Koran Sulindo – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, mengatakan kontraktor swasta terlibat lebih 70 persen dalam pengerjaan proyek strategis nasional (PSN), khususnya untuk pembangunan infrastuktur jalan dan jembatan.
Basuki membantah pernyataan Badan Pimpinan Pusat (BPP) Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) yang menyebut porsi swasta hanya 1 persen dari seluruh pekerjaan PSN.
Hari ini Menteri PUPR dipanggil Wakil Presiden Jusuf Kalla karena keluhan perwakilan Gapensi soal minimnya keterlibatan kontraktor swasta dalam pembangunan infrastruktur.
“Tidak, kalau di PU pasti tidak betul itu. Kalau saya kasih datanya pasti kaget. Banyak sekali, ada lebih dari 70 persen kalau di pembangunan jalan,” kata Basuki, di di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (28/5/2018), seperti dikutip antaranews.com.
Selain pembangunan jalan dan jembatan, proyek penyediaan air juga dikerjakan swasta.
“Kecuali bendungan ya, bendungan itu tidak ada swasta yang bisa berdiri sendiri sesuai aturan LKPP dan Perpres. Tapi kalau nanti 8 bendungan selesai tahun 2018 ini, kan semua kerja sama operasi (KSO) semua itu, BUMN dengan swasta,” katanya.
Setelah pengerjaan bendungan selesai, maka kemudian pengoperasiannya bisa dikerjakan perusahaan swasta sendiri.
Untuk proyek pembangunan jalan dan jembatan, meskipun bernilai lebih dari Rp100 miliar, peran BUMN sangat kecil sehingga banyak didominasi perusahaan swasta.
“Dari semua pekerjaan di Bina Marga itu, BUMN sangat kecil. Di pembangunan jalan dan jembatan, BUMN sangat kecil,” kata Basuki.
Sementara itu Sekretaris Jenderal BPP Gapensi, Andi Rukman, mengatakan keterlibatan perusahaan swasta dalam pembangunan proyek strategi nasional hanya 1 persen saja.\
“Ada 147.000 pelaku konstruksi ada pada posisi 1 persen saja. Itu pengusaha swasta yang besar. Cobalah itu dimanfaatkan benar-benar untuk bisa bergabung dengan BUMN itu,” kata Andi, sesudah bertemu Kalla, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta.
Andi mengeluhkan dari total nilai proyek pembangunan infrastruktur nasional hampir Rp6.000 triliun itu, semuanya dimonopoli BUMN.
“Hampir Rp6.000 triliun di 16 proyek strategis nasional, itu kan proyek besar semua, dan itu semua dikerjakan oleh BUMN. Penugasan semua, pekerjaan tol Lampung-Aceh itu puluhan triliun, itu BUMN juga yang disuruh cari duit,” kata Andi.
Wapres
Usai pertemuan dengan Wapres, Basuki mengatakan dalam pertemuan tersebut Wapres menginstruksikan untuk membuat surat edaran terkait pengerjaan proyek infrastruktur bernilai kurang dari Rp100 miliar tidak boleh dikerjakanbadan usaha milik negara (BUMN). Pertemuan berlangsung kurang dari 30 menit.
“Saya pikir saya tadi dipanggil soal apa, ternyata, soal Gapensi. Ya, memang sudah begitu. Sudah sebetulnya, cuma ini mungkin mereka minta tertulis. Ya, ini mau saya bikin dalam bentuk edaran,” kata Basuki.
Basuki memastikan selama ini proyek pembangunan infrastruktur bernilai kurang dari Rp100 miliar tidak pernah dikerjakan oleh BUMN, terutama untuk pembangunan jalan.
“Selama ini kan BUMN tidak ada yang di bawah Rp100 miliar, apalagi pekerjaan umum itu sudah jarang sekali, apalagi pembangunan jalan. Di Bina Marga itu sudah dominan swasta,” kata Basuki. [DAS]
