut sebagai “guru dan pelindung.”
Namun, pada tahun 1951, situasi berubah ketika pasukan Tiongkok menyeberangi perbatasan Khampa dan Tibet akhirnya berada di bawah kendali penuh Tiongkok. Sebuah dokumen bernama Perjanjian Tujuh Belas Poin ditandatangani untuk meresmikan otoritas Tiongkok atas Tibet. Meski demikian, perjanjian ini kemudian ditolak baik oleh Dalai Lama maupun oleh pemerintah Tiongkok sendiri. Konflik meningkat hingga Maret 1959, ketika Dalai Lama melarikan diri ke India. Tak lama setelah itu, Perdana Menteri Tiongkok saat itu, Zhou Enlai, mengumumkan pembubaran pemerintahan Tibet.
Setelah pembubaran pemerintahan Tibet, pemerintah Tiongkok mengeluarkan perintah untuk mengakhiri pemberontakan dan menyita harta milik para pemberontak. Properti yang disita kemudian diserahkan kepada para budak yang sebelumnya hidup dalam sistem feodal Tibet. Menurut laporan pemerintah Tiongkok, lebih dari satu juta orang—sekitar 90% dari populasi Tibet saat itu, dibebaskan dari status perbudakan mereka.
Lima puluh tahun setelah reformasi ini, pada Januari 2009, pemerintah Tiongkok menetapkan Hari Emansipasi Budak untuk memperingati peristiwa tersebut. RUU yang mengusulkan hari ini diajukan dalam sidang tahunan kedua Kongres Rakyat Daerah kesembilan dan disetujui dengan suara bulat oleh 382 legislator yang hadir dalam sidang tersebut.
Hari Emansipasi Budak kini menjadi momen bagi pemerintah Tiongkok untuk menyoroti reformasi demokrasi serta pembangunan ekonomi yang mereka bawa ke Tibet. Peringatan ini diadakan setiap tahun dengan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mengenang perubahan sosial yang terjadi sejak peristiwa bersejarah tersebut. [UN]
