Catatan Cak AT:
Ada momentum besar di Sidang Umum PBB ke-80: ratusan negara berdiri, bersorak dalam bahasa diplomasi tensi tinggi, mengakui Palestina sebagai negara. Ruangan yang dingin dan penuh jargon itu tiba-tiba terasa seperti stadion sepak bola, hanya minus vuvuzela.
Semua orang tahu, ini bukan lagi sekadar simbol, tapi tanda bahwa mayoritas dunia sudah legitimately menempatkan Palestina di kursi bangsa-bangsa merdeka. Boleh saja Amerika Serikat memveto keputusan ratusan negara, tapi apalah artinya sendirian.
Yang bikin kita heran —dan agak gemas— kenapa para tokoh wakil Palestina tidak langsung memanfaatkan momentum itu untuk memproklamirkan kemerdekaan? Kenapa tidak ada yang berdiri, mengeluarkan secarik kertas, dan membaca proklamasi kemerdekaan.
Bukankah cukup secarik kertas, dengan suara serak-serak basah ala Bung Karno? Apa perlu ada “penculikan Rengasdengklok jilid dua,” di mana para pemuda Gaza menyeret para tokoh politik Palestina ke sebuah rumah rahasia lalu memaksa mereka menandatangani deklarasi?
Sebagian kita mungkin bangga, Presiden Prabowo Subianto di podium PBB mendapat sorotan kamera internasional. Media asing memuji pidatonya yang penuh energi, bak orator di panggung konser rock. Tapi apa artinya jika faktanya Palestina tetap dihina-dina?
Tak heran jika di Tanah Air, banyak netizen justru mencibir: “Itu mah cuma permainan kata-kata, bumbu penyedap di restoran diplomasi.” Oke, Prabowo sudah memanfaatkan momentum berpidato di forum besar, namun apa artinya jika Palestina tidak juga merdeka?
Bahkan tokoh sekaliber Din Syamsuddin blak-blakan menilai seruan Prabowo soal solusi dua negara hanyalah “teriakan di tengah samudera.” Lantang, tapi tenggelam oleh suara ombak tank Israel yang masih menggempur Gaza.
Lucunya lagi, Prabowo sempat berjanji akan mengirim 20 ribu pasukan ke Gaza. Bang Din bersama koor netizen langsung menyambar: “Kalau memang berani, kirim sekarang juga. Jangan tunggu Palestina jadi negara resmi.”
Tutur mereka lagi: “Wong pengakuan sudah ratusan, tinggal nyali saja yang belum ikut.” Seolah-olah dunia maya berubah jadi markas militer dadakan, dengan warganet memegang kalkulator perang, menghitung kapan janji itu jatuh tempo.
Masalahnya, solusi dua negara yang kembali dihidupkan PBB ini sudah seperti lagu lawas yang diputar ulang di pesta pernikahan: liriknya indah, musiknya megah, tapi semua tahu pengantinnya tidak pernah datang.
Mestinya tak perlu takut ancaman Israel berkali-kali yang bilang tidak akan pernah mengakui Palestina, apalagi jika Palestina masih punya Hamas dan senjata. Bahkan akan terus meremukkan Gaza. Inilah kata kunci yang dispidol dengan tinta merah oleh kita semua.
Sementara Palestina justru diminta hadir di meja perundingan dalam keadaan telanjang: tanpa pertahanan, tanpa perlawanan, bahkan tanpa harga diri. Persis seperti undangan makan malam, tapi tamunya disuruh datang tanpa baju.
Netizen menolak larut dalam euforia. Mereka melihat ini sebagai skenario basi: Barat pura-pura mengakui Palestina, tapi tetap suplai senjata ke Israel. Di Asia, Jepang dan Singapura menunda pengakuan karena takut merusak hubungan dengan AS.
Inggris dan Prancis bilang siap mendukung, tapi di belakang layar ikut menandatangani cek bantuan ke Tel Aviv. Bukankah ini seperti drama Korea, di mana aktor tampan bilang “aku cinta kamu,” tapi diam-diam masih ngechat mantannya setiap malam?
Di balik semua hiruk pikuk itu, pertanyaan besarnya: mengapa tokoh-tokoh Palestina sendiri tidak langsung mendeklarasikan kemerdekaan? Jawabannya rumit, tapi sederhana: politik internal Palestina mungkin lebih kusut dari kabel charger yang digulung asal.
Hamas, Fatah, dan berbagai faksi lain sibuk tarik-menarik pengaruh, sampai lupa bahwa dunia sedang menunggu satu kalimat sederhana: “Hari ini, Palestina merdeka.” Cukup singkat segitu, persis seperti deklarasi kemerdekaan Republik Indonesia. Urusan lain belakangan.
Sejarah membuktikan, banyak bangsa merdeka tidak menunggu restu dunia. Amerika Serikat dulu mendeklarasikan kemerdekaan tahun 1776 tanpa harus antre di lobi PBB —tentu, anda bilang, karena PBB pun belum lahir saat itu.
Vietnam memproklamirkan kemerdekaan tahun 1945 di bawah bayang-bayang meriam Prancis, bukan di bawah lampu sorot Sidang Umum.
Bahkan Bangladesh, yang berdiri tahun 1971, lahir lewat darah dan air mata perang kemerdekaan, bukan lewat voting diplomatik. Intinya, kemerdekaan itu ditegakkan dulu, urusan pengakuan belakangan.
Refleksinya begini: kadang sejarah tidak menunggu semua syarat sempurna. Bung Karno dan Bung Hatta dulu pun ditekan, bahkan “diculik,” untuk segera memproklamasikan kemerdekaan kita.
Kalau mereka menunggu sampai Belanda menyerah resmi, Jepang benar-benar hengkang, dan dunia internasional bersatu hati, mungkin proklamasi baru dibacakan tahun 1960.
Jadi, tragedi Palestina hari ini adalah tragedi momentum yang tak diambil. Dunia sudah mengakui, tapi Palestina sendiri belum berani mengetuk palu kemerdekaan.
Ironinya, justru warganet yang paling lantang berteriak: “Deklarasikan saja sekarang! Kalau perlu, kami siap jadi Rengasdengklok virtual!”
Akhirnya, kita belajar bahwa politik global sering lebih absurd daripada drama komedi. Pengakuan ratusan negara bisa berubah jadi angka-angkaan di meja PBB.
Pidato megah bisa jadi sekadar gincu diplomasi. Dan para petani Gaza, yang tetap menanam tomat di sela-sela reruntuhan, justru lebih merdeka daripada para politisi yang sibuk hitung-hitungan strategi.
Mungkin memang benar kata pepatah Arab: kadang tragedi harus ditertawakan (syarru al-balīyyati mā yuḍḥiku) supaya tidak membunuh jiwa. Palestina belum mendeklarasikan kemerdekaan? Ya sudah, mari kita tunggu, sambil bercermin pada sejarah sendiri.
Bahwa, dulu kita pun merdeka bukan karena PBB, tapi karena keberanian untuk membaca selembar kertas di teras rumah sederhana. Dan barangkali, keberanian itulah satu-satunya proklamasi yang tidak bisa diveto oleh siapa pun.
Cak AT – Ahmadie Thaha | Kolumnis
