Koran Sulindo – Kesuksesan penyelengaraan Asian Games ke 18 beberapa waktu lalu, telah mengangkat martabat negara-bangsa Indonesia—setidaknya dalam pembicaraan media-massa manca negara. Dan kesuksesan itu lantas dibandingkan dengan penyelenggaraan Asian Games ke 14, di tahun 1962, di masa pemerintahan Presiden Soekarno.
Sejatinya, motivasi dan pencapaian Bung Karno di tahun 1962 tidak hanya sekedar mengangkat martabat dan prestasi olahraga Indonesia di level internasional. Tapi juga menjadikan Asian Games sebagai salah satu mata rantai pembangunan karakter dan bangsa (nation and character building). Selain itu, Asian Games juga digelar sebagai platform politik Bung Karno yang ingin menciptakan manusia Indonesia ang baru, yang artinya bisa punya posisi kuat dan tegak secara fisik dan mental.
Mata rantai itu terentang sejak zaman pergerakan kebangsaan yang berpuncak pada proklamasi kemerdekaan. Namun, setelah kemerdekaan, berbagai gejolak harus dihadapi negara-bangsa Indonesia: perang kemerdekaan, hiruk-pikuk pemberontakan daerah, hingga jatuh-bangun pemerintahan di masa demokrasi parlementer. Di luar negeri, juga terjadi Perang Dingin antara dua blok kekuatan dunia: Blok Barat dan Blok Timur.
Dalam menghadapi itu semua Bung Karno senantiasa mencoba menghadirkan gagasannya tentang dunia yang damai dan adil, dengan mengedepankan posisi Indonesia sebagai “kekuatan penengah” yang menyuarakan nasib bangsa-bangsa di Asia dan Afrika. Persatuan negara-negara di kedua benua itu kemudian terwujud dalam Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Sejarah mencatat, Konferensi Asia Afrika sangat berpengaruh besar dalam upaya memerdekakan banyak negara di Asia dan Afrika. Pada tahun-tahun itu memang masih banyak negara yang mengalami penjajahan oleh negara lain. Konferensi Asia Afrika menghasilkan prinsip-prinsip seperti yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.
Bung Karno seakan membawa misi untuk membuat agar semua bangsa berdiri sama tinggi dan setara di dunia ini, sama dengan upayanya berlelah-lelah mempersatukan semua suku bangsa menjadi Indonesia. Meskipun Indonesia cuma menyandang kekuatan menengah, Bung Karno sedikit banyak memiliki sebuah “visi dunia” seperti para pemimpin negara adidaya, yang waktu itu merupakan sebuah utopia belaka.
Pada masanya Bung Karno memperkenalkan ‘diplomasi revolusioner’, yang mampu menempatkan Indonesia sebagai pemain utama dalam pergaulan politik internasional. “Diplomasi revolusioner” merupakan metode diplomasi non-konvensional yang terutama berporos pada konsepsi Bung Karno yang termaktub dalam pidatonya di depan Majelis Umum PBB saat mengajukan pidato yang menggemparkan dunia, To Build the World A New, 30 September 1960.
Di awal pidatonya Bung Karno mengatakan:“Kita menginginkan satu dunia baru yang penuh dengan perdamaian dan kesejahteraan, satu dunia baru tanpa imperialisme dan kolonialisme dan exploitation de l’homme par l’homme et de nation par nation.….lebih dari pada seribu juta rakyat, rakyat Asia dan Afrika, dan mungkin pula rakyat-rakyat Amerika Latin, yang tidak menganut ajaran Manifesto Komunis ataupun Declaration of Independence. Camkanlah, kami mengagumi kedua ajaran itu, dan kami telah banyak belajar dari keduanya itu dan kami telah diilhami, oleh keduanya itu… tetapi dunia ini tidaklah seluruhnya terbagi dalam dua pihak…”
Melalui konsepsi diplomasi revolusioner ini, Bung Karno ikut mempelolopori berdirinya Gerakan Non-Blok (GNB), yang pertama kali menggelar konferensi di Beograd, Yugoslavia, di tahun 1961. Bung Karno juga menggagas konsepsi New Emerging Forces (Nefos), sekaligus menggerakkannya.
New Emerging Forces (Nefos) adalah kelompok negara-negara yang berjuang untuk merdeka dan negara yang belum lama merdeka. Indonesia sendiri secara tegas menyatakan dirinya termasuk dalam kelompok Nefos, yang menurut Bung Karno, adalah kekuatan-kekuatan baru yang mewakili keadilan dan pembebasan melawan Old Established Forces (Oldefos) yakni kekuatan-kekuatan tua dan mapan yang bersifat imperialistis dan neo-kolonialistis.
Adanya dua kekuatan ketika itu, yaitu blok kapitalis yang berkubu pada Amerika Serikat, dan blok sosialis yang berkubu pada Uni Soviet, dimana equilibrium global ketika itu mau tidak mau hanya diatur antara kedua kekuatan tersebut. Mereka hanya meyakini bahwa terciptanya sebuah perdamaian dunia diukur melalui sebuah perlombaan adu senjata yang seimbang, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Perimbangan dunia dalam mengamankan dunia dari ancaman instabilitas ini hanya berdasarkan dari perhitungan secara matematis. Pada akhirnya itulah yang menjadi alasan lahirnya NATO dan Pakta Warsawa.
Bung Karno menggalang kekuatan Nefos dengan berbagai cara. Selain Asian Games, salah satunya adalah dengan menggelar turnamen olahraga tandingan Olimpiade, yang diberi nama Games of New Emerging Forces(Ganefo) atau Pesta Olahraga Negara-negara Berkembang. Semboyannya yang terkenal: Onward! No Retreat!
Ganefo I digelar di Jakarta, 10-22 November 1963. Jumlah peserta sekitar 2.700 atlet dari 51 negara di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika Latin. Sedangkan Ganefo II digelar pada 25 November-6 Desember 1966. Semula GANEFO II diadakan di Kairo, namun karena pertimbangan politik, akhirnya dipindahkan ke Phnom Penh, Kamboja. Ganefo II diikuti sekitar 2.000 atlet dari 17 negara.
Bung Karno juga menggagas dan menggalang Conference of The New Emerging Forces (Conefo), yang direncanakan untuk membentuk suatu kekuatan blok baru yang beranggotakan negara-negara berkembang. Conefo didirikan pada 7 Januari 1965 sebagai reaksi atas dijadikannya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Padahal, saat itu Indonesia sedang melakukan konfrontasi dengan Malaysia. Sayang, Conefo yang sudah direncakan akan digelar di Jakarta tahun 1966, terpaksa dibatalkan karena meletusnya Peristiwa Gestok 1965.
Jika ingin meneladani Bung Karno, Presiden Joko Widodo juga mestinya tidak hanya berhenti pada kesuksesan Asian Games. Tapi, terus bergerak menggagas dan menggerakkan berbagai momentum untuk menegakkan martabat Indonesia dalam pergaulan internasional. [Imran Hasibuan]
