Bekasi, Koransulindo.com – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi hunian para pekerja media di Indonesia. Menurut data sementara yang ia sampaikan, sekitar 70 persen dari total 100 ribu wartawan di Indonesia belum memiliki rumah yang layak.
Pernyataan itu disampaikan Meutya Hafid usai menghadiri acara serah terima kunci rumah dalam program perumahan bersubsidi untuk karyawan industri media di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (6/5).
“Data awal menunjukkan sekitar 100 ribu wartawan, dan 70 persen di antaranya belum punya rumah yang layak. Ini menunjukkan ada kebutuhan nyata yang harus kita jawab,” ujarnya.
Menkomdigi menyambut baik inisiatif dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang menurutnya secara proaktif menawarkan program subsidi rumah untuk profesi wartawan. Ia mengaku, program tersebut bukan permintaan dari kementeriannya, namun murni dari perhatian dan keberpihakan Kementerian Perumahan terhadap profesi wartawan.
“Saya sampaikan terima kasih kepada Kementerian Perumahan yang memberikan prioritas kepada profesi wartawan. Kami ini dulu juga wartawan, jadi sangat paham bahwa kebutuhan dasar seperti rumah kadang terabaikan karena dedikasi untuk kepentingan publik,” ujar Meutya.
Dalam kesempatan tersebut, Meutya juga menjelaskan bahwa kuota penerima rumah bersubsidi untuk wartawan yang awalnya hanya 1.000 unit, kini telah dinaikkan menjadi 3.000 unit. Hal ini sebelumnya disampaikan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait saat meninjau lokasi perumahan subsidi yang berlokasi di Perumahan Gran Harmoni Cibitung yang berlokasi di Jalan Sari Mukti No.124, Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Meutya juga berharap agar para wartawan turut mengawasi pelaksanaan program perumahan tersebut agar tepat sasaran dan transparan.
“Silakan disampaikan jika ada masukan atau kritik konstruktif kepada pemerintah, khususnya Kementerian Perumahan. Pemerintah sangat terbuka untuk perbaikan program ini ke depan,” katanya.
Program rumah bersubsidi untuk wartawan ini akan dikoordinasikan bersama Bank Tabungan Negara (BTN) dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). [IQT]
