Koran Sulindo – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengakui program tol laut belum berjalan maksimal.
“Ini memang satu hal penting untuk disadari, selama saya jadi menteri hampir empat tahun melihat bahwa tol laut belum maksimal,” kata Menhub Budi Karya, saat memberikan sambutan pada Pelantikan Pengurus DPP Asosiasi Perusahaan Pelayanan Niaga Indonesia (INSA) dan Webinar INSA di Jakarta, Jumat (19/6/2020).
Menurut Menhub, salah satu faktor penyebabnya adalah belum optimalnya angkutan balik dari wilayah timur ke barat Indonesia.
“Kita perlu improve, kita harus meletakkan hati kita tol laut agar ini memang berjalan dengan baik. Satu problem adalah angkutan dari timur ke barat belum ada,” katanya.
Menhub menilai wilayah timur Indonesia memiliki komoditas yang kompetitif yang dibutuhkan di Pulau Jawa, seperti ikan, rumput laut dan kayu. Ia meminta peran serta INSA untuk mencari komoditas wilayah timur yang bisa diangkut sebagai ketersediaan logistik untuk wilayah barat.
“Anggota INSA yang terlibat dalam tol laut juga berperan serta mencari barang di Indonesia timur ke sini. Ada anggota INSA di angkutan batubara, bersama-sama buat CSR (tanggung jawab sosial perusahaan) ke pedalaman Kaimana, Sorong, Merauke,” katanya.
Menhub memastikan saat ini sembilan bahan pokok sudah hadir di wilayah timur serta disparitas harga yang sudah berupaya ditekan hingga tidak jauh berbeda dengan di Pulau Jawa.
“Tol laut menjadi hal yang penting bagi saudara-saudara kita di Indonesia bagian timur. Tol laut adalah menjadi suatu upaya kita memastikan supply logistik di bagian timur jalan dengan baik. Kita pastikan beras, minyak, gula dan sembilan bahan pokok ada di sana. Lebih dari itu, kita pastikan disparitas harga antara di Jawa dengan di Indonesia bagian timur harus sudah sama,” kata Menhub.
Latar Belakang
Program tol laut diresmikan pada 4 November 2015 di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Pada 2015 tersebut ditetapkan enam trayek dengan 6 unit kapal, walau efektif yang berjalan hanya 3 kapal.
Tol laut merupakan program nasional yang dilatarbelakangi adanya disparitas harga yang cukup tinggi antara wilayah barat dan timur. Pertumbuhan ekonomi yang terpusat di Pulau Jawa mengakibatkan transportasi laut di Indonesia tidak efisien dan mahal karena tidak adanya muatan balik dari wilayah-wilayah yang pertumbuhan ekonominya rendah, khususnya di Kawasan Timur Indonesia.
Pada prinsipnya tol laut merupakan penyelenggaraan angkutan laut secara tetap dan teratur yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan hub disertai feeder dari Sumatera hingga ke Papua dengan menggunakan kapal-kapal berukuran besar sehingga diperoleh manfaat ekonomisnya.
Kementerian Perhubungan memberikan penugasan kepada PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero). Penugasan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut yang diikuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 161 Tahun 2015 tanggal 16 Oktober 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 168 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Barang Dalam Negeri dan Bongkar Muat Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut.
Menteri Perhubungan saat itu, Ignasius Jonan, mengatakan pembangunan tol laut untuk keseluruhan pulau masih membutuhkan banyak stakeholder atau pemangku berkepentingan untuk merealisasikannya.
“Pengertiannya tol laut itu untuk meningkatkan kapasitas transportasi laut, guna melayani semua pulau di Indonesia, dengan biaya logistik efisien, itu saja,” kata Ignasius Jonan, usai menghadiri diskusi satu tahun Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo, di Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (21/10/2015).
Menurut Ignatius, program itu masih banyak membutuhkan pihak yang berkompeten, baik masalah teknis ataupun nonteknis pembangunan tol laut. [RED]
