Sulindomedia – Diberitakan banyak media internasional, petinggi China Railway Corporation (CRC) Ji Wenlin dan Zhou Yong Kang ditangkap karena kasus korupsi di proyek kereta cepat Cina di Thailand.
Padahal, Reuters, misalnya, memberitakan Ji Wenlin bersama mantan pejabat tinggi Partai Komunis Cina (PKC) Zhou Yong Kang terlibat beberapa proyek di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Ji dan Zhou menerima komisi 10% hingga 20% per proyek dari perusahaan Cina yang mendapatkan proyek di negara-negara Asia. Salah satunya adalah China Rail Way Construction Limited.
Ji dan Zhou juga mengaku memiliki hubungan sangat dekat dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo, melalui “Ibu Negara Kedua” Rini Soemarno, yang menduduki jabatan penting dalam hal pembangunan jalur kereta api. Disebut-sebut, pada Januari 2016, Ji mengatur remitansi senilai US$ 5 juta (Rp 65,475 miliar) untuk Rini.
Sementara itu, di Thailand, Ji dan Zhou bekerja sama dengan Letjen Pongpat Chysapan dalam proyek yang ditangani China Railway Construction sejak 2006. Di India, Zhou dan Ji juga membangun bisnis batubara karena dekat dengan mantan Perdana Menteri Mahmohan Singh dan Pajak Bhujbal.
Ji dan Zhou pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya selama delapan tahun terakhir. Ji divonis 14 tahun penjara, sedangkan Zhou harus menjalani masa tahanan seumur hidup.
Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mengusut dugaan korupsi di proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung, yang merupakan proyek kerja sama BUMN Indonesia dengan China Railway Construction. “Prinsipnya, baik cepat maupun lambat bisa dipelajari,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Rabu (13/4/2016).
Saut pun menegaskan, jika proyek tersebut ada kaitannya dalam dugaan tindak pidana korupsi atau gratifikasi yang tidak dilaporkannya, itu adalah kewenangan KPK. “Prinsipnya, kalau ada korupsi atau gratifikasi yang tidak dilaporkan, itu area kami,” tuturnya.
Sementara itu, pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra, meminta Presiden Joko Widodo berhati-hati dalam melanjutkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. “Jika apa yang diberitakan Reuters dan dikutip oleh media berbagai negara itu benar adanya, pemerintah Jokowi harus ekstra-hati-hati untuk melanjutkan kerja sama konsorsium 4 BUMN dengan China Railway Construction, dengan adanya putusan pengadilan korupsi di Tiongkok yang memvonis bersalah dua pejabat pemerintahnya,” ujar Yusril dalam siaran persnya, Rabu ini juga.
Dilanjutkan Yusril, persoalan hukum kasus di Cina itu bisa saja merembet ke Indonesia. Apalagi, disebut ada uang yang mengalir ke pejabat negara Indonesia. “Apalagi disebutkan dengan jelas kedekatan kedua pejabat Tiongkok itu dengan pemerintah Presiden Jokowi dan adanya remittance US$ 5 juta kepada Menteri BUMN kita,” ungkap Yusril.
Ia pun menyarankan aparat penegak hukum di Indonesia bekerja sama dengan Cina, berdasarkan mutual legal assistant. Yusril meniai, aparat penegak hukum harus bertindak cepat jika memang yang diberitakan tersebut benar adanya. “Langkah cepat ini penting untuk menjaga marwah pemerintah kita di dunia internasional, apalagi Presiden Jokowi dikenal sebagai presiden yang bersih dan antikorupsi,” tutur Yusril.
Kendati muncul kasus ini, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Tiongkok tetap akan melanjutkan berbagai rencana kerja sama, termasuk untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. “Tidak hanya yang sudah berjalan, yaitu kereta cepat Jakarta-Bandung, tapi juga kerja sama-kerja sama lain,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Delegasi Menteri Departemen Internasional Komite Sentral Partai Komunitas Cina di Istana Merdeka, Jakarta. Pada pertemuan itu, kata Pramono, dibahas berbagai hal, antara lain tentang kerja sama ekonomi. “Pemerintah Tiongkok dan Indonesia sepakat meneruskan kerja sama,” tutur Pram.
Malah, tambahnya, selain proyek kereta cepat, kerja sama di bidang lain juga akan dikembangkan, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, energi, dan infrastruktur. “Tentunya ada beberapa hal yang ditugaskan ke BUMN, kebetulan hadir Menteri BUMN dan Wakil Menteri Luar Negeri, untuk meindaklanjuti beberapa hal,” katanya. [DIS/CHA/PUR]
